a

Ratu Ngadu Bonu Wulla Tag

JAKARTA (16 Maret): Komisi IX DPR RI akan memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terkait perpanjangan masa kadaluwarsa pada 18 juta dosis vaksin Covid-19. Jutaan vaksin tersebut dikabarkan sudah kadaluwarsa pada akhir Februari lalu. “Kami akan memanggil Kemenkes dan juga BPOM untuk memberikan penjelasan terkait statement pemerintah yang akan melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19,” kata anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla, Selasa (15/3). Legislator NasDem itu mempertanyakan kelayakan dari vaksin Covid-19 yang dilakukan perpanjangan masa kedaluwarsanya. Jika

JAKARTA (20 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendorong Kementerian Kesehatan menyinergikan seluruh kebijakan mitigasi pengendalian pandemi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah kebijakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah dilaksanakan 100%. Hal tersebut dalam rangka pengendalian Covid-19 varian Omicron. Ratu Bonu Wulla mengemukakan itu saat Rapat Kerja Komisi IX DPR dengan Menkes, Budi Gunadi Sadikin dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) Penny K Lukito dan Jubir Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito

TAMBOLAKA (4 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla telah menyerahkan 500 beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) sepanjang tahun 2021 melalui jalur aspirasi anggota DPR. Terbaru, Ratu Wulla menyerahkan 16 beasiswa untuk Sekolah Dasar (SD) dan satu beasiswa untuk siswa SMA di Sekolah Luar Biasa (SLB) Loura di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (4/1). Bantuan beasiswa PIP tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang sebelumnya adalah aspirasi dari Ratu Wulla. Legislator NasDem

WAIKABUBAK (30 Desember): Anggota Komisi IX DPR RI, Ratu Ngadu Bonu Wulla melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (29/12). “Saya selalu ingin berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah bersama rakyat,” ujar Ratu. Selain menyerap aspirasi masyarakat, Legislator NasDem itu juga memberikan 250 paket bantuan sembako dan membagikan makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil. “Pemberian makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil ini rutin saya lakukan saat kunjungan ke masyarakat, untuk memerangi stunting,” tandasnya. Legislator

JAKARTA (30 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendukung segala upaya pencegahan masuknya varian baru Covid-19 Omicron (B.1.1.529). “Pintu masuk baik bandara maupun pelabuhan harus diperketat,” kata Ratu dalam keterangan tertulisnya, Senin (29/11). Legislator NasDem itu juga mendorong agar pemeriksaan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI) yang datang dari luar negeri diperketat. “Periksa ketat WNA dan WNI dari luar negeri, khususnya negara yang sudah memiliki kasus varian Omicron. Juga perlu wajib karantina bagi yang datang

JAKARTA (23 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan pentingnya edukasi mengenai pelaksanaan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2021. “Direktur P2P (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit) Kementerian Kesehatan harus terus menyosialisasikan mengenai BIAS kepada masyarakat,” kata Ratu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Kemenkes, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11). Legislator

JAKARTA (16 November): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mendorong pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas BPJS Ketenagakerjaan dengan melaksanakan sosialisasi secara masif sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Ratu mengatakan, sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan belum signifikan terasa di daerah-daerah terpencil. Akibatnya, informasi yang seharusnya diterima menyeluruh oleh masyarakat malah tersampaikan secara parsial. “Ternyata memang sampai saat ini masyarakat belum terlalu mengenal BPJS Ketenagakerjaan. Yang ada dalam pikiran masyarakat yaitu BPJS