Pengurangan Angka Prevalensi Stunting Butuh Komitmen Kuat
JAKARTA (18 Juni): Konsistensi dalam pencegahan dan mengatasi stunting di tanah air harus mampu diwujudkan agar sejumlah target yang ditetapkan dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) nasional dapat tercapai. "Konsisten terhadap upaya mengatasi dan mencegah stunting di Indonesia harus didukung dengan political will yang kuat para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, untuk mewujudkan generasi penerus yang sehat, kuat dan berdaya saing," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/6). Awal bulan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan
Ratu Wulla Dorong Warga Manu Mada Dukung Upaya Percepatan Penurunan Stunting
WAIKABUBAK (30 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI Ratu Ngadu Bonu Wulla terus mendorong warga Desa Manu Mada, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk berkomitmen mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT). “NTT masih memiliki prevalensi stunting tertinggi nasional, mencapai 35,3% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022,” ungkap Ratu Wulla, Jumat (26/1) Legislator NasDem dari Dapil NTT II (Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kupang, Rote
Ratu Wulla Ingatkan Stunting Ancaman Serius bagi Bangsa Indonesia
TAMBOLAKA (24 Januari): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) di Desa Taworara, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), NTT, Selasa (23/1). Kegiatan tersebut diikuti berbagai kalangan masyarakat di daerah tersebut seperti pasangan usia subur, ibu hamil, kader posyandu, serta masyarakat umum. Dalam paparannya, Ratu mengatakan stunting merupakan ancaman serius bagi bangsa
Perlu Gerak Bersama untuk Capai Target Penurunan Prevalensi Stunting
JAKARTA (21 November): Para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah harus memiliki kepedulian dan pemahaman yang sama dalam upaya merealisasikan target angka prevalensi stunting di Tanah Air. "Informasi terkait adanya program pemberian makanan tambahan (PMT) yang tidak sesuai dengan standar gizi untuk mencegah stunting di Depok, Jawa Barat, tidak boleh terulang. Hal itu agar akselerasi penurunan angka prevalensi stunting bisa sesuai target," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/11). Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengungkapkan program
Fadil Soroti Tingginya Stunting di Bondowoso
BONDOWOSO (10 November): Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Achmad Fadil Muzakki Syah, menyoroti tingginya angka stunting di Bondowoso, Jawa Timur. Bondowoso menjadi daerah dengan stunting tertinggi ke dua di Jatim setelah Jember. "Kami ke Bondowoso dengan harapan dapat melakukan pendekatan dari banyak sisi untuk bisa ambil bagian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Apalagi stunting di Bondowoso tertinggi kedua di Jawa Timur," kata Fadil dalam kunjungan Komisi VIII DPR ke Bondowoso, Kamis (9/11). Fadil mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan angka stunting tinggi
Ratu Wulla Gencar Kampanye Penurunan Stunting di NTT
TAMBOLAKA (26 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) gencar mengampanyekan percepatan penurunan stunting di NTT. Kali ini, legislator asal NTT itu menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting di Desa Buru Deilo Kecamatan Wewewa Selatan, Sumba Barat Daya, NTT, Rabu (25/10). Ratusan warga masyarakat hadir mengikuti kegiatan itu, sebagian besar adalah jemaat Gereja Kristen Sumba (GKS) Loko Wee Rara, tempat dilaksanakannya sosialisasi tersebut. "Tiga hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan stunting. Yakni pola
Peran Aktif Masyarakat Jadi Faktor Kunci Penanganan Stunting
WAIBAKUL (25 Oktober): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla, bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggelar sosialisasi percepatan penurunan stunting, di Mamboro, Sumba Tengah, NTT, Selasa (24/10). "Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, BKKBN, dan masyarakat harus terus dilaksanakan untuk mempercepat penurunan stunting di NTT," ujar Ratu di depan masyarakat peserta sosialisasi. Ratu mengatakan, BKKBN telah ditunjuk sebagai pilot penurunan stunting di Indonesia, termasuk di NTT yang tingkat prevalensi stuntingnya masih tinggi. Menurut legislator NasDem dari Dapil NTT II
Abdullah Tuasikal Ajak Warga Maluku Tengah Tingkatkan Konsumsi Ikan
MASOHI (23 Oktober): Provinsi Maluku mempunyai potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar. Potensi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ekonomi serta memenuhi gizi masyarakat. "Maluku memiliki wilayah laut yang sangat luas dengan potensi perikanan dan kelautan yang besar. Konsumsi ikan memiliki kandungan gizi yang tinggi untuk memperkecil stunting dan gizi buruk yang ada di Maluku," ujar anggota Komisi IV DPR RI, Abdullah Tuasikal, dalam acara pembagian ikan sehat kepada warga di Masohi, Maluku Tengah, Maluku, Minggu (22/10). Legislator NasDem dari Dapil Maluku itu mengajak
Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Penting untuk Cegah Stunting
JAKARTA (6 Oktober): Gerakan masif pemeriksaan kesehatan pasangan usia subur dan calon pengantin harus dilakukan untuk mencegah pertambahan kasus stunting di Tanah Air. "Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dan pasangan usia subur harus menjadi tahapan wajib yang harus dilakukan untuk mencegah pertambahan kasus stunting," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/10). Data Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) mengungkapkan rata-rata sebanyak 1,9 juta pasangan menikah per tahun dan 1,6 juta di antaranya hamil. Dari jumlah tersebut, sekitar 320 ribu pasangan berpotensi melahirkan bayi
Tak Serius Bahas Stunting, Komisi IX Segera Panggil Wali Kota Bekasi
BEKASI (22 September): Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyayangkan sikap Pemerintah Kota Bekasi yang dianggap tidak serius membahas masalah stunting. Komisi IX memberi peringatan keras dan segera memanggil Wali Kota Bekasi. Komisi IX DPR RI dijadwalkan bertemu dengan Pemkot Bekasi membahas permasalahan stunting di kota tersebut pada Kamis (21/9). Namun, setelah Felly dan rombongan datang ke Bekasi, tak ada satu pun perwakilan Pemkot Bekasi yang hadir. Angka stunting di Kota Bekasi tercatat sebanyak 4.575 anak pada 2022. Meski mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, angka