PT SIG Kelebihan Pasokan Semen Bukti Kinerja Buruk
JAKARTA (2 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menilai kelebihan pasokan (oversupply) PT Semen Indonesia Group/SIG (Persero) Tbk terjadi karena ketidakmampuan direksi meningkatkan penjualan. “PT SIG kelebihan pasokan karena tidak punya daya juang dalam inovasi, serta strategi pemasaran yang sangat rendah. Kinerja yang buruk sehingga tidak mampu memasarkan produknya. Kalau begini kinerjanya, Menteri harus ganti Dirut PT SIG," kata Rudi dalam keterangannya, Selasa (1/3). Menurut Rudi, SIG tidak akan kelebihan pasokan jika perusahaan memiliki inisiatif dan inovasi memasarkan produk
Rudi Hartono Dorong Peremajaan Sawit Rakyat
BINJAI (24 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan petani bisa mendapatkan bantuan dana peremajaan tanaman kelapa sawit dari Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kepala Sawit (BPDPKS). “BPDPKS merupakan BLU (Badan Layanan Umum) yang ditugaskan pemerintah untuk memungut dan mengelola dana perkebunan kelapa sawit,” kata Rudi saat melakukan sosialisasi bantuan peremajaan sawit, di Binjai, Sumatra Utara (Sumut), Rabu (23/2). Hadir pula sebagai narasumber, Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto. Rudi mengatakan, peran BPDPKS sangat dibutuhkan petani sawit. Selama
Usut Tuntas Penimbunan Minyak Goreng di Sumut
JAKARTA (21 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Polri mengusut penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di Sumatra Utara (Sumut). Perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat di tengah kelangkaan minyak goreng. "Itu harus diperiksa produsen pabrik minyak goreng itu, kenapa ditimbun dan tidak dijual," ujar Rudi dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/2). Rudi menduga para produsen menimbun minyak goreng karena harganya sedang tinggi. Jutaan kilogram minyak goreng itu sengaja ditimbun agar nanti bisa dijual dengan harga tinggi ke pabrik-pabrik yang
Rudi Desak Kemensos segera Salurkan Bansos untuk Binjai
BINJAI (13 Februari): Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat, khususnya masyarakat prasejahtera dan lansia. Rudi mengaku mendapat laporan dari masyarakat di daerah pemilihannya terutama di Kota Binjai, Sumatra Utara (Sumut), masih banyak yang belum menerima bansos dan program keluarga harapan (PKH) di tahun 2021. "Setelah dicek datanya di Kota Binjai, Kecamatan Binjai Utara terdapat sekitar 1800 warga belum menerima (bansos). Saya langsung menyampaikannya ke Kemensos dan meminta BNI sebagai
Telemedisin Berikan Banyak Manfaat
JAKARTA (8 Februari): Aplikasi telemedisin di Indonesia yang hadir di tengah pandemi Covid-19 dinilai banyak memberikan manfaat dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi VI DPR dengan Direktur PT Alodokter Teknologi Solusi, Managing Director PT Good Dokter Teknologi Indonesia, Chief Executive Officer PT Media Dokter Invastama, Chief Executive Officer PT Media Komunika Teknologi dan Direktur PT Sehat Harsana Emedika. Rapat itu membahas kesiapan layanan telemedis menghadapi
Bunga Pembiayaan Jangan Sampai Beratkan UMKM
SEMARANG (7 Februari): Besaran bunga pembiayaan dari BUMN Holding Ultra Mikro (UMi) kepada UMKM diharap tidak memberatkan UMKM. Bunga pembiayaan juga harus sesuai antara yang tertulis dengan fakta di lapangan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun menyampaikan harapan tersebut saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke BUMN Holding Ultra Mikro di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/2). Ia memberi contoh pembiayaan UMKM dalam Program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Bunga yang sampai
Jalan Tol Trans Sumatra Majukan Perekonomian Sumut
JAKARTA (6 Februari): Pembangunan jalan tol Binjai-Stabat-Langsa akan memangkas biaya logistik dan memperpendek waktu tempuh. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengatakan, selama ini jalan nasional Sumatra sudah sangat padat oleh truk pengangkut CPO dan angkutan barang dari kebun- kebun, membuat waktu tempuh dari kota Medan ke Stabat hingga 2,5 jam. "Tetapi sejak adanya jalan tol yang diresmikan dan digagas pak Jokowi ini, waktu tempuh hanya tinggal 40-an menit dari Kota Medan ke Stabat. Ini merupakan salah satu daerah pemilihan
Apotek Harus Beri Kemudahan Pelayanan
JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mengharapkan apotek-apotek di Indonesia dapat memberikan pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat. Masyarakat menengah ke bawah saat ini cenderung langsung mencari obat ke apotek jika sakit, utamanya di saat pandemi seperti sekarang. "Masyarakat itu cenderung langsung ke apotek mencari obat, apalagi di desa di pinggir-pinggir ya. Mereka tidak ke dokter. Kita harus tanggap juga, karena ini masyarakat menengah ke bawah. Harus ada pelayanan yang baik dan juga kemudahan pelayanan," ujar Rudi
Kemendag Perlu Naikkan Harga TBS Sawit untuk Bantu Petani
JAKARTA (2 Februari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Harga pembelian TBS kelapa sawit petani anjlok sejak diumumkan aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) pada 27 Januari 2022 lalu. “Sekarang jutaan petani menjerit karena penurunan harga sejak Menteri Perdagangan mengumumkan kebijakan DMO. Petani sawit merasa dikorbankan dengan diturunkan harga TBS di petani. Sementara harga CPO di pasaran internasional tetap tinggi dan
Langkah Hukum Perlu Dilakukan ke BUMN Selain Garuda
JAKARTA (14 Januari): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rudi Hartono Bangun mendukung langkah Menteri BUMN, Erick Thohir yang melaporkan dugaan korupsi PT Garuda Indonesia (Persero) ke Kejaksaan Agung. “Mengapa perusahaan BUMN harus ditindak? Karena potensi merugikan negara itu sudah (terjadi selama) puluhan tahun,” ujar Rudi dalam keterangannya, Kamis (13/1). Selain Garuda Indonesia, menurut Rudi, Menteri BUMN juga perlu mengambil tindakan kepada perusahaan BUMN lain yang berpotensi merugikan negara. “Kalau tidak diambil tindakan, semua BUMN akan merugi, termasuk BUMN lain, tidak hanya Garuda. Nah