NasDem Ajak Stakeholder Komitmen Perangi Politik Uang
JAKARTA (16 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengajak semua stakeholder yang terlibat dalam Pemilu 2024 untuk berkomitmen memerangi praktik politik uang. Hal itu perlu dilakukan demi menghadirkan pesta demokrasi yang bersih dan transparan. Saan menegaskan itu menanggapi pernyataan anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, soal adanya kerawanan praktik politik uang menjelang Pemilu 2024. ”Soal potensi kerawanan, lebih khusus lagi soal kerawanan dalam politik uang, maka penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), pemerintah serta partai politik, juga masyarakat, harus benar-benar konsern untuk
Saan Minta Bawaslu Bebas dari Tarik Menarik Kepentingan Politik
JAKARTA (16 Agustus): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, menyayangkan penundaan pengumuman hasil seleksi untuk 514 komisioner baru Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu harus terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik yang bisa menghambat jalannya Pemilu 2024. ”Proses rekrutmen Bawaslu kan sudah selesai, timsel (tim seleksi) sudah selesai, bahkan sudah disampaikan ke bawaslu. Nah, kenapa Bawaslu belum selesai menentukan komisioner Bawaslu tingkat kabupaten/kota? Sebenarnya itu bukan sesuatu yang rumit. Kenapa menjadi rumit? Maka saya ingin Bawaslu itu terbebaslah dari berbagai kepentingan,” ujar Saan, Rabu (16/8). Legislator NasDem itu
Gairah Konsolidasi NasDem Jabar di Dapil VIII
CIREBON (12 Agustus): Ratusan Bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) NasDem Jawa Barat (Jabar) di Dapil Jabar VIII meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, serta Kabupaten Indramayu tampak penuh semangat mengikuti rapat konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 di Hotel Grand Aston Cirebon, Jumat (11 /8). Para Bacaleg pun tampak serius dan khidmat mendengarkan dan mengikuti arahan dari Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Saan Mustopa terkait kiat-kiat dan strategi pemenangan Pemilu 2024 mendatang. "DPW sudah menyelesaikan hampir kurang lebih dua minggu melakukan roadshow politik konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 dan Dapil
Demi Dongkrak Suara Nasional, NasDem Jabar Siapkan Diri Jadi Magnet Elektoral
KARAWANG (4 Agustus): Dalam rangka memastikan kesiapan kader NasDem Jawa Barat (Jabar) dalam menyambut Pemilu 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jabar terus memperkuat konsolidasi. NasDem Jabar diharapkan dapat menjadi magnet elektoral bagi suara NasDem di tingkat nasional. Demikian ditekankan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat (Jabar), Saan Mustopa dalam rapat konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 untuk para kader di Daerah Pemilihan Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta yang berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat
Kang Saan Rasakan Progres Positif NasDem di Sukabumi
SUKABUMI (31 Juli): Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat (Jabar) Saan Mustopa mengaku dapat merasakan langsung atmosfer dan progres positif partainya di wilayah Sukabumi Raya. Hal itu dikemukakan dia usai memimpin Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 Partai NasDem Jawa Barat untuk Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi di Horison Hotel Sukabumi, Minggu (30/7). Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu rapat dilakukan dalam rangka menjaga semangat dan optimisme politik menyambut pesta demokrasi 2024 mendatang pihaknya pun terus mematangkan tiga kunci utama yakni kesiapan
Konsolidasi NasDem di Cianjur Demi Perkuat Kemenangan Anies di 2024
CIANJUR (30 Juli): Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di Hotel Grand Aston, Ciloto Puncak Kabupaten Cianjur, Sabtu (29/7). Konsolidasi yang membahas langkah pemenangan Bacaleg NasDem itu diikuti para kader NasDem untuk wilayah Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor. Dalam kegiatan itu juga dilakukan sosialisasi pemenangan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan. Ketua DPW Partai NasDem Jabar, Saan Mustopa mengatakan bahwa suasana kebatinan hati Anies Baswedan sudah sama dengan suasana hati masyarakat Jawa Barat dan untuk calon wakilnya
NasDem Ingatkan Penyelenggara Pemilu Laksanakan Perintah UU
JAKARTA (25 Juli): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan untuk mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Wacana yang dihembuskan penyelenggara pemilu terkait perubahan jadwal Pilkada Serentak hanya akan membuat kegaduhan politik. "Saya ingin tegaskan bahwa di DPR khususnya Komisi II DPR, belum ada yang namanya wacana atau pembicaraan, baik secara resmi maupun tidak resmi terkait dengan penundaan atau memajukan pilkada," ujar Saan dalam diskusi Dialektika Demokrasi 'Polemik Penundaan Pilkada 2024', di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa
Langkah Mundur Pilkada Kembali ke DPRD
JAKARTA (12 Oktober): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menanggapi wacana terkait dikembalikannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke DPRD. Menurutnya, hal itu adalah langkah mundur dari demokrasi yang sudah dijalani. Saan berpendapat, jika memang ada kelemahan atau kekurangan dalam pelaksanaan pilkada langsung, sebaiknya diperbaiki bukan malah dikembalikan ke DPRD. "Kalau kita kembali kan setback (kemunduran). Menurut saya tinggal bagaimana pilkada langsung itu apabila dinilai ada kelemahan, ya kita perbaiki bersama. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu," ujar Saan dalam keterangannya, Selasa (11/10). Sekretaris Fraksi
Saan Minta Pendataan Tenaga Non ASN Akuntabel, Transparan
SOREANG (29 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pendataan tenaga non ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berlangsung hingga 30 September sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas serta transparansi, sehingga tidak ada tenaga non ASN yang terlewatkan dalam proses pendataan. "Ini menyangkut nasib mereka ke depan. Jangan sampai mereka yang sudah mengabdi sekian puluh tahun atau belasan tahun, namun begitu ada kesempatan mereka justru tidak terdaftar," ungkap Saan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR menemui Bupati Bandung, Dadang Supriatna di Soreang,
Setiap Pelanggaran Kampanye Harus Ada Sanksi
JAKARTA (22 September): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan setiap pelanggaran kampanye harus ada sanksinya. Termasuk pelanggaran kampanye di rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan pemerintah. "Harus ada (sanksi). Tegas sanksinya," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/9). Saan mengatakan, tidak adanya sanksi terhadap larangan kampanye di kampus dan rumah ibadah akan membingungkan, terutama bagi peserta pemilu. "Kalau enggak nanti repot kita semua," tandas Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu. Ia menegaskan, setiap hal yang dilarang seharusnya ada