Subardi Tag

AMMAN (25 Mei): Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem, Subardi mengunjungi kamp pengungsi Palestina di kamp Alwahda, Amman, Yordania, Selasa (24/5) sore. Subardi adalah anggota DPR RI yang tergabung dalam Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina. Dalam kesempatan ini, GKSB bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai organisasi kemanusiaan dari Indonesia, menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Palestina. Bantuan tersebut berupa bahan pangan dan kebutuhan pokok, seperti minyak goreng, gula, beras, daging kaleng, kacang-kacangan, kurma, pasta, hingga susu. Bantuan ini juga berasal dari donasi masyarakat

SLEMAN (22 April): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi membagikan 10 ribu paket sembako kepada masyarakat di lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bantuan diserahkan kepada koordinator Rumah Aspirasi Subardi, untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. “Saya minta agar penyalurannya disegerakan. Setiap rumah aspirasi langsung bergerak. Pastikan masyarakat menerimanya secara langsung,” kata Subardi saat melepas kendaraan pengangkut sembako di Sleman, DIY, Kamis (21/4). Legislator NasDem itu mengatakan, pola bantuan tersebut menggunakan “buttom up”, yakni aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya selaku wakil rakyat dari Dapil

JAKARTA (19 April): Kejaksaan Agung menetapkan tersangka kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan (Kemendag) berinisial IWW dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO). Dia ditetapkan bersama pimpinan tiga perusahaan swasta lainnya. “Langkah Kejagung sudah benar. Saya apresiasi itu. Kasus ini harus diungkap ke publik. Tidak boleh ada permainan arus ekspor impor CPO. Apalagi ini diatur oleh Dirjen sebagai pejabat penanggung jawab,” kata anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi, dalam keterangannya, Selasa (19/4). Sebelumnya (30/3), Komisi

WONOSARI (11 April): Sebanyak 40 titik lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) terpasang di jalanan utama di Kalurahan Tegalrejo dan Watugajah, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. PJUTS tersebut merupakan bantuan dari PT Telkom atas aspirasi masyarakat melalui anggota Komisi VI DPR RI, Subardi. Program aspirasi tersebut dikawal langsung oleh Subardi hingga terlaksana. “Kita bersyukur di awal tahun ini sudah terpasang 40 titik PJUTS. Mudah-mudahan ratusan titik lainnya segera rampung sampai akhir tahun ini. Akan saya kawal semua karena ini aspirasi masyarakat,” jelas Subardi, Senin (11/4). Lampu

YOGYAKARTA (4 April): Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Subardi mendesak polisi mengusut tuntas pelaku kriminal yang menewaskan seorang siswa Kelas XI IPS 3, SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bernama Daffa Adzin Albasith. Korban disabet pakai gir oleh orang tidak dikenal di Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, Minggu (3/4) dini hari saat hendak pulang ke kosnya seusai membeli makan sahur. Menurut Subardi aksi kriminal jalanan atau lazim disebut klitih tersebut harus diusut dan diproses hukum dengan tindakan tegas. Subardi khawatir tren kenaikan kasus klitih kian mengancam keselamatan

SLEMAN (3 April): Warga di Padukuhan Nambongan, Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (1/4) sore berkumpul mengelilingi sawah. Mereka bersiap menangkap ikan lele berukuran jumbo yang menunggu ditebar panitia. Hanya beberapa menit setelah ditebar, warga dengan semarak berebut ikan di tengah sawah. Suasana hujan menambah kemeriahan acara yang turut disaksikan tokoh masyarakat setempat. “Sudah nunggu dari jam tiga sore. Saya datang bersama anak istri. Mereka mau nangkap juga. Ya lumayan, satu jam rebutan dapat 15 ekor lele. Baju celana basah semua kena lumpur,” kata

JAKARTA (31 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi mengatakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu menyidik dugaan kartel minyak goreng yang dilakukan produsen. Sejauh ini tidak ada tindakan dari aspek pidana di kepolisian, maupun aspek perizinan di Kementerian Perdagangan. KPPU melalui konferensi persnya Selasa (29/3) menyatakan, ada dugaan kartel minyak goreng yang dilakukan delapan produsen. Ke delapan produsen itu menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Permainan kartel itu dinilai memicu permainan harga sehingga produsen kecil lainnya ikut menaikkan

WONOSARI (30 Maret): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi menegaskan hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang wajib dipenuhi negara. Pemenuhan hak atas pangan bukan sekadar kewajiban negara atas ketersediaan pasokan, melainkan kontrol negara atas harga yang terjangkau. “Kewajiban negara adalah mengendalikan serta menjamin ketersediaan bahan pangan dengan mutu yang baik dan harga terjangkau,” kata Subardi saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Gunung Kanun, Padukuhan Gelung, Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, Selasa (29/3) malam. Penegasan hak atas pangan merupakan amanat

JAKARTA (24 Maret): Gejolak harga pangan menjelang Ramadan belum juga reda. Berbagai kebijakan pemerintah dikeluarkan, termasuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng curah, dan pencabutan HET minyak goreng kemasan. Kenyataannya, terjadi fenomena minyak goreng melimpah dengan harga tinggi usai HET dicabut. Menurut anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, negara tidak boleh bertumpu pada satu solusi. Apalagi, sejauh ini kebijakan tersebut belum efektif. Ia mengusulkan perlunya operasi pasar oleh Bulog untuk mempercepat stabilisasi harga. "Sebaiknya jangan bertumpu pada satu kebijakan. Bulog perlu berperan dengan menggelar

JAKARTA (24 Maret): Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat pengawasan distribusi minyak goreng. Ia menilai selama ini pengawasan yang dilakukan masih lemah. "Jangan lemah, jangan ada celah. Rantai distribusi itu yang harus dikontrol negara," kata Subardi dalam keterangannya, Rabu (23/3). Legislator NasDem dari Dapil DIY itu mengatakan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng menjadi indikasi pemerintah kalah dengan para spekulan. Minyak goreng kemasan sempat mengalami kelangkaan ketika