a

Saan Mustopa Tag

JAKARTA (17 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa menekankan bahwa Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) hanya menjadi alat bantu penghitungan yang praktis. Sistem tersebut tidak diwajibkan untuk diterapkan dalam penghitungan suara pemilu. Penghitungan resmi harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu, yakni penghitungan secara konvensional. "Saya ingin mengingatkan dalam konteks Pemilu 2024 ini, terkait dengan sirekap, itu bukan menjadi sistem resmi karena tidak ada payung hukumnya. Sirekap menjadi alat bantu saja, alat pembanding. Karena alat bantu dan

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turun tangan menindaklanjuti kasus Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menyatakan dukungan kepada cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. "Kita berharap Bawaslu tindaklanjuti apa yang terjadi di Garut itu," tegas Saan, Rabu (3/1). Meskipun sudah ada klarifikasi bahwa Satpol PP yang tampil di video bukan aparatur sipil negara (ASN), hal itu dinilai belum menjadi jaminan. Semua aparat, kata Saan, mestinya

JAKARTA (13 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menilai gagasan calon presiden (capres) Anies Baswedan soal pemberantasan korupsi sangat kontekstual dengan kondisi saat ini. Terutama tentang pengembalian fungsi dan wewenang KPK. "Sangat kontekstual, terutama menguatkan KPK, mengembalikan KPK pada fitrahnya, independen dan mandiri," ujar Saan, Rabu (13/12) menanggapi debat pertama capres yang berlangsung Selasa (12/12). Legislator NasDem itu mengatakan, pada debat pertama itu Anies menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Sedangkan capres lain hanya normatif. "Mas Anies dan Timnas AMIN sama-sama berkomitmen

BANDUNG (11 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menekankan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. Hal itu ditekankan Saan saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPR ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung, beberapa waktu lalu. Saan mengatakan kurang lebih 50% kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) diganti dengan penjabat (PJ) struktural (ASN). Hal itu menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadi pelanggaran terhadap netralitas ASN, apalagi masa jabatan penjabat kepala daerah akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat

JAKARTA (5 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyayangkan diubahnya format debat capres-cawapres pada masa kampanye Pemilu 2024. Pada format baru, KPU menyelenggarakan debat dengan menghadirkan pasangan capres-cawapres pada seluruh sesi debat sehingga tidak ada debat khusus antarcawapres. "Kita ingin meng-exsplore, mengelaborasi, gagasan, ide, idealisme, visi, misi dari seorang cawapres. Itu penting. Jadi kesan hari ini bahwa cawapres itu 'ban serep' itu kita ingin ubah," ujar Saan, Senin (4/12). Menurut Saan, debat khusus antarcawapres juga tak kalah penting untuk diselenggarakan. Ungkapan 'ban serep' yang

JAKARTA (27 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyayangkan ketidakhadiran komisioner KPU dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II. Rapat itu mengagendakan pembahasan peraturan KPU (PKPU) yang belum tuntas. "Ini kan soal koordinasi antarpenyelenggara pemilu, terkait dengan penjadwalan-penjadwalan rapat, terutama terkait peraturan PKPU maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), yang memang masih beberapa rancangan yang harus dikonsultasikan dengan DPR," kata Saan, Sabtu (25/11). Saan meminta para komisioner tidak mengulangi hal itu lantaran seluruh komisioner melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia mengingatkan bahwa pemilu sudah

SEMARANG (22 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, meminta seluruh pihak, baik KPU, Bawaslu mapun pemerintah daerah, khususnya di Jawa Tengah untuk memastikan daftar pemilih tetap (DPT) yang tersedia telah tepat dan akurat. Demikian ditekankan Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR dalam rangka mengetahui persiapan dan kesiapan Pemilu 2024, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (21/11). “Supaya mereka yang sudah wajib memilih itu tetap bisa menggunakan hak pilih. Misalnya, tadi ada sekitar 800 ribuan se-Jawa Tengah belum terekam, belum ada

PURWAKARTA (16 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dalam rangka mengecek kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Saan di kompleks Pemkab Purwakarta, Rabu (15/11). Rombongan Komisi II DPR diterima Penjabat (Pj) Bupati Purwakarta, Benni Irwan. Saan mengatakan, beberapa hal yang dipantau antara lain penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan terkait mekanisme pengaduan atau

BANDUNG (8 November): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, memimpin kunjungan kerja spesifik (kunspek) ke Kantor ATR/BPN Kota Bandung, Selasa (7/11). Salah satu agendanya terkait dengan beberapa kasus sengketa lahan di kawasan tersebut yang melibatkan banyak pihak dan berlarut-larut. “Kunjungan spesifik ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan Komisi II dan kita akan fokuskan terkait pelaksanaan program strategis pertanahan dan juga penanganan kasus-kasus pertanahan yang ada di Kota Bandung,” ujar Saan. Beberapa kasus sengketa tanah di Kota Bandung yang menjadi sorotan Komisi II DPR RI

KARAWANG (25 Oktober): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa menegaskan partainya siap memenangkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pilpres 2024. Bahkan NasDem Jabar menargetkan pasangan AMIN menang mutlak di Jawa Barat. Demikian disampaikan, Kang Saan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem setelah memulai rangkaian safari konsolidasi ke seluruh Dapil di Jawa Barat. Konsolidasi dimulai dari Dapil 7 yakni Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. "Kita ingin pastikan bahwa mas Anies dan Cak