Tingkat Konsumsi Jakarta Turun Pasca Pemindahan IKN
JAKARTA (3 Februari): Sektor konsumsi di Jakarta baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintahan akan menurun pasca penetapan UU Ibu Kota Negara (IKN). UU tersebut telah menetapkan pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur. “Pasca Jakarta tidak lagi sebagai Ibu Kota Negara, akan sangat terasa di sektor-sektor konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah di Jakarta yang diperkirakan akan menurun,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Satori saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Suharso Monoarfa di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis
NasDem Minta OJK Tindak Tegas Robot Trading Ilegal
JAKARTA (3 Februari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mempertanyakan penanganan dan opsi penyelesaian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait permasalahan unit link (produk asuransi berbalut investasi). Jenis asuransi yang dikombinasikan dengan investasi itu masih dijual di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara) dengan ilustrasi keuntungan 14%. Hal tersebut dikemukakan Satori saat Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan OJK, membahas perkembangan sektor jasa keuangan nasional dan tindak lanjut penanganan kasus-kasus industri jasa keuangan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/2). ”Rata-rata produk unit
Perlu Sinergi Satgas P2DD
JAKARTA (29 Januari): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mendorong terbentuknya sinergi Satgas Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang dikomandoi Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Satgas tersebut terbentuk sesuai Keppres No 3 Tahun 2021 tentang P2DD. Menko Perekonomian sebagai ketua, sedangkan anggotanya Gubernur Bank Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Masing-masing harus bersinergi dalam mengawasi ketimpangan elektronifikasi di pemerintahan daerah, mengingat
Satori Beri Beasiswa untuk Pengurus NasDem Cirebon
SUMBER (16 Januari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Satori berharap kepada pengurus Partai NasDem dari tingkat DPP, DPW, DPD hingga DPC untuk semakin solid dan menggencarkan komunikasi dengan masyarakat, menyambut Pemilu Serentak 2024. “Tahun 2024 semakin dekat, kita tidak bisa santai. Sudah menjadi tugas saya untuk mendukung dan memotivasi kakak-kakak yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif baik DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi maupun DPR RI. Mari kita bekerjasama, bersilaturahmi, menjalin komunikasi dengan konstituen, harus lebih sering door to door kepada masyarakat di bawah,” ujar
Akselerasi Vaksinasi Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
INDRAMAYU (23 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI, Satori mengatakan pemulihan ekonomi berjalan baik sampai triwulan IV tahun 2021. Konsumsi, investasi, dan mobilitas masyarakat meningkat walaupun masih dibayangi Covid-19 varian baru Omicron. Hal itu dikemukakan Legislator NasDem itu saat menghadiri vaksinasi Covid-19 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Polres Indramayu, di Polres Indramayu, Jawa Barat (Jabar), Kamis (23/12). “Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) perlu sinergi antara pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan masyarakat. Oleh karena itu OJK sebagai salah satu mitra kerja
UU HPP Dukung Percepatan PEN, Dorong Reformasi Perpajakan
CIREBON (22 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori berharap seluruh masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai wajib pajak setelah pemerintah mengesahkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). “Sosialisasi UU HPP ini untuk menyerap aspirasi dari para pemangku kepentingan seperti pengusaha, asosiasi dan masyarakat agar semua paham mengenai kapan waktu mulai berlakunya. Supaya setiap wajib pajak sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya,” ujar Satori saat melakukan Sosialisasi UU HPP se-Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan)
Satori Soroti PMN di PT Adhi Karya
JAKARTA (14 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mengatakan PT Adhi Karya (Persero) mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,976 triliun untuk investasi tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian Serpong. “PT Adhi Karya sudah mengajukan PMN tahun lalu dengan nominal Rp3 triliun untuk tujuan yang sama, mengapa baru mendapatkan PMN sekarang? Selain itu pembangunan tol Solo-Yogya-Kulonprogo merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Jadi sebelum adanya PMN, proyek tersebut juga sudah berjalan,” ujar Satori saat Rapat
NasDem Minta PT KAI Transparan Soal PMN
JAKARTA (2 Desember): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori menyoroti penambahan PMN (Penyertaan Modal Negara) tahun 2021 sebesar Rp6,9 triliun kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI). PMN tersebut untuk LRT (Lintasan Rel Terpadu) Jabodebek (Jakarta Bogor Depok Bekasi) sebesar Rp2,6 triliun dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar Rp4,3 triliun. Legislator NasDem itu menegaskan, pembangunan KCJB tidak terlalu urgent. Dengan panjang 142,3 KM, KCJB memakan waktu tempuh 36-45 menit. Sayangnya, KCJB belum dirinci harga tiketnya. “Sebenarnya naik mobil Jakarta-Bandung bisa hanya 1,5-2
BI Perlu Siapkan Skenario Antisipasi Dampak Omicron
JAKARTA (30 November): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Satori mendorong Bank Indonesia (BI) pada tahun 2022 membuat kebijakan yang fokus untuk pemulihan ekonomi dengan mencapai sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar. Legislator NasDem itu menyatakan nilai tukar melemah dalam sepekan yang disebabkan inflasi di Amerika Serikat dan menyebarnya Covid-19 varian Omicron di Eropa. “Kita jangan senang dulu dengan kondisi sekarang tetapi kita tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi akan tetap tercapai sebesar 4,7-5,5% di tahun 2022. Tetapi BI harus mengantisipasi skenario apa yang
Perlu Peningkatan Kualitas Belanja Daerah
MANGUPURA (19 November): Komisi XI DPR RI bertemu dengan stakeholder guna menampung berbagai masukan dan aspirasi terkait RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dalam kunjungan Kerja (Kunker) ke Bali, Kamis (18/11), Komisi XI DPR bertemu dengan Pemerintah Kabupaten Badung, DPRD Provinsi Bali, pihak Kementerian Keuangan, dan Rektor Universitas Udayana. "Saat ini para bupati dan juga wali kota se-Indonesia banyak menyuarakan soal kondisi anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka mencari solusi agar persoalan ini tidak