Pilkada Langsung atau Lewat DPRD tidak Bertentangan dengan Nilai Pancasila
JAKARTA (20 Desember): Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan bahwa sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sama-sama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, kedua sistem tersebut dapat berjalan dalam kerangka demokrasi Pancasila. “Kita tidak bisa melihatnya secara hitam putih. Dua-duanya hidup di ranah Pancasila. Dulu, di zaman sistem tertutup, disebut demokrasi Pancasila. Sekarang dengan demokrasi yang lebih liberal, kita juga tetap berada dalam alam Pancasila,” ujar Willy di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (18/12). Menurut
NasDem Perjuangkan Pemilihan Gubernur Jakarta Tetap Melalui Pilkada Langsung
JAKARTA (7 Desember): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menegaskan NasDem tetap memperjuangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta melalui mekanisme pilkada. Artinya, rakyat tetap berperan untuk memilih pemimpinnya, bukan ditentukan oleh kepala negara. Hal itu ditegaskan Willy merespons draf RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI. Salah satu yang menuai pro kontra adalah beleid itu mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. "Sebagai sebuah mekanisme demokratik untuk pemilihan
Surya Paloh Tegaskan NasDem Tolak Gubernur DKJ Dipilih Presiden
JAKARTA (7 Desember): Partai NasDem menolak RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sepanjang klausul mekanisme pemilihan Gubernur DKJ diserahkan langsung kepada pejabat Presiden. Mekanisme itu mencederai rasa keadilan politik warga Jakarta. "Merumuskan klausul bahwa pemilihan kepala daerah khusus ini, khususnya posisi Gubernur DKJ melalui mekanisme pemilihan langsung oleh seorang presiden, adalah sebuah langkah yang gegabah, tidak menghikmati kehidupan demokrasi yang telah berlangsung selama hampir 25 tahun ini, serta mencederai rasa keadilan politik warga negara, khususnya warga Kota Jakarta," kata Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dalam