Taufik Basari Siap Gunakan Hak Konstitutional Ajukan Hak Angket
JAKARTA (28 Februari): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari siap mengajukan hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Anggota Komisi III DPR itu menjadi satu dari 30 anggota DPR RI yang didorong oleh koalisi masyarakat sipil untuk mengajukan hak angket. "Saya pribadi sebagai anggota DPR RI menyatakan siap dan bersedia untuk menggunakan hak konstitusional mengajukan hak angket," ungkap Taufik, Selasa (27/2). Legislator NasDem dari Dapil Lampung I (Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pringsewu, Tanggamus dan Lampung Barat) itu menegaskan, sikap tersebut sesuai dengan
Taufik Basari: Jangan Abaikan Nilai Demokrasi dan Etika
JAKARTA (12 Februari): Bayang-bayang kecurangan pemilu yang sudah di depan mata masih dikhawatirkan terjadi. Bahkan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengingatkan jangan ada yang mengganggu demokrasi. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari mengungkapkan pernyataan Surya Paloh itu merupakan pesan kebangsaan yang ingin disampaikan untuk seluruh rakyat Indonesia. "Kita ingin sama-sama menjaga demokrasi ini yang susah payah kita pertahankan, kita rebut ketika kita memulai masa reformasi," kata Taufik dalam tayangan Metro Hari Ini, Sabtu (10/2). Anggota Baleg DPR itu juga mengingatkan agar jangan sampai Indonesia mengalami
NasDem Berharap Revisi UU Desa Libatkan Publik
JAKARTA (6 Februari): Fraksi Partai NasDem DPR RI memberikan sejumlah catatan atas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. NasDem berharap proses revisi ini dapat melibatkan publik. "Pada prinsipnya Fraksi Partai NasDem memandang perlu adanya perubahan kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pembahasannya tetap harus melibatkan publik sebagai bentuk partisipasi bermakna 'meaningful participation'," kata Taufik Basari saat membacakan pandangan mini Fraksi Partai NasDem dalam Rapat Kerja pembicaraan tingkat I Badan Legislasi, Pemerintah, dan DPD RI, Senin
Taufik Basari Ingatkan untuk Pilih Calon dari Rekam Jejak
LAMPUNG (26 Januari): Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat), Taufik Basari, mengajak masyarakat untuk menyalurkan pilihan di tempat pemungutan suara (TPS) secara bertanggung jawab dan memilih sosok yang mempunyai rekam jejak yang baik. "Marilah kita menggunakan hak politik dengan bertanggung jawab. Sebab, pilihan kita akan menentukan nasib bangsa lima tahun ke depan. Lima menit di TPS berdampak lima tahun ke depan," ungkap Taufik Basari saat mengisi
Disayangkan, Pungli Justru Terjadi di Lembaga Anti Korupsi
JAKARTA (18 Januari): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menyoroti temuan 93 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terlibat dalam dugaan pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. "Temuan ini sangat menyedihkan, sebab terjadi di dalam lembaga yang seharusnya dapat dipercaya masyarakat sebagai pemberantasan praktik kecurangan dan korupsi," ungkap Taufik dalam keterangannya, Rabu (17/1). Taufik pun meminta agar temuan itu dievaluasi total. Selain itu, agar penindakan hukum ditegakkan kepada para oknum yang terlibat dan KPK wajib mengevaluasi sistem yang berjalan saat ini. "Pungli justru terjadi
NasDem Minta PPATK Telusuri Transaksi Mencurigakan 100 Caleg
JAKARTA (17 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait temuan transaksi mencurigakan oleh 100 calon anggota legislatf (Celeg) dengan nilai Rp51 triliun. Hal tersebut, perlu dilakukan untuk memperoleh kepastian ada tidaknya tindak pidana di dalamnya. "PPATK harus menelusuri lebih lanjut kemudian menyampaikan kepada aparatur penegakan hukum untuk melihat apakah ada peristiwa tindak pidana atau tidak terkait pencucian uang dan sebagainya," ujar Taufik Basari di kompleks
Ancaman Kekerasan dalam Pemilu Merusak Iklim Demokrasi Damai
JAKARTA (16 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari menegaskan, ancaman kekerasan dalam proses pemilu merusak iklim demokrasi yang damai. Meskipun pihaknya membuka diri untuk melakukan restorative justice, proses pembinaan bagi pelaku pengancaman harus dilakukan. "Tetap harus dilakukan pembinaan, diyakinkan bahwa yang bersangkutan menyesal, tidak melakukan perbuatannya lagi, menyadari perbuatannya keliru. Kita tunggu pemeriksaan dari kepolisian," ungkap Taufik di Jakarta, Senin (15/1). Taufik mengemukakan itu menanggapi ancaman terhadap calon presiden seperti ancaman penembakan terhadap capres No.1 Anies Baswedan oleh seseorang melalui
NasDem Ingin Pengganti Firli Jauh Lebih Baik
JAKARTA (16 Januari): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan, Partai NasDem menginginkan pengganti Firli Bahuri jauh lebih baik. Menurut Taufik, proses seleksi pimpinan KPK kali ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. "Ketika kita membuat fit and proper test, seleksi melalui pansel lebih dulu. Ini merupakan satu usulan yang sangat patut dipertimbangkan, dengan alasan agar kita bisa memperbaiki kembali kualitas pengajuan nama-nama, pengganti Pak Firli," tutur Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1). Hingga saat ini, tambah Taufik, Fraksi Partai NasDem
Taufik Minta Kemenhub Kaji Pembatasan Penjualan Tiket di Pelabuhan Bakauheni
KALIANDA (18 Desember): Anggota DPR RI dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat), Taufik Basari, menyerap aspirasi masyarakat Bakauheni, Lampung Selatan pada Jumat (15/12). Salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat terkait penataan layanan pemesanan tiket di Pelabuhan Bakauheni. Menurut mereka, ada beberapa peraturan yang menjadi masalah. Di antaranya Peraturan Menteri Perhubungan No. 28/2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket, Permenhub No. 19/2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan Secara Elektronik, dan Surat Dirjen Hubdar
Perlu Perubahan Sektor Hukum untuk Kembalikan Kepercayaan Publik
JAKARTA (13 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Perubahan di sektor hukum dinilai perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik. "Indeks kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan pemberantasan korupsi semakin menurun. Ini yang akan kita pastikan ke depan adanya perbaikan. Itu yang disebut perubahan," ujar Taufik, Selasa (12/12). Menurut Penasihat Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) itu, salah satu penyebab tingkat kepercayaan publik menurun ialah adanya isu