a

Rudi Hartono Bangun Tag

JAKARTA (5 Agustus): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah menyosialisasikan rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis pertalite dan solar. “Pertamina harus melakukan sosialisasi masif ke daerah, karena pemakai solar dan pertalite adalah orang-orang menengah ke bawah.  Tata cara pendaftaran aplikasi MyPertamina juga harus disosialisasikan. Jadi ketika aturan pembelian dengan aplikasi MyPertamina diberlakukan, orang- orang di daerah tidak protes dan tidak bingung,” kata Rudi dalam keterangannya, Kamis (4/8). Pernyataan Rudi terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) No.191/2014

JAKARTA (27 Juli): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai kegiatan yang dilakukan sekelompok remaja di Kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat melanggar banyak aturan. Rudi meminta Pemprov DKI Jakarta menyediakan sarana yang tepat bagi para remaja menyalurkan kreativitasnya seperti fenomena yang kini tengah populer yakni 'Citayam Fashion Week'. Rudi menilai kegiatan fashion show di trotoar dan zebra cross tersebut mengganggu bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. “Ini buat kegiatan di trotoar dan zebra cross, apa mereka tidak mikir bahaya ditabrak kendaraan

JAKARTA (21 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian BUMN segera membubarkan PT Istaka Karya (Persero). Perusahaan pelat merah itu akan membebani keuangan negara karena banyak utangnya. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan PT Istaka Karya pailit atau bangkrut setelah beroperasi selama 43 tahun. Manajemen akan mengurus harta (boedel) pailit dan akan berkoordinasi dengan kurator untuk proses selanjutnya setelah dinyatakan pailit. “Selain akan membebani keuangan negara, karena banyaknya utang Istaka Karya, juga nantinya menimbulkan banyak permasalahan baru. Seperti upaya

JAKARTA (12 Juli): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah untuk lebih bijak dan hati-hati mengelola utang, agar Indonesia tidak senasib dengan Sri Lanka yang dinyatakan bangkrut karena tidak bisa memenuhi kewajiban membayar utang. “Pemerintah Indonesia harus lebih awas dan waspada, melihat kondisi ekonomi Sri Lanka yang mengalami kebangkrutan. Jangan sampai nantinya beban utang negara makin besar dan uang untuk membayar utang dan bunga tidak siap,” kata Rudi dalam keterangannya, Selasa (12/7). Rudi menambahkan, di tengah pemulihan ekonomi akibat

JAKARTA (3 Juli): Maskapai penerbangan plat merah Garuda Indonesia akan mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp7,5 triliun yang bersumber dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022. Kementerian BUMN mencatat separuh dari PMN tersebut untuk perbaikan sejumlah pesawat. Sedangkan separuh lainnya untuk biaya operasional perusahaan. Hingga saat ini, anggaran tersebut belum juga dicairkan Kementerian Keuangan. Alokasi anggaran PMN ini pun mendapat sorotan dari anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun. “Setelah menang PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dana rakyat untuk PMN

JAKARTA (1 Juli): Langkah serius Menteri BUMN, Erick Thohir yang melakukan bersih-bersih di kementerian yang dipimpinnya menuai apresiasi. Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan, janji Erick untuk bersih-bersih BUMN sudah mulai terlihat ketika Menteri BUMN itu melaporkan sendiri dugaan korupsi di Garuda Indonesia ke Kejaksaan. “Seperti kasus Garuda, beliau sendiri melaporkan ke Jaksa Agung. Itu salah satu saja dan masih banyak perseroan lain di BUMN yang harus dievaluasi dan dilaporkan agar para direksi melakukan kebijakan tegak lurus di internalnya,” kata Rudi, di Jakarta,

JAKARTA (29 Juni): Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga akan melakukan uji coba penggunaan website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar. Masyarakat yang hendak membeli BBM bersubsidi harus terdaftar pada aplikasi tersebut. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi terobosan tersebut agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.  Namun ia mengingatkan jangan sampai kebijakan ini menyulitkan masyarakat, karena harus menggunakan telepon pintar (smartphone). “Kebijakan harus mendaftar untuk membeli BBM bersubsidi

JAKARTA (28 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta pemerintah mencarikan solusi konkret bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone bila ingin mendapatkan minyak goreng (migor) curah. Seperti diketahui, pemerintah menerapkan kebijakan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pembelian (migor). "Kalau di desa kan masyarakat prasejahtera kesulitan akses pakai PeduliLindungi, ada yang tidak punya HP, internet tidak ada. Pemerintah harus buat alternatif, jangan kaku. Pemerintah harus punya solusi lain," ujar Rudi dalam keterangannya, Selasa (28/6). Legislator NasDem itu menegaskan, salah satu solusi

JAKARTA (19 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mempertanyakan penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan PT PLN Persero senilai Rp10 triliun untuk Tahun 2023. Menurut Rudi, PLN tidak perlu mengajukan PMN jika bisa mengelola over supply kapasitas listrik di PLN. Ia mendorong PLN aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya semakin optimal. Apalagi, sampai saat ini industri manufaktur baru mengonsumsi listrik sebesar 1,2% dari total penggunaan listrik nasional. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau

JAKARTA (14 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung rencana Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengaudit seluruh perusahaan sawit. Menurutnya, audit ini demi kebaikan industri dan kestabilan harga  minyak goreng ke depan. “Saya melihat  untuk kebaikan ke depan, untuk kestabilan CPO (Crude Palm Oil), minyak goreng ya bagus juga. Bahwa ada pro kontra, itu hal yang biasa. Lalu yang utama juga sebenarnya mengenai kisruh drama kemarin, apa inti permasalahan sebenarnya itu yang harus dibuka,” kata Rudi di