Sri Wulan Tag

JAKARTA (7 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperjelas status para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Ia menekankan perlunya kepastian agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. "Kejelasan dari pendamping PKH yang kebanyakan sudah diterima sebagai P3K. Apakah mereka melakukan tugas yang sama tetapi posisi berbeda atau seperti apa? Karena ini harus diperjelas, supaya tidak tumpang tindih di lapangan," ujar Sri Wulan

JAKARTA (5 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyoroti efisiensi anggaran dalam program sertifikasi halal yang tetap mampu mencapai target yang dicanangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika efisiensi bisa dilakukan tanpa mengurangi capaian, ia menilai seharusnya langkah tersebut diterapkan sejak awal. "Kalau efisiensi saja bisa, kenapa kemarin tidak efisiensi sejak awal? Jika target tetap tercapai, berarti ada kelebihan anggaran di situ," ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

JAKARTA (7 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta pemerintah segera memperbaiki Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) yang dinilai sudah tidak layak digunakan akibat kerap dilanda banjir. Bahkan, ia juga menyarankan untuk mempertimbangkan pembangunan fasilitas baru yang lebih memadai untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2025. "Kita memperhatikan bahwa KKHI ini sudah enggak layak. Kemarin disampaikan oleh perwakilan Kemenkes bahwa KKHI bawahnya banjir dan tidak memungkinkan untuk digunakan. Ini akan menjadi pertimbangan kita semua," ujar Sri Wulan dalam rapat koordinasi Komisi

JAKARTA (6 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, menyatakan Fraksi Partai NasDem DPR RI menyetujui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 senilai Rp89.410.258,79. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Penyelanggara Haji (BPH), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). “Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M di Komisi VIII maupun dalam Panja BPIH

JAKARTA (2 Januari): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji 2025. Terdapat sejumlah catatan penting terkait biaya perjalanan ibadah haji yang memerlukan perbaikan, mulai dari perencanaan hingga implementasi di lapangan. “Pada dasarnya, saya setuju dengan arahan Presiden bahwa ada urgensi untuk menurunkan harga. Namun, hal ini tidak boleh mengorbankan kualitas layanan bagi jemaah,” ujar Sri Wulan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama,

PADANG (8 Juli): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wulan, meminta agar anggaran untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditambah. Pasalnya, penanggulangan bencana tidak bisa ditunda-tunda dan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. "Sarana dan prasarana yang dimiliki BNPB sangat kurang, terlebih lagi anggaran yang tersedia juga sangat terbatas. Penanggulangan bencana itu tidak bisa ditunda-tunda," ungkap Sri Wulan saat kunjungan kerja di Kota Padang, Sumatra Barat, Sabtu (6/7). Sri Wulan yang juga menjabat Kepala Departemen Kebencanaan di Indonesian Off-Road Federation (IOF)