Ratu Wulla: Cegah TPPO dengan Masifkan Sosialisasi Pekerja Migran Legal
JAKARTA (29 Februari): Program-program yang dilakukan pemerintah dalam proses perizinan penyaluran pekerja migran legal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Selama ini kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) marak terjadi karena kurangnya pengetahuan calon Pekerja Migram Indonesia (PMI) mengenai ketentuan menjadi pekerja migran yang legal," ungkap anggota Komisi IX DPR RI Ratu Wulla saat menjadi nara sumber yang diunggah TVR Parlemen, Rabu (28/2). Ratu juga menilai, sosialisasi penyaluran pekerja migran legal perlu dimasifkan untuk mencegah terjadinya TPPO. Seharusnya, para
Ratu Minta Kemenaker Maksimalkan Peran Pemda Lindungi PMI
JAKARTA (27 September): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melibatkan dan memaksimalkan peran pemerintah daerah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Masih banyak daerah yang belum turut serta dalam implementasi UU No.18/2017 tentang Perlindungan PMI. Di daerah ini kadang-kadang pemda lepas tangan dalam pengurusan administrasi dan sebagainya," ujar Ratu dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menaker, Ida Fauziah, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/9). Menurut Ratu, pemerintah daerah (pemda) terutama daerah tingkat II, belum