Jabatan Wakil Mendagri Penting dan Masuk Akal
JAKARTA (7 Januari): Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengadakan jabatan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) penting dan masuk akal. "Menurut saya memang penting dan masuk akal kalau Presiden membentuk Wamendagri," ujar Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/1). Saan menilai Kepala Negara menginisiasi posisi Wamendagri untuk membantu Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, sehingga beban kerja bisa dibagi. Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, Kemendagri bakal mempersiapkan agenda besar seperti Pemilu Serentak 2024. "Ada Pemilihan Umum 2024
NasDem Matangkan Mekanisme Konvensi Capres
JAKARTA (29 Desember): Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa mengatakan Partai NasDem terus mematangkan mekanisme konvensi untuk pencalonan presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. "Mekanisme konvensinya sedang digodok sambil NasDem mencari partner konvensi. Supaya memberikan kepastian calon pemenang konvensi, jaminan maju sebagai calon presiden," kata Saan dalam diskusi daring terkait rilis survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Selasa (28/12). Saan menjelaskan, saat ini Partai NasDem berusaha membangun komunikasi dengan beberapa partai politik agar bisa dilakukan konvensi secara bersama. Mitra dalam konvensi penting untuk
KPU Bawaslu Harus Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
BANDUNG (22 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustofa mengatakan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 masih dihadapkan beberapa potensi permasalahan. Untuk itu, ia meminta KPU dan Bawaslu mengantisipasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi. Di antaranya terkait distribusi logistik pemilu, data pemilih, kapasitas dan beban kerja petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terlalu tinggi, data hasil penghitungan suara, hingga terjadinya gugatan akhir pemilu. Selain itu, tambah Saan, juga ada kesulitan pemilih dalam menggunakan hak pilih, lantaran pemilu diprediksi akan menggunakan banyak surat suara. "Kita melihat contohnya
Sulit Ubah Presidential Threshold Pemilu 2024
JAKARTA (17 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa mengatakan tidak cukup ruang untuk mengubah ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold (PT) dari 20% menjadi 0% di Pemilu 2024. “Kita sepakat untuk tidak melakukan revisi UU Pemilu. Presidential Threshold ada di UU Pemilu. Karena UU Pemilu tidak direvisi, maka 2024 tetap menggunakan Presidential Threshold 20 persen,” kata Saan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12). Terkait kemungkinan diterbitkannya Perppu untuk mengubah PT, Legislator NasDem itu menegaskan hal itu mustahil terjadi. “Tidak mungkinlah
NasDem Apresiasi Penanganan Covid-19 di Babel
PANGKAL PINANG (12 Desember): Penanganan pandemi Covid-19 dan berbagai pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendapat apresiasi Komisi II DPR RI. Apresiasi tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustopa saat memimpin tim kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Babel, di Pangkal Pinang, Babel, Jumat (10/12). Komisi II DPR RI mengunjungi Provinsi Bangka Belitung sebagai bagian dari salah satu tugas pengawasan yang diamanahkan UU kepada DPR RI, khususnya terkait penyelenggaràan
Saan Tegaskan Pilkada 2024 Tetap Sesuai Jadwal
JAKARTA (8 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menegaskan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal yakni Pada November 2024. Ia membantah wacana Pilkada 2024 dimajukan ke bulan September. Legislator NasDem itu mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tetap terlaksana sesuai jadwal karena sudah diatur UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 8 disebutkan, pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh
Segera Reses Komisi II DPR tak bisa Bahas Jadwal Pemilu 2024
JAKARTA (3 Desember): Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyatakan Komisi II DPR tidak bisa menggelar rapat konsultasi terkait jadwal Pemilu 2024 sesuai permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 7 Desember 2021. "Yang jelas kita tidak bisa (rapat konsultasi pada 7 Desember)," kata Saan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12). Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR itu mengatakan, Komisi II DPR sudah memiliki agenda rapat dengan mitra kerja lain pada 7 Desember 2021. Agenda Komisi II DPR sudah disusun sejak awal Masa Sidang Ke-II