a

Nurhadi Tag

JAKARTA (29 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, mengimbau masyarakat untuk memperketat protokol kesehatan (prokes) dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal itu diperlukan untuk mengatasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Jabodetabek yang disebabkan tingginya pencemaran udara. "Mengurangi aktivitas luar ruangan, menggunakan masker, serta menutup ventilasi rumah, kantor, dan tempat umum saat polusi udara tinggi. Juga segera konsultasi daring/luring dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan,” kata Nurhadi, Senin (28/8). Nurhadi meminta pemerintah bergerak cepat untuk mengatasi memburuknya

JAKARTA (9 Agustus): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, akan segera berkoordinasi dengan pemerintah terkait tuntutan para tenaga honorer yang meminta diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurut Nurhadi, pengangkatan menjadi ASN harus diprioritaskan pada honorer yang telah lama mengabdi. Hal itu ditegaskan Nurhadi menanggapi tuntutan Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Non-Nakes (FKHN). Mereka menuntut pemerintah menerbitkan peraturan khusus yang memberi prioritas tenaga honorer diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK. “Kami akan segera berkoordinasi, mengawal perjuangan rekan-rekan honorer nakes dan

KANIGORO (25 Oktober): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Nurhadi bergerak cepat membantu korban banjir di Blitar. Nurhadi menginstruksikan seluruh kader NasDem Blitar turun membantu para korban banjir. Banjir bandang di Blitar terjadi mulai Senin (17/10). Setidaknya lima kecamatan terdampak banjir yakni Binangun, Panggungrejo, Sutojayan, Wonotirto, dan Wates. Banjir juga menyebabkan tanah longsor di beberapa titik. Ribuan warga mengungsi dan banyak fasilitas umum rusak. “Saya minta para relawan, mulai dari pengurus tingkat DPD hingga DPC

KANIGORO (24 Oktober): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menyalurkan bantuan sembako untuk korban bencana banjir dan longsor di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Bantuan tersebut berasal dari rekan sesama anggota Fraksi Partai NasDem DPR, Muhammad Farhan. "Hari ini alhamdulillah diberi amanah oleh sahabat saya, Kaka Muhammad Farhan, anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem untuk menyerahkan bantuan berupa paket sembako untuk dulur-dulur kita yang terkena musibah banjir dan tanah longsor," ujar Nurhadi saat menyerahkan bantuan, Sabtu (22/10). Baca juga: Nurhadi

KANIGORO (24 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi menegaskan Komisi IX DPR akan segera memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menanyakan terkait kasus gagal ginjal misterius yang menyerang anak. Berdasarkan data Kemenkes, hingga 23 Oktober 2022, terdapat sebanyak 208 kasus gagal ginjal pada anak dan menyebabkan 118 anak meninggal dunia. Diduga gagal ginjal pada anak disebabkan sirup obat yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG). Beberapa sirup obat yang mengandung zat

JAKARTA (20 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi meminta semua pihak mewaspadai munculnya Covid-19 Subvarian Omicron XBB. Pintu-pintu masuk Tanah Air harus diperketat untuk mencegah varian tersebut masuk. Subvarian Omicron XBB sudah ditemukan di beberapa negara seperti Singapura, Australia, Bangladesh, Denmark, India, Jepang, dan AS sejak Agustus 2022. Subvarian ini disebut paling kuat lolos dari vaksin. "Pengetatan protokol kesehatan terhadap lalu lintas orang dari Singapura harus ditingkatkan untuk merespons lonjakan kasus penularan di negara tetangga itu. Apalagi WNI tercatat sebagai wisatawan

JAKARTA (2 Agustus): Penindakan hukum dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan kementerian atau lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Hal ini dibutuhkan agar penanganan TPPO lebih komprehensif dan ada yang bertanggung jawab. "Harus ada pihak yang secara khusus ditunjuk penuh oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dan berkomitmen dalam penindakan hukum serta pencegahan TPPO agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengkambinghitamkan," ungkap anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi dalam keterangannya, Selasa (2/8). Legislator NasDem itu menilai perlu ada pihak yang fokus

BLITAR (30 Juli): Roadshow dan safari politik dilakukan oleh Ketua DPW NasDem Jawa Timur (Jatim), Sri Sajekti Sudjunadi bersama Ketua DPD NasDem Blitar, Nurhadi dalam rangka konsolidasi dan pendidikan politik di Blitar. Kali ini dilakukan di Dapil 2, 3 dan 4 dengan dihadiri seluruh pengurus DPD dan DPC NasDem serta Bacaleg. "Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Katua DPW Partai NasDem Provinsi Jawa Timur, yakni Ibu Sri Sajekti Sudjunadi atau Bunda Janet. Sehingga konsolidasi internal persiapan menuju konstelasi pemilu 2024, semakin mantab," kata Nurhadi dalam sambutannya,

JAKARTA (21 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mengatakan, Komisi IX DPR terus melakukan kajian terkait usulan tanaman ganja untuk keperluan medis. Komisi IX DPR menunggu hasil riset Kementerian Kesehatan untuk digunakan dalam membahas revisi UU Narkotika. "Sepanjang untuk kebaikan masyarakat pasti kita dukung. Tetapi jangan sampai niat baik malah menjadi polemik yang meresahkan kehidupan dan kerukunan dari keberagaman kita," kata Nurhadi dalam keterangannya, Rabu (20/7). Nurhadi menambahkan, Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes untuk pemaparan komprehensif terkait riset ganja medis.

JAKARTA (15 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi mendukung kebijakan pemerintah yang melakukan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia. Penghentian sementara pengiriman pekerja migran ke Malaysia merupakan imbas pelanggaran nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik yang telah disepakati kedua negara. "Kalau Malaysia wanprestasi terhadap kesepakatan dengan Indonesia terkait pengiriman pekerja migran, kita dukung dilakukan moratorium. Moratorium ini sebagai pelajaran untuk Malaysia biar tidak menganggap enteng kesepakatan yang sudah dibangun," ujar Nurhadi, Kamis (14/7). Nurhadi mengatakan, pemerintah