NasDem Berupaya Penuhi Kuota 30% Perempuan di KPU-Bawaslu
JAKARTA (16 Februari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan pihaknya mengupayakan terpenuhinya kuota perempuan minimal 30% untuk anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Kini para calon anggota penyelenggara pemilu tersebut sedang menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. "Kita masih berupaya untuk 30 persen perempuan (menjadi anggota KPU-Bawaslu). Kita upayakan sebagai bentuk komitmen kita terkait dengan kesetaraan," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2). Saan menjelaskan, proses pengambilan keputusan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPU-Bawaslu
NasDem Nilai Biaya Pemilu Rp76 Triliun Terlalu Tinggi
JAKARTA (16 Februari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta KPU menghitung kembali usulan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Ia menilai usulan anggaran sebesar Rp76 triliun terlalu tinggi. "Apalagi di tengah kondisi pandemi saat ini," ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Legislator NasDem itu mengatakan penyelenggara Pemilu 2024 masih bisa menekan anggaran dengan melakukan efisiensi di beberapa tahapan, seperti proses rekapitulasi, pengurangan masa kampanye, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pemutakhiran data. "Semua tahapan kami melihat masih bisa diefisiensikan dengan inovasi dan kebijakan yang tepat,"
Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas
JAKARTA (15 Februari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan integritas merupakan hal penting dan akan ditekankan pada uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. "Tentu sisi kemandirian, ini menyangkut soal integritas. Kita tidak mau nanti ke depan banyak penyelenggara pemilu yang tersangkut masalah hukum maupun etik. Kita ingin penyelenggara pemilu yang akan datang itu tidak mudah diadukan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Saan di Senayan, Jakarta, Selasa (15/2). Legislator NasDem itu mengemukakan hal tersebut mengingat sebelumnya anggota
NasDem Hormati Penggugat UU IKN
JAKARTA (25 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menghormati pihak yang berencana menggugat UU Ibu Kota Negara (IKN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan gugatan ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara. "Menurut saya hormati saja. Itu hak konstitusional warga negara yang memang keberatan terkait RUU IKN yang disahkan menjadi UU, dengan melakukan judicial review ke MK," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1). Legislator NasDem itu mengatakan, DPR akan menyiapkan argumen soal pengesahan RUU IKN menjadi UU. Juga soal waktu
NasDem Sarankan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024
JAKARTA (25 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa meminta KPU membuat tahapan pemilu lebih efisien. KPU diharap punya skenario untuk mengantisipasi agar tidak seperti Pemilu 2019 yang menimbulkan ratusan petugas penyelenggara pemilu meninggal diduga akibat kelelahan. Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu menyambut positif usulan Mendagri Tito Karnavian yang meminta masa kampanye Pemilu 2024 dipotong dari 120 hari menjadi maksimal 90 hari, dengan catatan partisipasi masyarakat tetap diperhatikan. Masa kampanye yang panjang, kata Saan, berpotensi meningkatkan dinamika
Komisi II DPR Ingin Seleksi Anggota KPU-Bawaslu Awal Februari
JAKARTA (20 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan Komisi II DPR telah menerima nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027. Para calon anggota penyelenggara pemilu tersebut akan segera diseleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). "Jadi kita (Komisi II DPR) masih menunggu penugasan dari pimpinan DPR lewat Bamus (Badan Musyawarah)," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat
Identitas Digital Perlu Persiapan Matang
JAKARTA (13 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengubah dokumen fisik E-KTP dan Kartu Keluarga menjadi identitas digital perlu kesiapan matang, terutama dalam keamanan data. “Kalau misalnya Kemendagri memiliki rencana untuk mentransformasi KTP yang ada sekarang, elektronik ke digital, itu memang harus dipersiapkan secara matang. Terutama terkait dengan soal keamanan,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/1). Legislator NasDem itu menilai, identitas digital rawan mengalami kebocoran data. Hal tersebut pernah terjadi ketika Kemendagri membuat e-KTP. “Dengan
Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Kewenangan Pemerintah
JAKARTA (13 Januari): Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa mengatakan Fraksi NasDem DPR RI menyerahkan sepenuhnya mekanisme pengangkatan penjabat (Pjt) kepala daerah kepada pemerintah. "Kita serahkan saja ke pemerintah, apakah dia mau membikin pansel (panitia seleksi), ada uji kepatutan dan kelayakan, kita percayakan saja kepada pemerintah," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1). Wakil Ketua Komisi II DPR itu menegaskan kewenangan penunjukan penjabat kepala daerah adalah hak penuh pemerintah. Hal itu diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Komisi II DPR Segera Uji Calon Anggota KPU-Bawaslu
JAKARTA (12 Januari): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, Komisi II DPR sudah menggelar rapat internal untuk menyusun agenda uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu. "Kami sudah kasih spot waktu, yaitu di pekan kedua Februari," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/1). Saan menyampaikan Komisi II DPR saat ini dalam posisi menunggu pengajuan nama-nama calon anggota KPU-Bawaslu dari Presiden Joko Widodo. "Kami tunggu surat dari Presiden," kata Legislator NasDem dari Dapil Jawa Barat VII (Kabupaten Bekasi, Karawang, Purwakarta) itu. Menurut Saan, beberapa
Kekhususan IKN Baru Masih Dibahas DPR
JAKARTA (7 Januari): Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Ibu Kota Negara (IKN), Saan Mustopa mengatakan pemerintah mengusulkan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dimulai pada semester pertama 2024. Usul itu tercantum dalam draf RUU IKN. "Kalau draf RUU dari pemerintah, usul kepindahannya itu kan dimulai di semester pertama di 2024," kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI itu mengatakan, ketentuan tersebut masih menjadi bahan perdebatan. Fraksi-fraksi di DPR mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam pemindahan tersebut. "Apakah kalau 2024