NasDem Tolak Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden
JAKARTA (6 Desember): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak mekanisme penunjukan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden. Hal itu termuat dalam Pasal 10 RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang tengah dibahas DPR. "Benar kami menolak gubernur Jakarta ditunjuk langsung oleh presiden," kata anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, dalam keterangannya, Rabu (6/12). Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya
Revisi UU MK Berpotensi Ganggu Kinerja Hakim Konstitusi
JAKARTA (5 Desember): Dilanjutkannya pembahasan revisi UU No 23/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) berpotensi mengganggu kinerja para hakim yang sedang menjabat. Terlebih saat ini para hakim MK tengah fokus menghadapi masalah krusial di tahun politik. "Hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat, kemudian nanti akan menghadapi perkara-perkara besar, utamanya adalah sengketa pileg, pilpres, dan pilkada. Jangan sampai kemudian ada hal-hal yang mengganggu kerja-kerja besar ini,” kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, Selasa (5/12). Taufik mengatakan, salah satu pasal krusial yang ada
Taufik Basari Ingatkan Revisi UU MK Harus Patuhi Aturan Perundangan
JAKARTA (4 Desember): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengingatkan bahwa revisi UU No 23/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) harus memenuhi ketentuan atau prosedur yang diatur aturan perundangan. Prosedur yang perlu dilalui yakni adanya keputusan tingkat pertama dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan pemerintah yang terbuka, sebagai syarat sebuah RUU dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya. "Tentunya jika belum terdapat persetujuan bersama dalam rapat sesuai tingkatannya, maka suatu RUU tidak dapat dilanjutkan," ujar Taufik di Jakarta, Sabtu (2/12). Sejauh ini, kata Taufik,
Taufik Berharap Agus Rahardjo Beri Penjelasan Rinci terkait Kasus KTP-E
JAKARTA (4 Desember): Anggota Komisi III DPR Taufik Basari berharap mantan pimpinan KPK Agus Rahardjo bisa menjelaskan lebih rinci kepada DPR terkait sikap Presiden Joko Widodo yang disebut mengintervensi proses hukum kasus KTP elektronik (KTP-E). "Pernyataan Agus ini hal yang serius untuk ditindaklanjuti. Pak Agus mesti menjelaskan secara benderang soal ini jangan sampai menimbulkan asumsi-asumsi," jelasnya, Jumat (1/12). Legislator NasDem itu menegaskan, penjelasan yang rinci tersebut dibutuhkan untuk menemukan kebenaran. Jika itu benar maka menjadi persoalan bagi jaminan independensi KPK. "Proses hukum tidak boleh diintervensi kekuasaan. Penegakan
Taufik Sebut Komisi III DPR Patut Ikut Tanggung Jawab atas Status Firli
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan Komisi III patut ikut bertanggung jawab atas status tersangka Ketua KPK, Firli Bahuri. Alasannya, Komisi III DPR juga ikut dalam proses pemilihan Firli sebagai ketua lembaga antirasuah, termasuk saat uji kelayakan dan kepatutan. "Saya pikir semua proses pemilihan yang berlangsung tetap harus ada tanggung jawab dari pihak-pihak yang menjalankan proses itu. Saya pikir juga apa yang terjadi di KPK, DPR pun tidak bisa melepas tanggung jawabnya," kata Taufik, Kamis (23/1). Ia menegaskan,
Tolak Beberapa Usulan, Komisi III Ingin Hakim MA yang Mampu Jalankan Tugas
JAKARTA (24 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menanggapi penolakan Komisi III DPR terhadap sebagian usulan nama calon hakim Mahkamah Agung (MA) dari Komisi Yudisial (KY). "Kita tidak mau memaksakan hanya karena kebutuhan jumlah sekian, akhirnya kita menerima semuanya. Kita tidak mau seperti itu," ujar Taufik, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (23/11). Taufik menegaskan, MA membutuhkan calon hakim baru untuk menangani sejumlah kasus yang mengantre. Ada beberapa pertimbangan dari Komisi III DPR tidak meloloskan calon hakim ad hoc bidang HAM. "Tetapi
Lebih Tepat Dibentuk Panja Pengawasan Pemilu
JAKARTA (20 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti wacana pembentukan panitia kerja (panja) netralitas Polri di DPR. Menurut Taufik, lebih tepat jika dibentuk panja pengawasan pemilu yang ruang lingkupnya lebih besar. Salah satunya mengawasi tugas dan fungsi Polri dalam penegakan hukum kepemiluan, menjaga kamtibmas dan mengawal proses pemilu. "Bukan panja netralitas Polri, karena dari namanya saja sudah ada semacam tuduhan bahwa Polri tidak netral,” ujar Taufik, Jumat (17/11). Legislator dari Dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran,
Taufik Basari Dorong Kejagung Terapkan Politik Hukum KUHP Baru
JAKARTA (17 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti tuntutan terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Taufik, tuntutan empat tahun terhadap Haris dan tiga setengah tahun terhadap Fatia tergolong tinggi. Tingginya tuntutan tersebut menandakan penegak hukum belum memahami semangat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. "Kasus Fatia dan Haris itu tinggi sekali tuntutannya. Padahal, kalau kita melihat semangat KUHP baru, tentunya bisa lebih
Polri Harus Ingatkan Kepala Daerah Soal Netralitas dalam Pemilu
JAKARTA (15 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyoroti netralitas kepala daerah dan ASN pada masa kampanye Pemilu 2024. Polri harus mengingatkan kepala daerah, ASN, dan para pejabat publik agar tetap menjaga netralitas dan tidak melanggar hukum. "Meskipun dalam isu ini ada juga tugas-tugas di luar Polri, misalnya tugas Bawaslu, Kemendagri, namun saya melihat ada irisannya juga terkait tugas Polri dalam menjaga netralitas kepala daerah, ASN dan pejabat publik," ujar Taufik dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Kapolri,
NasDem Desak Polri Usut Tuntas Kasus Intimidasi terhadap Ketua BEM UI
JAKARTA (13 November): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan, kasus intimidasi aparat terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, harus direspons serius oleh aparat kepolisian. "Apa yang sedang dialami oleh BEM UI, termasuk ketuanya adalah lonceng bagi demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Ketika langkah kritis yang dilakukan berbuah adanya intimidasi, hal itu semakin menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang terancam," ujar Taufik dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11). Kalau tindakan intimidasi seperti itu dibiarkan, akan semakin