Rudi Bangun Soroti Kebijakan PLN yang tidak Maksimal Terapkan Tarif Layanan Premium
JAKARTA (3 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mempertanyakan kebijakan PLN yang tidak menerapkan tarif layanan premium kepada 17.086 pelanggan. Berdasarkan Laporan BPK, kebijakan itu membebani keuangan negara Rp8,5 triliun dan kehilangan pendapatan Rp6,9 triliun. Rudi mengatakan, beberapa hari terakhir mendapat banyak pertanyaan dari masyarakat mengapa PLN tidak optimal menerapkan tarif layanan premium tersebut. "Nanti Bapak bisa tolong jawab benar atau salah. Jadi tentang kebijakan PLN yang tidak memasukkan 17.086 pelanggan PLN sebagai pelanggan tarif premium," ujar Rudi dalam Rapat
Rudi Hartono Bangun Desak PT Pupuk Indonesia Atasi Kelangkaan Pupuk di Sumut
JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendesak PT Pupuk Indonesia untuk segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di Sumatera Utara (Sumut). “Aspirasi dari para petani di daerah pemilihan saya, yang menyampaikan tentang kelangkaan pupuk dan harganya pun mahal kali. Menurut mereka, petani susah dapatkan pupuk dan harganya mahal karena pupuk langka,” ungkap Rudi saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rachmat Pribadi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12). Rudi
Rudi Minta Himbara Antisipasi Serangan Siber
JAKARTA (9 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, memeringatkan bank-bank di bawah naungan Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk mempersiapkan diri mengantisipasi maraknya serangan siber. "Dalam menghadapi serangan siber, seperti misalnya kemarin di data imigrasi (Pusat Data Nasional), dapat gangguan dari hacker, ada serangan siber. Nah, apakah BNI sudah punya divisi siber atau hanya memakai jasa (pihak lain)?" ujar Rudi dalam RDP Komisi VI DPR RI dengan Dirut BNI Royke Tumilaar, dan Dirut BTN Nixon Napitupulu, di Kompleks Parlemen,
Rudi Hartono Desak Menteri BUMN Rombak Jajaran Direksi Taspen
JAKARTA (27 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendesak Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi PT Taspen. Hal itu buntut dari kasus dugaan rasuah investasi fiktif di perusahaan pelat merah tersebut. “Jadi saya minta bukan hanya Dirut Taspen saja yang diberhentikan, tapi Direktur Keuangan Taspen juga harus diberhentikan,” kata Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/6). Rudi menceritakan bahwa dirinya sempat mempertanyakan pengelolaan dana Taspen yang mencapai Rp148 triliun kepada Dirut PT Taspen yang lama, Antonius Kosasih. “Saat
Rudi Hartono Pertanyakan Progres Pembangunan KEK di Batam
JAKARTA (12 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, memertanyakan progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Pulau Batam, yakni KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam dan KEK Nongsa Digital Park (NDP). KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam ditargetkan menyerap investasi sekitar Rp7 triliun dan KEK Nongsa Digital sebesar Rp40 triliun. “Kita ingin penjelasan secara detail, sejauh mana investasi ini berjalan dan bagaimana realisasinya di lapangan,” kata Rudi dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan
Rudi Ingatkan Telkom Antisipasi Masuknya Starlink
JAKARTA (30 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mengingatkan PT Telkom Indonesia agar mengantisipasi masuknya provider penyedia internet berbasis satelit seperti Starlink ke Indonesia. "Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?" ujar Rudi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Ririek Adriansyah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5). Rudi mengatakan, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut.
NasDem Minta Direksi BUMN Terus Dirotasi Hindari KKN
JAKARTA (21 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, meminta agar jajaran direksi di perusahaan-perusahaan BUMN terus dilakukan rotasi. Menurutnya, suatu jabatan yang diduduki seseorang terlalu lama akan memperbesar potensi KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme) di dalamnya. Rudi mendorong hal itu agar dibakukan ke dalam suatu peraturan, baik melalui Permen (Peraturan Menteri) maupun Perpres (Peraturan Presiden). "Melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMN hari ini, jika melihat tren kinerja direksi, saya mengusulkan agar dirut dan direksi di semua BUMN dibuat suatu aturan yang baku,
Rudi Apresiasi Efektivitas Pelindo Pasca Merger
MEDAN (29 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mengapresiasi Pelindo yang menjadi jauh lebih efektif pasca dilakukan merger perusahaan. Pelindo merupakan merger dari empat perusahaan BUMN yang bergerak di bidang jasa pelabuhan. "Hasilnya kita melihat semua lebih efektif, mereka membagi region-region bagian 1, 2, 3 dan 4, kinerja keuangannya lebih maksimal, lebih terarah dan terukur, juga koordinasi antara region dan dirut serta direksinya lebih tepat sasaran," ujar Rudi saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR ke Sumatra Utara, Senin
Global Minimum Tax 15% Hambat Hilirisasi
JAKARTA (28 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, sependapat bahwa besarnya pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% bisa menghambat proyek hilirisasi yang sedang dilakukan Indonesia. Rudi menilai protes terhadap kebijakan itu oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, sudah tepat. Menurut Rudi, Indonesia memiliki hak penuh dalam menentukan besaran pajak atas produknya. Terlebih Indonesia sebagai negara berkembang perlu memiliki strategi dalam menarik investor. "Yang dibilang Pak Bahlil ini benar, namanya promosi untuk menarik
Rudi Dorong Kemajuan Langkat agar Setara Batam
STABAT (9 Agustus): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendorong kemajuan Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, agar seperti Batam. Langkat mempunyai potensi besar, terlebih terdapat pelabuhan di Pangkalan Susu. "Saya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Sumut III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak Bharat, Batubara, Kota Pematangsiantar, Kota Tanjungbalai, dan Kota Binjai) merasa bangga apabila Kabupaten Langkat maju serupa dengan Batam," kata Rudi dalam seminar 'Membangun Semangat Ekspor untuk Peningkatan Ekonomi Nasional', di Stabat, Langkat, Sumut, Selasa (8/8). Menurut Rudi, Kota Batam