Rico Sia Tag

SORONG (13 Desember): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia menerangi rumah-rumah warga di Papua Barat Daya melalui pemasangan gratis bagi rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Dengan menggandeng Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) sebagai mitra Komisi VII DPR, Rico menerangi Kota Sorong, Papua Barat Daya. Rico mengungkapkan bahwa program itu merupakan wujud kepedulian, khususnya bagi rumah-rumah warga yang sudah terdapat jaringan tapi belum teraliri listrik, sehingga melalui sinergitas antara PLN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta

JAKARTA (29 November): Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mendukung penundaan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Menurutnya kebijakan kenaikan PPN itu, sebelum diberlakukan, perlu dievaluasi mendalam untuk memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional. “Kebijakan pajak harus dilihat dari dua sisi, (yaitu) kepentingan negara dan kondisi masyarakat. Jika keduanya tidak seimbang, dampaknya bisa kontraproduktif,” ungkap Rico seusai Kunjungan Kerja Banggar DPR di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Pontianak,

PONTIANAK (29 November): Produk pertanian, perikanan, dan perkebunan di Indonesia yang kerap diekspor dalam bentuk bahan baku (mentah), telah mengakibatkan nilai tambah produk menjadi hilang. Hal itu jelas merugikan daerah, terutama dari sisi penerimaan pajak. Oleh karenanya, penting menyinergikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui aetiap kebijakan yang dikeluarkan. “Kondisi ini menunjukkan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta. Pemerintah daerah harus hadir membangun industri pengolahan skala kecil hingga menengah, sehingga produk lokal dapat bersaing di pasar internasional dan memberikan manfaat

JAKARTA (13 November): Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menegaskan dukungannya terhadap niat luhur Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai negara produsen. Maka ketika Sritex yang memiliki 50 ribu karyawan dinyatakan pailit, pemerintah langsung turun tangan untuk membantu mengatasinya. Pekan lalu, Komisi VII DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam perbincangannya dengan Direktur Utama Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rico menemukan berbagai kejanggalan dalam persoalan pailit Sritex. "Kita coba pancing,

SORONG (24 September): Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru sangat penting. Kegiatan itu tak terlepas dari niat baik untuk menciptakan wirausahawan baru. Ketika kita dibekali keterampilan maka akan mampu berdiri di atas kaki sendiri alias berdikari. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia saat memberikan sambutan pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penumbuhan dan Pengembangan WUB-IKM (Wirausaha Baru-Industri Kecil dan Menengah) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, melalui saluran zoom, Selasa (24/9). Untuk menjadi wirausaha yang mandiri, kata dia, tidak cukup

JAKARTA (11 Juli): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai NasDem Rico Sia menyerahkan dokumen pernyataan sikap pandangan Fraksi NasDem terkait Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR ke pimpinan DPR RI. Dokumen pernyataan sikap itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, Kamis (11/7). Meskipun Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat menerima dan menyetujui untuk menjadi RUU Usulan DPR RI, Fraksi Partai NasDem mempunyai catatan sejauh tidak bertentangan dengan konstitusi

JAKARTA (9 Juli): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejauh tidak bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. NasDem berpendapat diperlukan penguatan lembaga tersebut dengan mengembalikan nama, status, dan kedudukannya menjadi Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. "Dewan Pertimbangan Agung merupakan salah satu lembaga negara yang diperlukan oleh Presiden agar kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, demokrasi, serta kepemerintahan yang baik dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana ditentukan

JAKARTA (8 Juli): Penggunaan energi fosil menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, mulai dari pencemaran udara, tanah, dan air, hingga kontribusi signifikan terhadap pemanasan global. Dampak-dampak tersebut mengancam kesehatan ekosistem dan kualitas hidup manusia di masa kini dan akan datang. "Guna mendorong potensi transisi energi, diperlukan penetapan target bauran energi yang realistis dan optimistis. Oleh karenanya, diperlukan pemantapan konsepsi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional," kata anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia saat membacakan Pendapat Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait Rancangan

JAKARTA (8 Juli): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengungkapkan RUU Kepariwisataan seharusnya bukan menjadi pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, melainkan menjadi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. "Kenapa itu harus dilakukan, karena beberapa pasal dalam UU Kepariwisataan telah diubah dengan UU No. 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, di antaranya penghapusan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dihapus, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 30,

JAKARTA (27 Juni): Fraksi Partai NasDem DPR RI dapat menerima dan menyetujui hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 RUU Kabupaten/Kota untuk dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya menjadi RUU usulan DPR RI. "Fraksi Partai NasDem setelah mempelajari dan melakukan pengkajian atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 27 RUU Kabupaten/Kota, maka Fraksi Partai NasDem dapat menerima dan menyetujuinya untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya melalui Rapat Paripurna DPR RI untuk menjadi RUU usulan DPR RI sesuai mekanisme pembentukan undang-undang," ungkap anggota Badan Legislatif DPR RI dari Fraksi