a

Taufik basari Tag

BANDAR LAMPUNG (2 November): Badan Sosialisasi MPR RI bekerja sama dengan Universitas Lampung (Unila) menggelar pagelaran seni budaya di aula Fakultas Pertanian Unila, di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (1/11). Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Taufik Basari, mengatakan tujuan kegiatan itu untuk menyosialisasikan pendidikan dan penguatan Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda. "Ini merupakan salah satu upaya Unila dan MPR RI untuk memperkenalkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945, terutama kepada generasi muda," ujar Taufik. Legislator Partai NasDem ini mengucapkan terima kasih kepada Unila atas

KALIANDA (31 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendorong peningkatan fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kalianda, Lampung Selatan. “Seperti yang kami tinjau, perlu ada peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan standar. Juga perlu peningkatan kegiatan pemasyarakatan yang lebih variatif,” ujar Taufik saat mengunjungi Lapas Kalianda, Selasa (31/10). Legislator dapil Lampung I (Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Barat, Tanggamus, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Pesisir Barat) itu juga mendorong agar para narapidana kasus narkoba diberikan grasi

JAKARTA (16 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai banyak kejanggalan pada proses hukum yang dilakukan KPK terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurutnya, penanganan dugaan korupsi itu terkesan dipaksakan. "Terlalu banyak hal yang janggal dan merusak nalar hukum kita. Saya selama ini selalu mendukung kerja-kerja KPK. Namun, kenapa dalam perkara ini cara penanganannya seperti ini? Ada apa dengan KPK?" tanya Taufik di Jakarta, Sabtu (14/10). Ia mengatakan, pertanyaan itu muncul karena penanganan dugaan rasuah yang terkesan

JAKARTA (10 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari meminta agar Polri mengusut dugaan adanya korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh. Dalam keterangannya Taufik menyebutkan bahwa tidak boleh terjadi adanya korban tewas dalam unjuk rasa tersebut. Pihak kepolisian sudah seharusnya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga. "Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas" kata Taufik, Senin (9/10). Untuk itu, ia meminta agar Polri menelusuri

JAKARTA (3 Oktober): Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mengapresiasi adanya muatan soal keadilan restoratif/restorative justice pada revisi UU No.11/2021 tentang Kejaksaan. "Saya apresiasi adanya ketentuan restorative justice ini. Ada kebutuhan untuk ada payung hukum dari restorative justice," kata Taufik dalam Rapat Pleno penyusunan RUU Kejaksaan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/10). Pada Pasal 30D ayat 1 sebagai muatan baru di revisi UU Kejaksaan yang disusun tim ahli disebutkan bahwa kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dapat melakukan

JAKARTA (2 Oktober): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, mendesak pemerintah dan pihak terkait segera menindaklanjuti aspirasi atau tuntutan aksi unjuk rasa mahasiswa dan petani terkait reforma agraria di Provinsi Lampung. "Ini penting didengarkan, bagaimana kebijakan yang ada bisa lebih baik. Reforma agraria harus menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh," ujar Taufik, Sabtu (30/9). Menurut Taufik, maraknya konflik agraria di Lampung harus bisa diminimalisasi dan diselesaikan. Mengingat para petani memiliki posisi sangat strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Persoalan mafia tanah

JAKARTA (27 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, meminta Bareskrim Mabes Polri turun tangan menyelidiki tewasnya Brigpol Setyo Herlambang, ajudan Kapolda Kalimantan Utara (Kaltara). "Ada baiknya kasus ini diambil alih penyelidikannya oleh Bareskrim Polri," kata Taufik, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). Menurut Taufik, hasil penyelidikan Bareskrim akan lebih bisa diterima publik. Publik masih mengingat kasus terbunuhnya Brigadir Josua Hutabarat, ajudan mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo beberapa waktu lalu. "Meskipun kita tidak ingin ada dugaan yang melebar, tapi

JAKARTA (19 September): Anggota Komisi III DPR RI, Taufik Basari, menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku mengantongi data intelijen tentang partai politik (parpol). Taufik berharap presiden tidak mengintervensi dan menjaga kemandirian parpol. "Kita tentu tidak berharap data intelijen digunakan untuk kepentingan praktis. Presiden tentu bisa membatasi diri terkait data tersebut," ujar Taufik di Jakarta, Senin (18/9). Legislator Partai NasDem itu menilai data intelijen parpol yang dipegang oleh Presiden itu bisa menjadi skandal politik bila disalahgunakan. "Kita bicara di negara demokratis, hal-hal semacam itu bisa menjadi skandal politik,"

JAKARTA (14 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyesalkan pelarangan oleh pihak kampus atas diskusi publik yang diselenggaran BEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung dan BEM Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang mengundang pengamat politik Rocky Gerung. Menurut Taufik, kampus bukanlah tempat doktrinal yang menawarkan gagasan tunggal dan menutup diri dari perdebatan. Sebaliknya, kampus merupakan tempat menguji gagasan dan mengembangkan tradisi berpikir kritis. Dengan demikian, pelarangan diskusi dengan alasan dikhawatirkan akan mengganggu kondusifitas kampus seharusnya tidak terjadi. "Apabila ada yang tidak

BOGOR (14 September): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menyampaikan pentingnya sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh seluruh elemen masyarakat. Taufik mengungkapkan hal itu saat memberikan seminar pembekalan kepada peserta parlemen remaja (Parja) 2023, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/9). "Kuncinya tetap berada di sosialisasi. Kalau sosialisasi ini tidak mampu untuk membangun pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum, maka kekhawatiran itu bisa saja terjadi. Oleh karena itu, baik DPR RI maupun pihak pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham, harus terus menggiatkan