NasDem Kecam Keras Praktik Jual Beli Organ Manusia
JAKARTA (31 Juli): Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani mengecam keras praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan jual beli organ tubuh ke Kamboja. Ia juga mengecam oknum Polri dan Imigrasi yang terlibat. "Para hakim pengadilan yang nantinya menyidangkan kasus ini juga harus memberikan hukuman yang berat bagi pelaku," tegas Irma dalam keterangannya, Minggu (30/7). Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Partai NasDem itu menilai keterlibatan aparat negara dapat mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional. Irma mendesak Kementerian Luar Negeri
Penanganan TPPO Harus Libatkan Semua Pihak
KUPANG (20 Juli): Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Jacki Uly, mengatakan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kategori kejahatan luar bisa. Pencegahan dan penanganan kejahatan itu harus melibatkan banyak pihak. "Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kepolisian, imigrasi dan semua stakeholder, serta masyarakat harus membangun satu komitmen dalam menanggulanginya," ujar Jacki di Kupang, NTT, Selasa (18/7). Ia menyebut TPPO merupakan kejahatan sadis dan di luar batas kemanusiaan. Bahkan, kebayakan korban TPPO diambil organ tubuhnya untuk diperdagangkan di pasar gelap. "Kejahatan yang sungguh parah, menjual dan
Perlu Ada Lembaga Khusus Tangani TPPO
JAKARTA (2 Agustus): Penindakan hukum dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan kementerian atau lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Hal ini dibutuhkan agar penanganan TPPO lebih komprehensif dan ada yang bertanggung jawab. "Harus ada pihak yang secara khusus ditunjuk penuh oleh pemerintah untuk bertanggung jawab dan berkomitmen dalam penindakan hukum serta pencegahan TPPO agar tidak terjadi tumpang tindih dan saling mengkambinghitamkan," ungkap anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Nurhadi dalam keterangannya, Selasa (2/8). Legislator NasDem itu menilai perlu ada pihak yang fokus
Tindak Pidana Perdagangan Orang Harus segera Diakhiri
JAKARTA (1 Agustus): Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan terukur untuk menekan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia yang masih cenderung tinggi. "Ancaman tindak pidana perdagangan orang terhadap setiap warga negara semakin tinggi dengan munculnya ancaman krisis ekonomi dan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi literasi yang memadai," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/8). Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat pada 2021 terdapat 678 korban TPPO. Dalam