Revisi UU PPP Akomodasi Metode Omnibus Law
JAKARTA (10 Februari): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya mengatakan revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) adalah untuk mengakomodasi metode omnibus law dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Hal yang paling pokok untuk merevisi aturan tersebut hanya ada dua. Pertama, metode omnibus, dan kedua, metodologi peraturan perundang-undangan," ujar Willy, Rabu (9/2). Legislator NasDem itu menegaskan, salah satu langkah memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), adalah merevisi UU PPP. "Itu memang
