Polri Perlu Evaluasi Penghentian Kasus Kekerasan Seksual di Sulsel
JAKARTA (24 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya meminta Polri mengevaluasi penghentian kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel). Willy mengatakan, semestinya aparat memiliki perspektif terhadap korban kekerasan seksual, terlebih setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) resmi diberlakukan per Mei 2022. "Ada baiknya Polri melakukan evaluasi atas hal ini. Aparat harus punya perspektif korban. Sehingga langkah yang diambil atas kasus ini tidak lagi langkah yang biasa-biasa saja, tetapi langkah yang harus luar biasa," ujar
Fraksi NasDem DPR akan Bahas Restorasi Sektor Tembakau
JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menerima audiensi Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR RI, Gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/5). AMTI menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan tembakau di Indonesia. Di antaranya, makin masifnya kampanye negatif mengenai tembakau, hingga beberapa aturan yang menghambat berjalannya industri tembakau di Indonesia. “Penyelesaian masalah tembakau ini harus dari hulu ke hilir, karena kan semua berkaitan. Satu yang pasti itu isu cukai, yang sejauh ini selalu
NasDem Harap Aturan Turunan UU TPKS Segera Disahkan
JAKARTA (12 Mei): Fraksi Partai NasDem DPR RI berharap aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi, segera disahkan. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengemukakan itu Rabu (11/5) menanggapi penandatanganan UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Presiden Jokowi pada Senin (9/5). "Kan ada empat Perpres (Peraturan Presiden) dan empat PP (Peraturan Pemerintah). Itu harus secepatnya bisa diselesaikan," tegas Willy Aditya, yang juga Ketua Panja RUU TPKS itu. Menurut
Willy Minta Slot Paripurna DPR untuk RUU TPKS
JAKARTA (4 April): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Willy Aditya mengatakan pembahasan RUU TPKS sudah hampir selesai. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) sudah bersurat kepada pimpinan DPR untuk menjadwalkan pengesahan RUU TPKS pada Masa Sidang IV Tahun 2021-2022. "Saya sudah bersurat ke pimpinan untuk dapat slot di paripurna," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR itu menyampaikan, pembahasan RUU TPKS tinggal sekitar tiga daftar inventarisasi masalah (DIM). Selanjutnya, RUU TPKS akan dibahas pada tingkat
Penundaan Pemilu tak bisa Berdasarkan Big Data
JAKARTA (17 Maret): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan usulan penundaan pemilu tidak bisa hanya berdasarkan big data. Menurutnya, banyak aspek yang harus dipertimbangkan terkait penyelenggaraan pemilu. "Benar (penundaan pemilu tak bisa berdasarkan big data). Banyak aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kita," kata Willy, Rabu (16/3). Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menegaskan penundaan pemilu berdampak besar terhadap kenegaraan, di antaranya perpanjangan masa jabatan Presiden. Padahal konstitusi sudah membatasi masa jabatan Presiden karena Indonesia menganut sistem demokrasi. "Demokrasi adalah pertimbangan yang kita
NasDem Berkomitmen Perjuangkan Ruang Publik untuk Rakyat
JAKARTA (25 Januari): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menegaskan Partai NasDem berkomitmen memperjuangkan public space (tempat umum) dan public sphere (ruang publik) untuk masyarakat Indonesia. “Kita perjuangkan public space dan public sphere sebagai komitmen. Partai NasDem bukan hanya merebut dan mempertahankan kekuasaan, tapi kita merestorasi ide dan imajinasi untuk menghasilkan ruang publik bagi warga negara,” ujar Willy dalam sambutannya saat membuka Parliaments Lecture yang mengambil tajuk 'Menata Ruang, Mengaktifkan Publik' di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Selasa (25/1). Menurut
Fraksi NasDem DPR Terima FKDI Bahas Dana Operasional Kades
JAKARTA (18 Januari): Fraksi Partai NasDem DPR RI menerima audiensi Forum Kepala Desa Indonesia (FKDI) di ruang rapat Fraksi Partai NasDem DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1). FKDI diterima Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR, Willy Aditya, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR, Saan Mustopa, anggota Fraksi NasDem Partai DPR, Sri Wulan, Fadholi, dan Eva Yuliana. Dalam audiensi tersebut, FKDI menginginkan bantuan Fraksi Partai NasDem DPR untuk memperjuangkan 5% anggaran Dana Desa (DD) sebagai dana operasional kepala desa. Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo saat bertemu ribuan
Fraksi NasDem DPR Gelar Workshop untuk Tenaga Ahli
JAKARTA (12 Januari): Fraksi Partai NasDem DPR RI mengadakan workshop bagi Tenaga Ahli (TA) Fraksi Partai NasDem DPR RI di Ruang Panja, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu-Kamis (12-13/1). Narasumber dalam workshop tersebut di antaranya Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya, Ketua Bidang Kerja Sama Legislatif DPP Partai NasDem, Atang Irawan, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI, Inosentius Samsul. Workshop tersebut bertujuan untuk mewujudkan TA yang terampil serta memahami tugas dan fungsinya dalam membantu tugas fraksi. Turunan materi yang diberikan pada workshop di antaranya
NasDem Terus Perjuangkan Isu-Isu Kerakyatan
JAKARTA (29 Desember): Fraksi Partai NasDem DPR RI akan terus fokus memperjuangkan isu-isu kerakyatan, di antaranya lewat RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan RUU Pendidikan Kedokteran (Dikdok). “Saya Ketua Panja (Panitia Kerja) semua RUU yang populis, alias prorakyat. Mulai dari RUU PPRT, RUU MHA, RUU TPKS, dan RUU Dikdok. Itu semua saya niatkan dan perjuangkan. Apa yang selama ini menjadi komitmen politik, saya coba realisasikan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI,