NasDem Beri Ruang Luas untuk Perempuan
BANDAR LAMPUNG (21 Februari): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Taufik Basari menegaskan Partai NasDem memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi para perempuan untuk terjun ke dunia politik. Partai NasDem terus memperjuangkan kesetaran antara laki-laki dan perempuan. “Perempuan tidak boleh menjadi lemah dan tidak boleh dilemahkan. Karena itu para perempuan harus kuat. Perlu diketahui kita ini adalah partai yang memajukan, menghormati, dan memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk berpolitik di Partai NasDem,” ujar Taufik saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus DPW Garnita Malahayati NasDem Lampung,
NasDem Usul Polri Lakukan Trauma Healing di Wadas
JAKARTA (14 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk memulihkan keadaan di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. "Kita ingin agar kondisi seperti ini kita pulihkan. Kondisi kemarin menimbulkan trauma bagi warga, maka harus dilakukan langkah-langkah. Kepolisian kan punya instrumen, yaitu program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, dan Berkeadilan). Program Presisi ini mengarahkan agar pihak kepolisian adalah polisi yang humanis, solutif, mencari jalan ketika ada problem dialogis dan sebagainya," kata Taufik seusai meninjau Desa
NasDem Sayangkan Tindakan Represif Polri di Wadas
JAKARTA (9 Februari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menyayangkan tindakan represif yang dilakukan aparat Polri di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu terjadi saat aparat Polri melakukan pengamanan pengukuran lahan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Selasa (8/2). “Pendekatan represif dalam melakukan pengamanan terkait pelaksanaan pengukuran tersebut tidak sejalan dengan program Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) dari Kapolri. Semestinya Polri menjaga agar warga merasa aman, tidak diliputi rasa takut akibat tekanan yang terjadi. Dialog dan
Isu HAM Perlu Jadi Diskursus Publik
JAKARTA (28 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai isu-isu terkait hak asasi manusia (HAM) belum menjadi diskursus yang menarik di tengah publik atau masyarakat. “Harapan saya, isu-isu HAM dapat menjadi diskursus publik, karena ketika menjadi diskursus publik juga akan dilirik kepentingan politik. Politik pasti akan berhubungan dengan bagaimana isu itu menjadi diskursus publik sehingga mendorong penyelesaian isu-isu HAM oleh negara,” ujar Taufik dalam webinar Kemitraan Indonesia dan Kedutaan Besar Belanda bertajuk ‘Komitmen Politik Negara dan Urgensi Kebijakan Perlindungan
BNPT Perlu Rangkul Pers Usung Jurnalisme Damai
JAKARTA (26 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mengusulkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar merangkul pers untuk mengusung jurnalisme damai. "Kolaborasi dengan media agar bisa ditingkatkan, dimana masih ada media mainstream yang memberikan ruang dan panggung bagi orang-orang yang selama ini memprovokasi publik dengan pikiran-pikiran ekstrem," kata Taufik dalam rapat Komisi III DPR dengan Kepala BNPT, Komjen Pol, Boy Rafli Amar, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1). Taufik menyarankan BNPT berdiskusi dan berdialog dengan pemilik media mainstream,
Usut Tuntas Kerangkeng Manusia di Langkat
JAKARTA (25 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meminta Polda Sumatra Utara (Sumut) mengusut tuntas temuan kerangkeng di kediaman Bupati Langkat nonaktif yang ditangkap KPK, Terbit Rencana Perangin Angin. Kerangkeng tersebut diduga untuk mengurung manusia. “Tidak dibenarkan termasuk bupati atau pejabat pemerintahan, menaruh seseorang dalam sebuah tempat seperti kerangkeng atau sel penjara, dengan merampas kemerdekaan orang lain dan memperlakukannya secara tidak manusiawi,” ujar Taufik, Selasa (25/1). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota
RUU TPKS Akhirnya Disahkan Jadi Inisiatif DPR
JAKARTA (18 Januari): DPR RI menyepakati RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU usulan inisiatif DPR RI. Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Selasa (18/1). Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima dan menyetujui RUU TPKS sebagai usulan inisiatif DPR dan dilanjutkan ke tahapan berikutnya yakni pembahasan draft RUU bersama dengan pemerintah. “Fraksi Partai NasDem juga menyatakan komitmen besar untuk terus mengawal pembahasan substansi RUU TPKS, agar benar-benar memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual, serta
RUU TPKS Mengatur Kebutuhan Rasa Aman
JAKARTA (11 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendorong agar RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dapat segera menjadi inisiatif DPR. Ia menegaskan RUU TPKS dibutuhkan untuk menghadapi kekerasan seksual yang terus meningkat. "Ketika muncul gagasan mengenai kebutuhan akan RUU yang dapat mendorong penghapusan kekerasan seksual, maka semuanya berangkat dari data yang ada. Data kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menurut Komnas Perempuan berdasarkan datanya terus meningkat tiap tahun," kata Taufik dalam diskusi survei SMRC, Senin (10/1). Legislator NasDem itu
NasDem Desak RUU PPRT dan MHA Disahkan Jadi Inisiatif DPR
JAKARTA (14 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari mendorong RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat dibawa ke rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan sebagai RUU usul inisiatif DPR bersama dengan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sama seperti RUU TPKS, RUU PPRT dan RUU MHA pun telah disetujui di tingkat Badan Legislasi (Baleg) DPR dan menunggu keputusan pimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna DPR untuk disahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR. “Kedua
Negara Harus Hadir Lindungi Hak Masyarakat Marjinal
JAKARTA (25 November): Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menerima audiensi dari Jaringan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (JMPI) dan Forum Komunikasi Badan Eksekutif Mahasiswa (Forkom BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), BEM FH Universitas Padjajaran (Uunpad), BEM FH Universitas Diponegoro (Undip), BEM FH Universitas Airlangga (Unair), dan Dewan Mahasiswa Justicia Universitas Gadjah Mada (UGM), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11). Kedatangan JMPI dan Aliansi Mahasiswa Fakultas Hukum tersebut dalam rangka ingin memberikan masukan dan saran terkait RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA), RUU Perlindungan Pekerja Rumah