a

Taufik basari Tag

JAKARTA (30 September): Fraksi NasDem MPR RI menggelar kuliah umum dan Laporan Kinerja Fraksi NasDem MPR RI bertajuk ‘Masa Depan Cita Kedaulatan Rakyat & Negara Hukum dalam Konstitusi Indonesia’. Bertempat di Auditorium DPP NasDem, hadir Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari dan Pembicara kunci Ketua MK 2003-2008 Jimly Asshiddiqqie. “Ini adalah di penghujung penugasan kita sebagai pimpinan dari fraksi NasDem MPR RI dengan membuat kuliah umum ini sebagai bagian dari budaya diskusi budaya diskursus yang memang selalu dikembangkan oleh fraksi NasDem MPR RI terkait dengan konstitusi

JAKARTA (30 September): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan dukungannya terkait aksi cuti bersama yang akan dilakukan para hakim pada 7-11 Oktober mendatang sebagai bentuk protes karena tak pernah naik gaji selama 12 tahun. "Saya mendukung penuh gerakan cuti para hakim," jelas Taufik Basari dalam keterangannya, Senin (30/9). Taufik mengaku, dari kunjungan ke berbagai daerah, bertemu dengan para hakim di pengadilan, dia melihat bahwa apa yang dituntut para hakim adalah fakta. "Para hakim di berbagai daerah mendapatkan fasilitas yang minim dan tidak memadai dengan tingkat

JAKARTA (25 September): Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengesahkan Rancangan Keputusan tentang Rekomendasi MPR RI periode 2019-2024 dalam rapat paripurna akhir masa jabatan, Rabu (25/9). Rancangan rekomendasi yang disahkan tersebut akan disampaikan kepada jajaran MPR periode 2024-2029. Dalam kesempatan rapat paripurna tersebut, Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari mengatakan bahwa pihaknya mendukung dilanjutkannya pembahasan soal amendemen UUD 1945. “Fraksi Partai NasDem MPR RI berpandangan bahwa perubahan konstitusi bukanlah hal yang tabu dan dilarang, karena UUD 1945 sendiri menyediakan ruangnya. Gagasan perubahan konstitusi

JAKARTA (16 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengapresiasi langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang membebaskan I Nyoman Sukena dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali Jumat (13/9). Putusan itu dinilai tepat karena ketiadaan mens rea atau kehendak jahat. Nyoman Sukena menjadi terdakwa dalam persidangan karena memelihara landak jawa. Nyoman Sukena sama sekali tidak mengetahui bahwa hewan peliharaannya itu termasuk hewan lindung karena sudah terancam punah "Saya mengapresiasi jaksa penuntut umum yang menuntut bebas Nyoman

JAKARTA (13 September): Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI, Taufik Basari mengajak mahasiswa untuk terlibat dalam menjaga konstitusi Negara. Dia berharap dengan dukungan mahasiswa negara hukum bisa tetap tegak. Taufik Basari mengemukakan itu saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, Jawa Barat, Kamis (12/9). “Kita berharap dengan pemahaman dari para mahasiswa terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI mampu membuat mereka terpanggil untuk tetap terus menjaga bangsa ini, menjaga nilai-nilai kebangsaan, menjaga tujuan negara, agar orang-orang

JAKARTA (23 Agustus): Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polda Metro Jaya melepaskan para pendemo yang menolak pengesahan RUU Pilkada. Taufik menegaskan, aksi demonstrasi telah selesai dan tuntutan telah diakomodasi dengan membatalkan pengesahan RUU Pilkada. "Saya meminta agar pihak kepolisian memberikan akses kepada tim advokasi agar dapat terjaga situasi yang kondusif serta mendapatkan kejelasan data terkait mereka yang ditahan," jelas Taufik di Jakarta, Kamis (22/8). Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu juga meminta agar peserta aksi yang terluka mendapatkan akses kesehatan di rumah sakit

JAKARTA (21 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menegaskan bahwa tantangan bagi calon pimpinan (capim) baru KPK yang terpilih nantinya memiliki kemampuan untuk membangun kembali KPK dari kondisi yang saat ini dianggap menurun. Menurut Taufik, kemampuan yang diperlukan tidak hanya terbatas pada integritas, kejujuran, dan kompetensi, tetapi juga kemampuan untuk mengembalikan kinerja KPK ke arah yang lebih baik. “Selama ini memang ada kebutuhan terkait komposisi yang saling mengisi antara satu pimpinan KPK dengan yang lainnya, baik dengan latar belakang penegak hukum, tokoh masyarakat, advokat,

JAKARTA (21 Agustus): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI Taufik Basari mengajukan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (2/8). Ia mendesak agar DPR segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). "Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan kepada pimpinan DPR RI agar segera membawa RUU PPRT ke rapat paripurna dan selanjutnya menentukan alat kelengkapan dewan yang dapat membahas RUU tersebut bersama dengan pemerintah, agar RUU ini dapat berlanjut, jangan hanya jalan di tempat saja. Bisa dibahas oleh komisi terkait,

JAKARTA (5 Agustus): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari berharap proses ekshumasi (proses penggalian kembali jenazah yang sudah dikuburkan) terhadap almarhum Afif Maulana segera dapat dilakukan. Apalagi, pihak Polda Sumatera Barat (Sumbar) telah menerbitkan surat perintah ekshumasi tersebut. “Mengingat batas waktu ekshumasi yang segera berakhir, dan sekarang sudah dalam waktu yang cukup lama agak sulit mendapatkan hasil yang cukup akurat, tetapi tetap harus dilakukan,” ungkap Taufik, Senin (5/8). Sebelumnya, Komisi III DPR secara resmi menerima permintaan keluarga korban beserta pendamping untuk kasus Afif Maulana dan

YOGYAKARTA (31 Juli): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, memberikan beberapa pertimbangan kepada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait penanganan kasus yang melibatkan Melia Nurul. Melia adalah seorang advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta yang mendampingi korban kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Islam Indonesia (UII) pada 2020. Melia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencemaran nama baik dengan pelapor Ibrahim Malik, pria yang dilaporkan para korban pelecehan seksual ke LBH Yogyakarta. "Saya memberikan beberapa saran agar pertimbangan-pertimbangan ini dapat dikaji