Nurhadi Tag

JAKARTA (1 November): Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menilai kebijakan mengenai Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Industri Tembakau yang berkaitan dengan PP No. 28/2024 tidak menunjukan keberpihakan kepada petani dan pelaku usaha tembakau. Dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kamis (31/10), Nurhadi memaparkan tiga fokus kebijakan yang masih menjadi kontroversi. Ketiga hal tersebut ialah penerapan kemasan polos pada rokok, larangan penjualan rokok pada radius 200 meter dari pusat Pendidikan dan taman bermain, serta larangan pengiklanan produk rokok. "Kita

JAKARTA (31 Oktober): Sistem perekrutan pekerja migran yang terjadi selama ini menjadi salah satu problem ketenagakerjaan di Indonesia. Kasus 'orang dalem' dan harus membayar ratusan juta rupiah agar bisa bekerja di luar negeri merupakan persoalan serius yang harus segera diatasi secara menyeluruh. "Saat melakukan kunjungan ke Korea Selatan, kami ketemu dengan para pekerja di sana dan mereka bercerita problem rekruitmen yang harus menggunakan 'orang dalam' dan bisa bayar ratusan juta rupiah untuk bisa kerja di sana. Ini fenomena yang kami minta tangani dan diatasi secara

JAKARTA (29 Oktober): Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mempertanyakan keberpihakan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) obat alam atau obat herbal. Nurhadi berharap perlu evaluasi mendalam terkait penerapan visi-misi Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya poin ke-5 tentang melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. "Terkait hal itu saya menegaskan bahwa faktanya kita masih 'tidak merdeka' terkait pengelolaan sumber daya alam, terutama bidang herbal tradisional yang notabene berasal dari alam Indonesia," ungkap Nurhadi dalam

JAKARTA (29 Oktober): Anggota Komisi IX DPR Nurhadi menyoroti sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya terkait dengan lambatnya proses klaim, khususnya untuk program Jaminan Hari Tua (JHT). “Banyak peserta yang merasa kesulitan memenuhi persyaratan administrasi, terutama terkait dengan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan jaminan kehilangan pekerjaan(JKP). Akibatnya, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan tetapi tidak bisa mengakses program ini (JKP) dengan mudah,” ungkap Nurhadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX dengan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin

JAKARTA (28 Oktober): Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi, menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan kolegialitas dalam pemilihan anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pernyataan itu disampaikan dalam audiensi DPR dengan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Perjuangan (KTKI-P) yang membahas isu kontroversial terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) anggota KTKI serta proses rekrutmen anggota KKI yang dinilai kurang transparan. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Komisi IX itu membahas kekhawatiran mengenai kurangnya keterbukaan dalam rekrutmen KKI, lembaga pengatur profesi kedokteran di Indonesia. Dalam audiensi, anggota DPR dan beberapa perwakilan organisasi profesi

JAKARTA (23 Oktober): Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dikhawatirkan memicu fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara meluas pada sektor industri hasil tembakau nasional. Bahkan RPMK tersebut juga dikhawatirkan akan memperparah gelombang PHK di banyak sektor yang sudah mulai terjadi. "Selama ini industri hasil tembakau telah menjadi sumber mata pencaharian banyak pihak, mulai pedagang kecil, industri percetakan, petani, hingga buruh yang merupakan bagian dari ekosistem tersebut," ungkap anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, dalam keterangannya, Selasa (23/10). Legislator NasDem

JAKARTA (20 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi mengingatkan pemerintah agar memertimbangkan dampak sosial dari Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. "Jangan sampai, kalau RPMK ini tidak dikoreksi atau dievaluasi, maka akan menyebabkan kegaduhan di dalam negeri," ungkap Nurhadi dalam forum legislasi bertajuk "Menilik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan dan Dampaknya Terhadap Industri Tembakau", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9). Nurhadi menegaskan, pertimbangan matang harus dilakukan mengingat kondisi ekonomi nasional saat ini sedang tidak baik-baik

JAKARTA (14 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi tidak mengelak jika peringkat kesehatan dan pendidikan Indonesia mengalami penurunan. Menurutnya, penurunan kualitas ini tidak terlepas dari kurangnya infrastruktur yang mendukung. "Menurut saya yang menyebabkan kita masih dinilai lemah adalah ketersediaan infrastruktur di bidang kesehatan dan pendidikan. Karena hal ini merupakan penunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia," ungkap Nurhadi melalui keterangannya, Jumat (12/7). Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada periode 2024-2029 ini menegaskan, penurunan peringkat tersebut menjadi

JAKARTA (3 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi meminta Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menjelaskan secara terbuka terkait mahalnya harga obat-obatan dan alat kesehatan yang beredar di Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia. "Kita dukung Pak Menteri untuk dibuka di depan publik, agar tahu permasalahan yang terjadi, itu tidak ditutup-tutupi lagi," ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7). Nurhadi mengatakan, pemerintah harus transparan mengapa harga obat yang beredar