a

PPATK Tag

JAKARTA (19 Desember): Anggota Komisi II DPR RI Aminurokhman mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuktikan temuannya tentang adanya dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024. “Temuan PPATK itu ya kita tunggu saja, sejauh mana temuan itu bisa dikaitkan langsung dengan pemilu. Harus dibuktikan dulu. Pembuktiannya tidak berdasarkan asumsi tapi berdasarkan fakta yang sebenarnya,” ungkap Aminurokhman, Senin (18/12). Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur II (Probolinggo-Pasuruan) itu menilai pembuktian terkait dengan temuan PPATK soal dugaan transaksi mencurigakan jelang Pemilu 2024 penting. Pembuktian itu harus dilakukan

JAKARTA (10 November): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mewaspadai potensi meningkatnya kejahatan keuangan menjelang Pemilu 2024. "PPATK jangan sampai jadi lengah. Apalagi sekarang menjelang pemilu, potensi kejahatan keuangan jelas bisa meningkat. PPATK perlu terus menjaga kinerjanya demi memastikan pemilu yang dananya seratus persen halal," ujar Sahroni, di Jakarta, Kamis (9/11). Legislator NasDem itu khawatir dengan perputaran uang yang meningkat di tahun pemilu, ada celah terjadinya kejahatan keuangan. "Jelang pemilu perputaran uang di segala sektor sudah pasti

JAKARTA (15 Agustus): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera menindaklanjuti temuan uang sebesar Rp1 triliun yang diduga hasil tindak pidana kejahatan lingkungan yang mengalir ke partai politik. "Kejahatan lingkungan itu kejahatan luar biasa karena efeknya yang luar biasa pada kemanusiaan. Karenanya, saya minta PPATK segera menyerahkan hasil analisis lembaganya pada penegak hukum agar bisa segera ditindaklanjuti," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (14/8). Legislator Partai NasDem ini tidak menginginkan uang haram dipakai dalam kontestasi Pemilu 2024. "Saya

JAKARTA (2 Februari): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan Komisi III DPR menerima usulan tambahan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar. Dengan dukungan penambahan anggaran PPATK diminta meningkatkan pengawasan terkait berbagai kejahatan lewat transaksi, termasuk pada transaksi digital. “Komisi III DPR mendukung usulan tambahan anggaran PPATK tahun 2022 sebesar Rp63,7 miliar dalam rangka meningkatkan kemampuan PPATK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme," kata Sahroni saat membacakan