Gus Amri Sebut Pinjol UKT bukan Solusi bagi Mahasiswa
JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Haerul Amri menilai masuknya pinjol ke kampus adalah contoh ketidakberdayaan negara dalam membantu rakyat mengenyam pendidikan tinggi. "DPR akan mendorong pemerintah mengevaluasi ulang alokasi anggaran pendidikan. Pasalnya, alokasi 20% dari APBN tidak sepenuhnya dikelola oleh kementerian yang mengurus pendidikan," ungkap Haerul dalam keterangannya, Kamis (1/2). Gus Amri, panggilan akrab Haerul Amri menegaskan, DPR akan memanggil Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) guna meminta penjelasan dan klarifikasi mengenai masalah pinjol di kampus plat merah itu. "Komisi X akan melakukan inisiasi
Subardi Minta BPKN-OJK Berantas Pinjol
JAKARTA (30 November): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menyoroti banyaknya pinjaman online (pinjol) yang beroperasi di Tanah Air. Berbagai masalah sosial muncul dengan adanya pinjol, ditambah dengan cara penagihan dan bunga yang sangat tinggi. Demikian ditekankan Subardi dalam uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11). "Berkaitan dengan pinjol, ini jangan sampai terus berkembang. Bagaimana langkah atau solusi Anda terkait dengan pinjol," kata Subardi. Legislator NasDem dari Dapil DIY itu meminta para
Masyarakat Harus Dapat Pemahaman Menyeluruh Soal Pinjol
JAKARTA (4 Oktober): Tanpa pengetahuan yang memadai, kemudahan yang ditawarkan teknologi seperti pinjaman online (pinjol), justru berpotensi menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Peningkatan literasi keuangan masyarakat harus menjadi kepedulian bersama. "Mencermati dampaknya yang memprihatinkan, sudah sepatutnya masyarakat mendapatkan informasi dan pemahaman yang menyeluruh terkait praktik pinjaman online yang banyak ditawarkan saat ini," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Pinjol Solusi atau Masalah? yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (4/10). Diskusi yang dimoderatori Radityo Fajar Arianto
Sahroni Desak Polri dan OJK Awasi Pinjol yang Ancam Nasabah
JAKARTA (26 September): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberantas aplikasi pinjaman online (pinjol) ilegal. Penegak hukum juga diminta intensif memantau pinjol yang terdaftar di OJK. “Komisi III meminta Polri dan OJK lebih bersinergi dan intensif lagi dalam mengawasi aktivitas pinjol. Jadi bukan hanya memberantas pinjol ilegal saja, tapi yang sudah terdaftar pun tetap wajib dipantau ketat," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (25/9). Menurut Sahroni, keberadaan pinjol sudah sangat meresahkan. Bahkan, baru-baru ini ada kasus seorang nasabah pinjol
Hindari Pinjol, Himbara Harus Buat Produk Pinjaman Mudah Cepat
MAKASSAR (28 Februari): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mendorong bank-bank plat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) membuat produk pinjaman yang accessible, lebih murah, mudah dan cepat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mendapatkan pinjaman uang dengan mudah sehingga tidak terjerat pinjaman online (pinjol). Martin mengemukakan itu seusai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR dengan Eselon 1 Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Eselon 1 Kementerian BUMN, Pimpinan PT BNI (Persero) Tbk Wilayah 07, Dirut PT Pelabuhan