a

Ujang Bey Tag

JAKARTA (3 Februari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, mendukung pemerintah dalam menyelaraskan perubahan jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. “Tadi yang dijelaskan oleh Mendagri soal perubahan-perubahan itu, kalaupun nanti kita sepakati bahwa tanggal akan ditetapkan oleh pemerintah, pada prinsipnya kita mengikuti tanggal pelaksanaan itu. Kita serahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” ujar Ujang Bey dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta,

JAKARTA (31 Januari): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, mengapresiasi langkah Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang membuka kepemilikan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di Perairan Kabupaten Tangerang. Dia meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut. "Jangan sampai di kemudian hari terjadi gugatan-gugatan, dan mereka juga beralibi HGB di atas perairan itu bukan masalah ilegal atau tidak ilegal. (Bisa saja) mereka menyatakan sudah ada izin, sudah bayar pajak dan juga memiliki

JAKARTA (22 Januari): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, menyoroti stabilitas politik dan ekonomi untuk menjadi pertimbangan dalam kesepakatan menetapkan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama dalam menyelaraskan jadwal pelantikan kepala daerah dengan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Pada prinsipnya saya setuju yang dijelaskan oleh Menteri, pertama tentang stabilitas politik dan ekonomi. Itu penting, kita juga harus mengacu pada RPJMN dan RPJMD

SUMEDANG (30 Desember): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menekankan pentingnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dalam struktur parlemen di Indonesia. "DPD punya peran strategis sebagai representasi daerah serta untuk memperkuat checks and balances dalam pemerintahan," ujar Bey dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Marga Jaya, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Senin (30/12). Dalam sosialisasi bertajuk 'Penguatan Dewan Perwakilan Daerah' itu, Bey menekankan bahwa DPD menjadi representasi dan membawa kepentingan daerah di tingkat nasional. "Peran ini diharapkan memperkuat hubungan pemerintah pusat dan

SUMEDANG (30 Desember): Warga Sumedang menyambut antusias anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Desa Marga Jaya, Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat, Minggu (29/12). Kegiatan bertema “Peran dan Kewenangan MPR” ini digelar di Aula Saung Talaga Warna dan dihadiri berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Bey mengingatkan bahwa MPR memiliki peran vital dalam menjaga konstitusi negara. Oleh karenanya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa perlu diperdalam. “MPR adalah

MAJALENGKA (16 Desember): Anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menekankan pentingnya komitmen bersama dan partisipasi aktif masyarakat agar sistem demokrasi tetap sehat dan berkelanjutan. "Sistem demokrasi yang kokoh memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa. Prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat harus dijaga agar demokrasi bisa berjalan sehat dan berkelanjutan,” ujar Ujang dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di Kantor DPD NasDem Majalengka, Jawa Barat, Jumat (13/12). Sosialisasi bertajuk 'Penguatan Sistem Demokrasi untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel' itu dihadiri elemen pemuda,

JAKARTA (25 November): Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) NasDem Komisi II DPR RI, Ujang Bey, optimistis gelaran Pilkada Serentak 2024 dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Terutama, upaya memastikan penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan kebutuhan pemilu dan mengantisipasi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Saya kira itu langkah baik dalam rangka menjaga kualitas demokrasi pilkada,” ujar Ujang Bey di Jakarta, Senin (25/11). Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang) itu mengungkapkan, Komisi II DPR telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah wilayah,

BANDUNG (15 November): Anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pembiayaan Pilkada 2024 di Provinsi Jawa Barat mencapai Rp1,6 triliun. Angka itu terhitung tinggi sehingga perlu pengawasan ketat. "Kita harus memastikan penggunaan NPHD diawasi dengan baik. Jangan sampai, setelah pelaksanaan pilkada, muncul masalah yang tidak diinginkan, seperti 'piring kotor' yang merusak integritas proses pilkada itu sendiri," ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, seusai pertemuan Komisi II DPR dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, penyelenggara pemilu, serta Penjabat Bupati dan

JAKARTA (11 November): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ujang Bey mengingatkan agar penjabat kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota memberikan kontribusi konkret bagi kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, demi terjaganya demokrasi di Indonesia. "Sebagaimana disampaikan bahwa semangat dan motif Komisi II DPR mengundang para penjabat adalah terkait dengan permasalahan-permasalahan yang bersentuhan langsung dengan pilkada serentak," ungkap Ujang Bey saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pj Gubernur

JAKARTA (30 Oktober): Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ujang Bey menyatakan program ketersediaan tiga juta rumah bisa menjadi proyek strategis nasional (PSN). Sebagai partai pendukung pemerintah, program-program semacam itu harus disukseskan. "Selama ini berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2020-2023, telah terjadi 115 konflik agraria yang disebabkan oleh proyek strategis nasional. Jangan sampai program-program yang sekarang diprioritaskan oleh Presiden Prabowo hanya akan menambah beban konflik agraria," ungkap Ujang dalam Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Kepala