a

Sugeng Suparwoto Tag

JAKARTA (5 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengoreksi kebijakan Menteri ESDM terkait distribusi LPG 3 kg. Presiden meminta mata rantai pengecer LPG 3 kg tetap aktif untuk menjadi sub pangkalan resmi. Langkah itu menurut Sugeng tepat karena penggunaan LPG 3 kg diharapkan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan rantai pasok dan distribusi yang stabil kepada masyarakat. “Jadi, kita terima kasih telah dipulihkan lagi oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru, utamanya dalam

JAKARTA (4 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menanggapi kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah. Dia menyayangkan terjadinya ketidaktepatan sasaran yang cukup tinggi dalam peruntukan LPG 3 kg tersebut. Berbagai riset menunjukkan penyaluran LPG 3 kg tidak tepat sasaran, bahkan sampai di atas 35%. Kelangkaan LPG 3 kg di sejumlah daerah diduga karena adanya peraturan dari Kementerian ESDM yang melarang pengecer, termasuk warung kelontong, untuk menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Pemerintah hanya membolehkan dijual di pangkalan atau

JAKARTA (4 Februari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, mengatakan komisinya menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang merupakan adaptasi dari pertumbuhan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup ketahanan energi dan kemandirian energi. “Hari ini kita telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Sesuai ketentuan undang-undang, RPP KEN ini harus mendapat persetujuan DPR. Jadi hari ini setiap fraksi memberikan pandangan dan menyatakan setuju dengan RPP yang telah diajukan,” ungkap Sugeng seusai Rapat Kerja Komisi XII DPR

JAKARTA (24 Januari): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan berbagai tantangan sekaligus solusi yang dihadapi Indonesia dalam mengelola gas alam untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung industri petrokimia. "Bapak-Ibu sekalian kita memahami betul kesulitan-kesulitan persoalan gas ini. Gas memang bisa menjadi energi primer dan kebanyakan dikemukakan sebagai energi primer menjadi listrik. Tapi juga gas bisa dalam konteks petcom, petrochemical industry menjadi feedstock, kan begitu," ujar Sugeng saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XII DPR dengan Gubernur Kepulauan Riau, Kadin

JAKARTA (3 Desember): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk fokus pada paya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Kita berharap banyak dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM fokus karena untuk tumbuh 8 persen itu sangat tidak mudah,” ujar Sugeng saat rapat kerja Komisi XII DPR dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas

MOJOKERTO (2 Desember): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur umumnya merupakan lahan tadah hujan dengan kondisi tanah yang tidak ideal untuk pertanian teknis. Meski ada potensi untuk menanam, namun banyak digunakan untuk kegiatan illegal, seperti galian tanah dan produksi pasir. "Tanah yang seharusnya produktif, malah terancam akibat alih fungsi menjadi area pertambangan. Kami menemukan bahwa di Kabupaten Mojokerto terdapat 12 lokasi pertambangan yang sedang dalam proses perizinan. Hal ini menimbulkan dinamika sosial yang signifikan di masyarakat," papar Sugeng

JAKARTA (28 November): Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menambah kapasitas listrik sebesar 100 gigawatt (GW) dalam 15 tahun ke depan, menghadapi banyak tantangan. Apalagi dari target tersebut, 75% atau 75 GW berasal dari energi baru dan energi terbarukan (EBET). Menurutnya, target tersebut sukar dicapai jika pemerintah tak melakukan terobosan besar dan mengubah politik energi di Tanah Air. "Dominasi politik kita adalah politik fosil, sehingga untuk masuk ke EBET tidak mendapat ekosistem yang baik, dalam artian

JAKARTA (21 November): Fraksi Partai NasDem mendukung upaya pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing di Indonesia. Selain sebagai upaya perlindungan hewan, hal itu diperlukan untuk mendukung target zero rabies pada 2030. "Dengan senang hati kami Fraksi NasDem menerima para pecinta, penyayang binatang, yang khusus menyoroti tentang maraknya konsumsi daging binatang yang notabene bukan daging konsumsi, seperti anjing dan kucing," ujar anggota Fraksi Partai NasDem DPR Sugeng Suparwoto saat menerima audiensi Dog Meat Free Indonesia (DMFI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11). Sebelum diterima Fraksi NasDem,

PEKANBARU (23 September): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan komitmen pemerintah terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kepedulian pengendalian emisi karbon patut mendapatkan apresiasi. "Salah satu substansi yang krusial dalam rancangan peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional adalah pengembangan energi baru dan terbarukan sekaligus pengurangan penggunaan energi fosil dilakukan secara masif dengan tujuan tercapainya net zero emission," ujar Sugeng saat melakukan kunjungan kerja ke PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) dan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Pekanbaru, Riau, Jumat (20/9). Sebelumnya DPR bersama

JAKARTA 21 (Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, energi Indonesia harus terus menerus dimitigasi agar tidak terjadi kelangkaan. Sugeng mengingatkan, tantangan utama energi di Indonesia adalah penurunan lifting minyak, sedangkan sementara konsumsi terus meningkat. "Saat ini lifting minyak domestik adalah 600 ribu barel per hari dengan target untuk mencapai satu juta barel per hari pada tahun 2030. Sedangkan di sektor gas, ada ketergantungan Indonesia pada impor LPG yang mencapai sekitar delapan juta metrik ton, dan ini berdampak pada anggaran negara hampir 100 triliun