Kejar Target 2024, NasDem Kabupaten Bogor Gelar Kaderisasi dan Pendidikan Politik
KABUPATEN BOGOR (15 Desember): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) tengah gencar memanaskan mesin partai guna menghadapi Pemilu 2024. Serangkaian kegiatan bertajuk 'Kaderisasi dan Pendidikan Politik' terus dilakukan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jabar. Kali ini, DPW NasDem Jabar yang dikomandoi Saan Mustopa itu, bersama dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Bogor menggelar Kaderisasi dan Pendidikan Politik di Pakansari, Cibinong, Rabu (15/12). Kegiatan tersebut diikuti lebih dari 200 kader NasDem dari Dapil 1 dan Dapil 2 Kabupaten Bogor, serta 10 kader dari DPD
NasDem Apresiasi Penanganan Covid-19 di Babel
PANGKAL PINANG (12 Desember): Penanganan pandemi Covid-19 dan berbagai pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendapat apresiasi Komisi II DPR RI. Apresiasi tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Babel, di Pangkal Pinang, Babel, Jumat (10/12). Komisi II DPR RI mengunjungi Provinsi Bangka Belitung sebagai bagian dari salah satu tugas pengawasan yang diamanahkan UU kepada DPR RI, khususnya terkait penyelenggaràan
Saan Tegaskan Pilkada 2024 Tetap Sesuai Jadwal
JAKARTA (8 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yakni Pada November 2024. Ia membantah wacana Pilkada 2024 dimajukan ke bulan September. Legislator NasDem itu mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal karena sudah diatur UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh
Segera Reses Komisi II DPR tak bisa Bahas Jadwal Pemilu 2024
JAKARTA (3 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggelar rapat konsultasi terkait jadwal Pemilu 2024 sesuai permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Desember 2021. "Yang jelas kita tidak bisa (rapat konsultasi pada 7 Desember)," kata Saan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan, Komisi II DPR sudah memiliki agenda rapat dengan mitra kerja lain pada 7 Desember 2021. Agenda Komisi II DPR sudah disusun sejak awal Masa Sidang Ke-II
Revisi UU Pemilu Sulit Masuk Prolegnas 2022
JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menyangsikan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. "Tidak bisa revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022, kalau DPR dan pemerintah menolak," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Ia mengatakan revisi payung hukum pemilu yang sebelumnya diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh DPD. Daftar bakal beleid yang akan dibahas selama satu tahun itu harus disepakati pemerintah dan DPR.
NasDem tidak Ingin Beban KPU Terlalu Berat di Pemilu 2024
JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan DPR telah mengakomodasi rekomendasi Mahkamah Konstitusi (MK) tentang model Pemilu Serentak 2024. "Kita memilih apa yang ditawarkan MK," kata Saan dalam keterangan persnya, Kamis (25/11). Legislator NasDem itu mengatakan model pemilu serentak tersebut terlihat dalam model pemilihan lima surat suara, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilakukan dalam waktu yang sama. Menurut Saan, hal itu sesuai dengan salah satu rekomendasi keserentakan pemilu yang dibuat MK saat sidang uji materi
Perlu Penyelesaian Komprehensif Mafia Tanah
JAKARTA (18 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan mafia tanah harus diselesaikan secara komprehensif. Notaris yang mendapat kuasa dari pemerintah seharusnya punya peran mencegah mafia tanah. "Mafia tanah memang harus diselesaikan secara komprehensif, tidak bisa parsial kalau kita mau memberantas. Bukan hanya BPN (Badan Pertanahan Nasional), tapi juga keterlibatan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan notaris. Semua harus punya komitmen yang sama untuk memberantas mafia tanah," kata Saan di Jakarta, Rabu (17/11). Legislator NasDem itu menyoroti dugaan keterlibatan notaris dalam kasus mafia
Merit System yang Adil Lahirkan ASN Profesional
JAKARTA (18 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dengan merit system (sistem prestasi). Merit system adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Saan menegaskan, jika hal tersebut dilakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, akan ada harapan lahirnya ASN yang profesional. "Merit system bisa didapatkan kalau dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga seluruh anak bangsa memiliki kesempatan menjadi ASN," tegas Saan saat memimpin pertemuan tim Kunjungan Spesifik (Kunspek)
NasDem Karawang Jagokan Putra Daerah Terbaik di Pilkada 2024
KARAWANG (14 November): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa, menegaskan, saat ini partainya sedang mematangkan beberapa target di Pilkada 2024 mendatang. Diantaranya adalah meningkatkan raihan kursi di parlemen setempat kemudian mengantarkan putra terbaik Karawang di Pilkada 2024 mendatang. "Kita menargetkan dua hal yang pertama adalah tujuh kursi NasDem di Karawang dan yang kedua adalah membawa Haji Aep menjadi bupati," kata Saan Mustopa saat meresmikan kantor baru DPD NasDem Karawang di Kawasan Grand Taruma Karawang, Minggu (14/11). Masih kata Saan, gedung NasDem
Saan Pimpin Komisi II DPR Temui Akademisi Undip Bahas RUU ASN
SEMARANG (8 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR bertemu dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11). Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menampung pendapat dan usulan terhadap RUU Aparatur Sipil Negara (ASN). Saan Mustopa berharap masukan yang didapat akan memperkaya pandangan DPR dalam merancang regulasi tentang ASN itu. "Kami terus berupaya mendatangi kampus untuk mendengarkan secara langsung pandangan para akademisi terkait RUU ini. Kami ingin