Sugeng Suparwoto Tag

JAKARTA (16 Agustus): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai transisi energi yang dijalankan pemerintah masih sangat lamban. Padahal, menurut Sugeng, pemerintah sudah menargetkan net zero emission maksimal pada tahun 2060, melalui transisi dari fosil ke energi hijau yang ramah lingkungan. “Transisi energi memang dijalankan pemerintah, tapi masih sangat lambat,” ujar Sugeng usai mendengar pidato kenegaraan Presiden dalam sidang tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan pada 2024-2029 itu menilai ada banyak

TAMBOLAKA (17 Juli): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai smelter tembaga yang diproduksi PT Amman Mineral Industri (AMIN) sebagai anak usaha PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN), berperan penting terhadap ekonomi Indonesia. Menurutnya, produksi PT AMIN harus terus ditingkatkan agar smelter tersebut dapat meningkatkan nilai tambah proses pertambangan. "Selama ini kita mengekspor konsentrat tembaga, dalam waktu dekat akan berupa katoda tembaga dengan kemurnian 99,99%. Bahkan ada proses produk turunannya, yakni berupa emas dan juga ada perak," ungkap Sugeng saat memimpin Kunjungan Kerja Tim

TALIWANG (16 Juli): Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menilai bahwa smelter tembaga yang dikelola PT AMMAN Sumbawa Barat, merupakan turunan aktivitas pertambangan terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertambangan ini, menurut dia, akan menjadi aktivitas pertambangan yang terintegrasi, mulai dari proses eksplorasi hingga pengolahan yang saat ini akan memasuki tahapan pemurnian dan dikelola secara efisien. "Betapa mengejutkannya kita semua karena setahun lalu, tepatnya Mei 2023 saat kami berkunjung ke sini belum terlalu banyak bangunan. Ternyata dalam waktu satu tahun dikelola secara cepat, EPC

JAKARTA (9 Juli): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta PT Kalimantan Ferro Industry (KFI) memerhatikan penerapan environmental (lingkungan), social (sosial), and governance (tata kelola) atai ESG dalam pelaksanaan pengolahan hasil tambang. "Kita senantiasa menekankan ESG, environmental, social, and governance, tata kelola lingkungan dan sebagainya. Kenapa? Karena ini menyangkut industri yang menyerap banyak hal, termasuk meluncurkan karbon dan emisi," ujar Sugeng dalam RDPU Komisi VII DPR dengan jajaran petinggi PT KFI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7). Hal ini ia tekankan menyoroti sederet insiden

BEKASI (7 Juli): Komisi VII DPR RI akan mendukung hal-hal baik yang dibutuhkan industri guna mencapai komitmen net zero emission. “Jadi apa yang disebut dengan ekonomi sirkular di industri ini sudah diterapkan dengan sangat baik sehingga kita support hal-hal yang memang baik,” ujar ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII DPR RI, ke Coca-Cola Euro Pacific Partners (CCEP) Indonesia di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/7) Sugeng yang akan kembali duduk di kursi Senayan periode 2024-2029

JAKARTA (1 Juli): Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta Pemerintah agar menekan pembiayaan-pembiayaan yang tidak produktif dan tidak berpengaruh kepada masyarakat dapat dikaji ulang. Hal itu perlu dilakukan guna menghemat pengeluaran pemerintah karena membengkaknya subsidi APBN di tengah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. "Sebagaimana juga zaman dulu, misalnya proyek-proyek mercusuar dan sebagainya itu ditangguhkan, mengingat dalam waktu dekat ini sudah barang tentu implikasinya luar biasa," ujar Sugeng dalam keterangannya, Minggu (30/6). Legislator NasDem yang akan kembali duduk di kursi Senayan, periode 2024-2029 ini juga meminta

JAKARTA (26 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, meminta pemerintah mengkaji secara serius terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kajian diperlukan untuk mengurai masalah subsidi yang dirasa semakin mencekik APBN. Selain itu, kata Sugeng, masalah lain muncul karena harga produksi BBM kian naik. Harga produksi BBM jenis Pertalite sudah naik dari Rp12.400 menjadi Rp13.500 per liter. Angka itu lebih tinggi Rp3.500 dibandingkan dengan harga jual di SPBU Pertamina saat ini yakni Rp10.000. "Pertalite dengan harga jual Rp10.000 (per liter), itu harga produksinya kurang lebih Rp12.400.

SAMARINDA (21 Juni): Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah kota yang dibangun dengan smart city dan green city dengan memanfaatkan energi terbarukan yang merupakan bagian dari komitmen dalam konteks net zero emission. "Sehingga IKN ini kita cek, apakah betul membangun dengan konsep-konsep tersebut dan dilaksanakan," ungkap Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (EBT) di IKN, Kalimantan Timur, Kamis (20/6). Sugeng mengungkapkan, sejauh pengamatannya, progres tahap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

JAKARTA (5 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama anggota Komisi VI menerima Ikatan Pengusaha Gas Indonesia (IPGI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6). Dalam audiensi tersebut, IPGI mengeluhkan perihal ketentuan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang berdampak pada pelaku usaha sektor hulu, midstream maupun hilir. Sugeng mengatakan Komisi VII nantinya akan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, kelanjutan dari kebijakan HGBT yang berlaku hingga Desember 2024. "Karena kebijakan tersebut berdampak luas pada seluruh mata rantai

JAKARTA (1 Juni): Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, memperkirakan perekonomian Indonesia terancam kolaps imbas bengkaknya subsidi energi di tengah kenaikan harga minyak dunia dan perkasanya dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, upaya transisi energi yang digaungkan pemerintah, masih 'jalan di tempat'. "Diperkirakan kita akan kolaps, mohon maaf, kalau sampai crude (minyak mentah) mendekati 95 dolar AS. Apalagi kalau dolar AS lantas tembus, katakanlah Rp17 ribu, yang membuat angka subsidi meledak sebagaimana 2022 lalu," ujar Sugeng dalam diskusi daring 'Proyeksi Ekonomi Indonesia Pasca Pemilu 2024' yang