Saan Mustopa Tegaskan Hoaks Rugikan Partai Politik
JAKARTA (13 Oktober): Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa, mengungkapkan, hoaks juga memberikan kerugian kepada partai politik, sekaligus menjadi kegelisahan masyarakat. Pasalnya, menurut dia, hoaks yang bisa dijangkau oleh regulasi dan secara efektif dicegah masih sangat sedikit. "Kita terpapar bukan dari materi kampanye pasangan calon atau partai atau dari sisi media sosial yang resmi, tapi melalui berbagai informasi yang sifatnya hoaks dan sifatnya pengentalan identitas. Ada polarisasi identitas menguat," jelasnya dalam diskusi Kampanye Sehat Pemilu Bermartabat, di Kantor Media Indonesia, Jakarta,
Saan Pimpin Kunker Komisi II DPR Ke Jabar Evaluasi Masalah Tanah
BANDUNG (9 Oktober): Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat guna melakukan evaluasi pertanahan di wilayah Jabar. "Kita ingin mendapatkan penjelasan terkait berbagai persoalan pertanahan yang ada di Jawa Barat, baik terkait konflik pertanahan, sengketa, terutama program strategis nasional yang ada di Jawa Barat," ungkap Saan, Rabu (4/10). Sejumlah program prioritas nasional terdapat di Jawa Barat seperti proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), pembangunan jalan Tol
Komisi II DPR Tolak Usulan KPU Penghitungan Suara Dua Panel
JAKARTA (22 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan komisinya tidak menyetujui model penghitungan suara dua panel. Kebijakan itu sebelumnya diusulkan KPU sebagai model perhitungan suara Pemilu 2024. "Kebijakan penghitungan suara dua panel ini bakal memecah fokus masyarakat saat penghitungan surat suara," ujar Saan dalam Rapat Konsultasi Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu, membahas Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/9) malam. Sistem penghitungan surat suara dua panel dikenalkan KPU dalam rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilu 2024 Momentum Perbaikan Kualitas Demokrasi
JAKARTA (20 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan Pemilu 2024 merupakan sebuah momentum untuk memperbaiki taraf demokrasi Indonesia menjadi lebih stabil, sehat, dan berkualitas. "Pemilu 2024 yang akan datang bisa kita jadikan sebagai tonggak atau momentum untuk memperbaiki demokrasi kita," ujar Saan dalam diskusi bertema 'Menyambut Pesta Demokrasi 2024' yang diselenggarakan Forum Denpasar (FDD) 12, di Jakarta, Rabu (20/9). Saan menegaskan, Indonesia masih meyakini demokrasi sebagai pilihan sistem untuk mencapai kesejahteraan. Untuk itu, harus ada kesadaran kolektif untuk menjaga, merawat, memelihara demokrasi
Saan Nilai Lebih Tepat Pendaftaran Capres Dimajukan 10-16 Oktober
JAKARTA (18 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, sepakat bila jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden sesuai dengan draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yakni 10-16 Oktober 2023 ketimbang 19-24 Oktober 2023. Menurut Saan, KPU butuh waktu yang cukup untuk mempersiapkan tahapan pemilu, seperti verifikasi sebelum mengumumkan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif (caleg) yang dijadwalkan pada 13 November 2023 atau 15 hari sebelum masa kampanye. "Kalau saya melihatnya agar KPU menjadi lebih leluasa, tenang, tidak tertekan oleh waktu, dan
Anggaran Pemilu yang Disepakati Termasuk untuk Putaran Kedua
JAKARTA (14 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan DPR bersama penyelenggara pemilu dan pemerintah sejak awal sudah menyepakati anggaran Pemilu 2024 senilai Rp76,6 triliun. Jumlah tersebut sudah termasuk anggaran untuk pelaksanaan pemilu putaran kedua. Saan menjelaskan anggaran untuk putaran kedua memang tidak dibahas dalam rapat bersama KPU dan Bawaslu kemarin. Namun, anggaran tersebut sudah siap dan akan diberikan saat ada kepastian terjadi putaran kedua Pemilu 2024. "Anggarannya sudah ada. Kemarin memang banyak anggota yang tanya tentang anggaran itu juga dan sudah dijelaskan
Saan Pimpin Rapat Penetapan Anggaran KPU dan Bawaslu TA 2024
JAKARTA (13 September): Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Tahun Anggaran (TA) 2024. KPU mendapat Rp28 triliun dan Bawaslu senilai Rp11 triliun. "Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KPU RI tahun 2024 sebesar Rp28 triliun dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk kenaikan gaji sebesar Rp33 miliar. Dengan demikian pagu alokasi anggaran KPU tahun 2024 menjadi sebesar Rp28 triliun" kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa
Memajukan Masa Pendaftaran Capres Konsekuensi UU Pemilu yang Baru
JAKARTA (11 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan usulan KPU untuk memajukan masa pendaftaran capres-cawapres menjadi 10 Oktober adalah konsekuensi dari ditetapkannya Perppu Pemilu menjadi UU No.7/ 2023. Sehingga, menurut dia, ada penambahan rentang waktu antara penetapan calon dengan jadwal kampanye. "Memajukan pendaftaran calon presiden itu konsekuensi dari berubahnya salah satu pasal di UU No.7/2017 akibat dari adanya Perppu. Sebelumnya, penetapan pasangan capres tiga hari sebelum masa kampanye. Kalau masa kampanye 28 November, berarti penetapan pasangan calon itu 25 November. Maka otomatis
Saan Apresiasi Pemuda Jadi Tenaga Ad Hoc Pemilu 2024
SEMARANG (25 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Jawa Tengah, karena berhasil meningkatkan kepesertaan pemuda menjadi tenaga Ad Hoc Pemilu 2024. "Tentu ini sangat positif, anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z terlibat dalam proses persiapan pemilu. Dan juga bukan hanya tingkat partisipasi, tapi mereka juga terlibat dalam semua proses di dalam tahapan pemilu," ungkap Saan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kota Semarang, Kamis, (24/8). Legislator NasDem itu menilai pemanfaatan partisipasi pemuda
Saan Sayangkan Jokowi tidak Bicara Pembangunan Demokrasi
JAKARTA (27 Agustus): Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa, menyayangkan Presiden Joko Widodo tidak membicarakan pembangunan demokrasi pada pidato di Sidang Tahunan MPR RI, Rabu (16/8). "Kita mengharapkan Pak Jokowi juga mulai menitikberatkan pada hal pembangunan demokrasi,” ujar Saan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta seusai mengikuti Sidang Tahunan MPR. Wakil Ketua Komisi II DPR itu menegaskan, pembangunan demokrasi sangat penting terutama menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 yang tinggal beberapa bulan. “Pemilu itu menjadi bagian yang penting juga selain pembangunan di sektor lain,” tegasnya. Menurut Legislator NasDem