Rajiv Desak Bulog Perketat Pengawasan untuk Cegah Praktik Penukaran Karung Beras
JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Bulog memperketat pengawasan untuk mengantisipasi dugaan praktik penukaran karung beras Bulog dengan kemasan beras premium. Para pedagang di Cipinang mengungkap adanya indikasi praktik tersebut. "Izin Pak Kepala Bulog, saya dapat WA dari pedagang di Cipinang. Tadinya mereka mau beraudiensi dengan kami di Komisi IV, tapi karena ada raker, kirim saja bukti video dan suratnya," ujar Rajiv dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Bulog, Bapanas, RNI, dan PT Pupuk,
Rajiv Ingatkan Reklamasi di Pulau Serangan Jangan Singkirkan Warga Lokal
JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak PT Bali Turtle Island Development (BTID) untuk menjamin nelayan dan pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) mendapatkan akses di Pulau Serangan, Bali. Masyarakat lokal perlu mendapatkan perhatian agar keberlangsungan mata pencaharian mereka tak terganggu. “PT BTID harus menjamin akses mereka melaut, jangan dipersulit apalagi hilang. Kita tahu, Pulau Serangan merupakan Kawasan Ekonomi Khusus, namun harus diingat masih ada masyarakat asli yang mengandalkan mata pencarian sebagai nelayan,” ujar Rajiv dalam keterangan tertulis,
Rajiv Desak Menteri Kelautan Segera Temukan Pelaku Pemagaran Laut
JAKARTA (23 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono untuk segera menemukan pelaku pemagaran laut di pesisir Kabupaten Tangerang dan Bekasi. “Saya meminta Menteri KP dan jajarannya segera menemukan pelakunya,” tegas Rajiv melalui keterangan tertulis, Kamis (23/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, imbas pemagaran laut di Kabupaten Tangerang dan Bekasi telah merugikan ribuan nelayan dan penangkar kerang hijau. Oleh karena itu,
Rajiv Ingatkan Pelaku Pemagaran Laut di Bekasi agar Patuh pada Hukum
JAKARTA (17 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menilai kasus pemagaran laut di perairan Kabupaten Bekasi sepanjang dua kilometer harus dilihat secara jernih. Perlu dilihat motif pemagaran yang dilakukan dua perusahaan swasta itu berdasarkan regulasi yang berlaku. “Menurut saya, kita harus lihat tujuan pemagaran ini untuk apa? Kalau memang tujuannya adalah penataan ulang, membuat alur pelabuhan dengan lebar dan kedalaman tertentu, ini bisa masuk kategori reklamasi,” tukas Rajiv, Jumat (17/1/2025). Rajiv menegaskan pemilik proyek harus patuh pada hukum, di mana kegiatan
Rajiv Tegaskan Jika Pagar Laut Langgar Aturan akan Dibawa ke Ranah Hukum
JAKARTA (15 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, memastikan jika terdapat pelanggaran aturan dalam pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten maka akan dibawa ke ranah hukum. "Nanti saat kunspek (kunjungan spesifik), kita akan tahu pagar laut ini legal atau tidak. Jika ada indikasi melanggar aturan saya mendorong dibawa ke ranah hukum," tegas Rajiv di Jakarta, Rabu (15/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, dirinya bersama Komisi IV DPR akan mengunjungi
Rajiv Apresiasi Kementerian Kelautan Segel Pagar Laut di Perairan Banten
JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil langkah tegas menyegel pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. “Kami Komisi IV DPR apresiasi KKP sudah mengambil langkah tegas,” ujar Rajiv melalui keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu mengungkapkan, terdapat mekanisme untuk menangani peristiwa pemagaran laut yang terjadi di perairan Banten. Untuk itu, ia memastikan Komisi IV DPR
Rajiv Desak CV Yasindo Ganti Rugi Seluruh Korban Kebocoran Soda Api di Padalarang
JAKARTA (26 Desember): Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Rajiv, prihatin dengan kebocoran kendaraan pengangkut Soda Api (NaOH) yang terjadi di Jalan Purwakarta-Padalarang, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa (24/12). Ia menegaskan kebocoran kendaraan pengangkut muatan kimia berbahaya itu terjadi karena perusahaan ceroboh dan tidak melakukan pengecekan dengan baik sebelum cairan tersebut di transportasikan. "Menurut saya kebocoran soda api atau caustic soda ini akibat kecerobohan dan kelemahan pengawasan CV Yasindo Multi Prima, yang tidak memastikan armadanya aman dalam mengangkut bahan kimia berbahaya," ungkap Rajiv, Rabu (25/12). Anggota DPR
Rajiv Pastikan Komisi IV akan Sidak Perusahaan Tambang Nakal
JAKARTA (11 Desember): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyatakan akan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan seluruh perusahaan tambang berkomitmen melaksanakan program rehabilitasi lahan dan reboisasi. Terutama sejumlah perusahaan yang terindikasi tidak patuh melaksanakan program reboisasi setelah melakukan eksploitasi sumber daya alam di daerah aliran sungai (DAS). "Kita ingin mendorong Komisi IV DPR untuk turun langsung cek ke lapangan perusahaan tambang yang nakal," ujar Rajiv, Rabu (11/12) Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung
Rajiv Minta Tindak Tegas Perusahaan Nakal yang Memproduksi Pupuk Palsu
JAKARTA (1 Desember): Ketegasan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot seorang direktur dan 10 pegawai di jajaran Kementerian Pertanian (Kemtan) mendapat apresiasi dari Rajiv, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem. Menurut Rajiv, sudah sepatutnya Mentan mencopot 11 bawahannya yang terlibat dalam kasus pengadaan pupuk palsu yang terbukti merugikan petani. “Saya apresiasi komitmen Mentan membersihkan lembaganya dari ASN yang terlibat pengadaan pupuk palsu. Kalau perlu seret mereka ke penegak hukum, karena sudah menipu petani,” tegas Rajiv dalam keterangannya, Jumat (29/11). Rajiv terkejut karena kandungan NPK
Perlu Regulasi Khusus untuk Lindungi Kesejahteraan Hewan
JAKARTA (21 November): Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, mengungkapkan bahwa diperlukan payung hukum yang mengatur larangan mengonsumsi hewan peliharaan nonpangan, seperti anjing dan kucing. “Menurut saya, sebetulnya saat ini kita sudah membutuhkan undang-undang spesifik yang melarang dan mengatur khusus tentang konsumsi hewan peliharaan nonpangan,” ujar Rajiv di Jakarta, Kamis (21/11). Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu menegaskan, Fraksi Partai NasDem menilai perlu regulasi yang memuat tentang perlindungan kesejahteraan hewan. “Nah kami Partai NasDem