Muslim Ayub Tag

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim ayub, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, segera menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran berat HAM yang terjadi di Tanah Air. "Kalau ini (pelanggaran HAM) terselesaikan, inilah sebenarnya pekerjaan-pekerjaan dari Menteri HAM, yang bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Muslim dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Terlebih pada 2023 lalu negara sudah mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran berat HAM yang terjadi di masa lalu. Kala

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengkritik pelaksanaan program Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selama ini dikenal melalui kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Masyarakat Indonesia lebih mengenal BPIP melalui Paskibraka, padahal tugas utama lembaga itu jauh lebih luas, yakni untuk membina pengamalan Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. "BPIP ini identik dengan pelaksanaan program Paskibraka. Jadi masyarakat Indonesia tahunya Paskibraka itu BPIP. Ini program yang selama ini ada di BPIP. Tapi mohon maaf saya harus sampaikan dalam

JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mendukung lima program prioritas Komnas Perempuan dalam rangka penguatan perlindungan kaum perempuan. Program tersebut meliputi perlindungan perempuan dalam konflik dan bencana, perlindungan perempuan pekerja, perempuan tahanan dan serupa tahanan, perempuan korban kekerasan seksual (termasuk kekerasan berbasis siber), serta penguatan kelembagaan Komnas Perempuan. "Salah satu bentuk dukungan konkret Partai NasDem adalah mendorong pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Adat, yang memiliki keterkaitan erat (dengan HAM dan hak-hak perempuan)," ujar

ACEH (8 Januari): Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi NasDem, Muslim Ayub, mendukung program pemberdayaan narapidana dalam ketahanan pangan nasional sebagai program strategis pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Jadi nanti kita berdayakan tahanan untuk melakukan kegiatan seperti tanam menanam, mendukung program ketahanan pangan nasional agar para tahanan juga tidak bosan ada dalam sel,” ujar Muslim saat kunjungan kerja ke Kantor Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA, Banda Aceh, Lapas kelas III Lhoknga, dan Rutan Kelas IIB Kajhu, Selasa (7/1/2025). Legislator NasDem dari Dapil Aceh I (Aceh Selatan,

JAKARTA (18 Desember): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, meminta Presiden Prabowo Subianto selektif dalam memberikan amnesti kepada 44 ribu narapidana (napi) di Indonesia. Amnesti hendaknya diutamakan bagi napi lanjut usia, mengidap penyakit kronis, dan tidak membahayakan masyarakat. Sedangkan bagi pelaku korupsi, narkoba berskala besar, dan tindak pidana berat lainnya yang merugikan negara tak berhak mendapatkan amnesti. "Kebijakan ini harus dilaksanakan secara hati-hati, memastikan bahwa yang menerima amnesti benar-benar memenuhi kriteria yang ditentukan, serta tidak melibatkan pelaku kejahatan berat seperti korupsi,

BANDUNG (8 November): Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dibahas langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Salah satunya di Lapas Sukamiskin, Bandung. Salah satu langkah yang disarankan adalah membangun lapas baru dengan skala prioritas. "Overcapacity itu bukan rahasia lagi, ini sudah sejak dari tahun-tahun lalu," ungkap Muslim Ayub seusai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/11). Legislator NasDem dari