NasDem Apresiasi BRI, Perlu Diberi Reward
JAKARTA (13 Juni): Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menjadi penyumbang laba tertinggi dari total laba seluruh BUMN. Rudi menilai, seluruh jajaran BRI telah melakukan kerja keras dan cerdas yang menghasilkan laba tertinggi. Dari total Rp126 triliun laba BUMN, paling banyak dihasilkan perbankan. ”Mereka (BRI) harus kita beri apresiasi dan patut diberi reward,” ujar Rudi Hartono Bangun dalam keterangannya, Minggu (12/6) di Jakarta. Legislator NasDem dari Dapil Sumatra Utara III (Langkat, Karo, Simalungun, Asahan, Dairi, Pakpak
NasDem Apresiasi Perolehan Laba BUMN Tahun 2021
JAKARTA (9 Juni): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi perolehan laba BUMN tahun 2021, karena jauh lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Menteri BUMN Erick Thohir mencatat total pendapatan BUMN pada 2021 mencapai Rp1.983 triliun dengan perolehan laba Rp126 triliun. Erick menyebut, pendapatan BUMN ini setara dengan 99% dari APBN. Sedangkan laba BUMN tahun 2020 tercatat Rp13 triliun. "Kita apresiasi, tentu kinerjanya baik hingga bisa memperoleh laba Rp126 triliun. Dibandingkan dengan periode lalu, ini jauh lebih baik," kata
Kasus DNA Pro Pintu Masuk Ungkap Semua Investasi Ilegal
JAKARTA (31 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai pengungkapan kasus robot trading DNA Pro harus bisa menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mengungkap kasus serupa lainnya. Apalagi kasus penipuan investasi itu sudah merugikan nasabah hingga miliaran rupiah. "Kita apresiasi kecepatan aparat hukum menangani kasus DNA Pro," kata Rudi dalam keterangannya, Senin (30/5). Legislator NasDem itu menyebut, Indonesia menjadi sasaran empuk mafia-mafia keuangan. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia masih belum melek digital. "Saat ini, diprediksi robot trading mulai menyasar investasi
NasDem Dorong Perbankan Dukung Pengembangan EBT
JAKARTA (30 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyoroti kebijakan perbankan nasional yang masih mengucurkan kredit untuk perusahaan tambang batu bara. Hal itu tidak sejalan dengan pemerintah yang sedang memacu pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Rudi menerima kabar bahwa salah satu bank BUMN mengucurkan pinjaman dengan nilai agunan tidak sepadan dengan pinjaman yang diberikan, senilai Rp89 triliun. “Mestinya perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman dengan atau tanpa agunan, karena itu sudah diatur dengan jelas dalam aturan internal
Penyaluran Subsidi BPDPKS untuk Minyak Goreng tidak Tepat
JAKARTA (27 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun menilai crude palm oil (CPO) yang merupakan bahan baku minyak goreng adalah komoditas penting. Minyak goreng merupakan bahan pokok bagi rakyat, sehingga kejahatan yang terkait dengan ini otomatis melukai banyak rakyat Indonesia. Legislator NasDem itu mempertanyakan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dipercaya pemerintah dalam penyediaan subsidi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil menengah. “BPDPKS ini kan menggunakan uang rakyat, tetapi penyalurannya (subsidi) tidak tepat. Seharusnya mereka
NasDem Apresiasi Pencabutan Larangan Ekspor CPO
JAKARTA (20 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya mulai Senin, 23 Mei 2022. Rudi menilai Presiden mendengar aspirasi masyarakat. Pencabutan larangan tersebut tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak. “Saya mengingatkan agar Presiden memantau kinerja menterinya yang mengurusi perdagangan dan izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kuota CPO untuk dalam negeri harus diawasi ketat, agar tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng," ungkap
NasDem Minta Pemerintah Buka Keran Ekspor CPO
JAKARTA (19 Mei): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan pemerintah harus segera membuka kembali keran ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya. "Harus dibukalah (ekspor CPO dan turunannya). Bukan untuk kepentingan pengusaha minyak goreng dan pengusaha CPO, tapi untuk petani sawit," tegas Rudi dalam keterangannya, Selasa (17/5). Menurut Rudi, larangan ekspor yang sudah berlaku sejak 28 April 2022 tersebut telah menimbulkan beberapa dampak yang merugikan, salah satunya bagi para petani sawit. "Jadi petani sekarang hasil sawitnya tidak laku, tidak diterima
Larangan Ekspor Minyak Goreng Berdampak Negatif bagi Petani Sawit
JAKARTA (26 April): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyayangkan kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng yang akan berlaku mulai Kamis 28 April 2022. Menurut Rudi, meski tujuannya menjaga kestabilan minyak goreng dalam negeri, kebijakan tersebut sangat merugikan petani sawit, terutama petani kecil. “Hari ini harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit sudah anjlok Rp1000, akibat kebijakan larangan ekspor,” kata Rudi, Senin (25/4). Legislator NasDem itu menjelaskan, pabrik Crude Palm Oil (CPO) tidak mau
NasDem Nilai Skema Investasi Lebih Baik untuk Biayai Infrastruktur
JAKARTA (20 April): Anggota Komisi VII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang menerapkan skema pembiayaan investasi melalui Indonesia Investment Authority (INA) dalam pembangunan infrastruktur jalan tol. Menurut Rudi, skema tersebut lebih baik daripada menggunakan dana utang. Diketahui, BUMN Hutama Karya mendapat investasi dari INA untuk percepatan pembangunan tiga ruas Jalan Tol Trans (JTT) Sumatra. Sedangkan Waskita Karya mendapatkan investasi untuk dua ruas JTT Jawa. “Menurut saya lebih bagus (pembangunan proyek dan infrastruktur) lewat skema investasi,” kata Rudi, Selasa (19/4). Menurut Rudi,
NasDem Minta Kejagung Periksa Mendag
JAKARTA (20 April): Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mendesak penegak hukum melakukan penyelidikan hingga tuntas kasus ekspor crude palm oil (CPO) yang melibatkan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag). Diharapkan pengungkapan kasus tersebut dapat membuka tabir dugaan permainan dan kongkalikong pengusaha CPO dan jajaran Kemendag. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait ekspor minyak goreng. “Langkah Kejagung sudah tepat. Kejagung harus tegas dan gerak cepat. Kasus ini harus