Willy Aditya Pastikan Komisi XIII Lanjutkan RUU Perampasan Aset
JAKARTA (25 Oktober): Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset yang terhenti di periode sebelumnya, akan kembali dilanjutkan DPR Periode 2024-2029. Hal tersebut ditegaskan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, yang mengungkapkan rencana rapat dengan mitra komisi, termasuk Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk merumuskan langkah menuju pengesahan RUU yang dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi itu. "Bersama mitra, kami akan memastikan bahwa undang-undang ini memiliki irama, frekuensi, dan kebutuhan kerja yang sama. Kami tidak bisa bertepuk sebelah tangan," ungkapnya di Komples Parlemen, Senayan,
Memberikan Efek Jera, Eva Yuliana Dorong RUU Perampasan Aset Segera Dibahas
JAKARTA (17 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Eva Yuliana, mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan menjadi UU. Beleid itu akan memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. "Dengan adanya RUU ini, diharapkan punishment tambahan berupa perampasan aset oleh negara dapat meningkatkan efek jera bagi pelaku pidana," ujar Eva dalam diskusi bertema 'Meja Bundar RUU Perampasan Aset di Tengah Krisis Integritas Politik', di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/11). Menurut Eva, hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik dalam