Taufik basari Tag

YOGYAKARTA (30 Juli): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk optimal dalam memberantas praktik judi online (judol) karena judol sudah sangat meresahkan. Pemberantasan harus fokus pada sisi hulu praktik permainan haram itu. Mengenai pernyataan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, terkait sosok berinisial T yang disebut-sebut mengendalikan judol, kata Taufik, aparat tidak perlu fokus pada penyebutan inisial tersebut. Terlepas benar atau tidaknya inisial tersebut, kata Taufik, APH tetap harus menelusuri siapa yang menjadi

JAKARTA (12 Juli): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan, Komisi III DPR, akan melakukan pengawasan terhadap proses penanganan kasus dugaan pembunuhan terhadap Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat yang terjadi pada 2016 lalu agar tidak mengarah pada peradilan sesat. Pengawasan tersebut dilakukan setelah Pegi Setiawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian dibebaskan melalui proses praperadilan. “Ini kasus yang menarik perhatian publik dan akan dilakukan pengawasan oleh DPR, secara khusus saya memang mengawal untuk kasus pembunuhan Vina dan Eky ini agar tidak

JAKARTA (9 Juli): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menegaskan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang mengabulkan praperadilan dengan membebaskan Pegi Setiawan menjadi pelajaran berharga bagi pihak Kepolisian. "Sejak awal kasus ini sudah menunjukkan berbagai masalah. Dimulai dari pengakuan penyiksaan terhadap para tersangka yang telah menjadi terpidana, disusul kejanggalan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan yang mengarah pada dugaan adanya peradilan sesat. Bahkan, penghapusan nama DPO (daftar pencarian orang) semakin mengindikasikan adanya masalah serius dalam proses tersebut," ungkap Taufik Basari dalam keterangannya, Senin

JAKARTA (3 Juli): Anggota Komisi III DPR Taufik Basari menilai kasus dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana di Sumatra Barat harus ditangani secara prudent (bijaksana), hati-hati, dan saksama. "Karena itu meskipun Polda Sumbar telah bergerak cepat menangani, saya berharap ada pemeriksaan juga yang dilakukan Mabes Polri dengan melibatkan Komnas HAM," ujar Taufik, Rabu (3/7). Menurutnya, kasus ini memiliki karakteristik khusus yang melibatkan aparat penegak hukum, di tempat yang sulit diakses dan dengan saksi yang terbatas. "Penyelidikan tidak bisa hanya mengandalkan keterangan saksi dari aparat, harus didukung alat bukti

JAKARTA (28 Juni): Satuan Tugas (Satgas) Antijudi Online dinilai meleset dalam menerapkan upaya pemberantasan judi online. Jika dibiarkan, maka semua yang dilakukan selama ini akan menjadi gimik semata, bahkan melanggar aturan perlindungan privasi. "Yang sekarang dilakukan itu tidak tepat, meleset bukan user yang disasar. Jangan kemudian hanya menjadi gimik. Jadi harus tepat sasarannya," ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari di Jakarta, Kamis (27/6). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Barat) itu menjabarkan

JAKARTA (14 Juni): Anggota Komisi III DPR Taufik Basari mengungkapkan, DPR RI masih menunggu surat presiden (surpres) atas dua RUU yang telah menjadi usul inisiatif dewan untuk melanjutkan pembahasan. Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang Kepolisian menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna ke-18 masa persidangan V tahun sidang 2023-2024 yang digelar di gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/5). “Kita sedang menunggu surpres, apakah surpresnya sudah disampaikan atau belum, saya tidak tahu. Karena itu bisa ditanyakan kepada pimpinan,

JAKARTA (30 Mei): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta agar Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan dengan teliti dan menelusuri kembali kemungkinan adanya peradilan sesat dalam kasus kematian Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat delapan tahun silam. Pasalnya, terdapat banyak kejanggalan yang muncul dari kasus tersebut. “Sebagai contoh, ada dua DPO (daftar pencarian orang) yang kemudian dihapus dari daftar dengan alasan nama fiktif dan asal sebut. Akhirnya dikoreksi jumlah tersangka pembunuhan yang tadinya 11 menjadi sembilan orang," ujar Taufik

JAKARTA (28 Mei): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan penjelasan resmi terkait isu penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 Anti Teror terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus). “Kita (publik) tetap membutuhkan penjelasan agar tidak ada asumsi liar,” ujar Taufik Basari dalam keterangannya, Senin (27/5). Taufik juga menyampaikan sikap mesra yang ditunjukkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara tidaklah cukup. Mereka

BANDAR LAMPUNG (3 Mei): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online menjadi poin penting bahwa pemerintah serius memberantas aktivitas haram tersebut. Oleh karenanya Taufik mendorong para mitra Komisi III, mulai dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu. “Karena judi online itu dampaknya luar biasa, terutama ke masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan