Rifqinizamy Karsayuda Tag

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komisinya akan mendorong paket undang-undang politik atau yang lebih dikenal sebagai omnibus law politik. "Kami telah mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan Badan Legislasi DPR untuk Menyusun, salah satunya paket undang-undang politik atau yang populer disebut dengan omnibus law politik," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Terkait muatan dari omnibus tersebut, Rifqi mengatakan Komisi II akan memperdalamnya setelah masa sidang DPR dimulai pada akhir Januari 2025 nanti. "Secara

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan revisi aturan pertanahan dan memberikan land amnesty untuk menertibkan jutaan hektare lahan yang selama ini dimanfaatkan, namun tidak memiliki hak guna usaha (HGU). "Kalau Komisi XI memperkenalkan tax amnesty, Komisi II akan memperkenalkan land amnesty," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Rifqi menegaskan, land amnesty akan mendorong pemilik lahan ilegal untuk mendaftarkan lahannya agar memiliki sertifikat, sehingga menjadi objek wajib pajak dan dapat menambah pendapatan negara. "Apa

JAKARTA (30 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah serius membenahi tata kelola kepegawaian, termasuk pembenahan pegawai honorer. Komisi II juga mendorong pembangunan sistem merit ASN di tingkat nasional. "Ada 114 aduan (ke Komisi II) terkait ASN yang didominasi soal honorer. Komisi II berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan honerer di Indonesia pada 2025 yang akan datang," ujar Rifqi dalam konferensi pers Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/12). Rifqi mengatakan berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sekitar 1,7 juta tenaga honorer di

JAKARTA (17 Desember): Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD atau pemilihan tidak langsung, harus mengantisipasi terjadinya premanisme politik dan praktik politik uang agar tidak mengulangi sejarah kelam pilkada masa lalu. Oleh karena itu, kata Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, Komisi II DPR akan merumuskan formula yang tepat dalam menyusun aturan tentang pemilihan kepala daerah. “Kita harus mencari formula yang tepat agar korupsi dan money politics itu tidak beralih ke partai politik dan DPRD, agar

PALEMBANG (16 Desember): Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses dalam rangka mengawasi penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) serta evaluasi permasalahan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa kehadiran Komisi II DPR di Kota Palembang untuk menyesuaikan data TKD. “Termasuk kemudian praktik-praktik penggunaan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang selama ini di beberapa tempat kerap disalahgunakan karena kekurangan anggaran konvensional atau yang ada,” ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, di Palembang, Sumatera Selatan,

PALEMBANG (16 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, meminta pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis (juknis) Program Makan Bergizi Gratis. Juknis diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut. “Kita (Komisi II DPR RI) menunggu arahan dari pemerintah pusat. DPR tentu juga akan proaktif bersama mitra-mitra kerja untuk memastikan bagaimana juknisnya," ujar Rifqi, sapaan Rifqinizamy Karsayuda, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke SMK Negeri 2 Palembang, Sumsel, Jumat (13/12). Komisi II DPR, kata Rifqi, berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan program

JAKARTA (16 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, akan mempertimbangkan usulan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung atau melalui DPRD. "Kita menghargai pernyataan bapak Presiden Prabowo Subianto agar terjadi revisi terhadap sistem politik nasional, salah satunya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD," ujar Rifqinizamy, Senin (16/12). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, dan Tapin) itu mengungkapkan, usulan itu menjadi bahan masukkan

JAKARTA (4 Desember): Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menaruh perhatian khusus pada dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada Serentak 2024. Komisi II DPR akan membahas perihal pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mengevaluasi pesta demokrasi serentak tersebut. "Terkait masifnya laporan ke Bawaslu, maraknya dugaan pelanggaran dan seterusnya, Komisi II DPR RI akan mengadakan rapat khusus terkait dengan evaluasi Pilkada 2024," ujar Rifqi dalam Rapar Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Wamendagri Ribka Haluk, KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu

JAKARTA (29 November): Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, menilai perlu evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput). "Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat," ujar Rifqinizamy di Jakarta, Jumat (29/11). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong)

JAKARTA (26 November): Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rifqinizamy Karsayuda, meminta masyarakat mengawasi penghitungan suara Pilkada Serentak 2024 mulai dari tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Pengawasan kolektif mesti dilakukan demi mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam proses penghitungan suara yang dapat merusak kualitas demokrasi. "Secara khusus saya minta semua mata awasi TPS dan kecamatan, karena di dua titik ini manipulasi penghitungan mudah terjadi," ujar Rifqinizamy di Jakarta, Selasa (26/11). Legislator NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I (Kabupaten Balangan, Banjar,