a

Wakil Ketua Komisi III DPR Tag

JAKARTA (3 Mei): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta pihak kepolisian menindak tegas oknum-oknum pembuat pelat nomor palsu. Menurut Sahroni, bila hal itu dibiarkan, para pemalsu akan menganggap remeh persoalan tersebut. "Saya minta polisi tegas memberantas semua pelat palsu ZZ. Selain itu, para pemalsunya juga harus ditindak tegas dan dipidanakan. Lagi pula, pengeluaran pelat khusus ZZ ini hanya boleh untuk pejabat terkait, tidak boleh karena kedekatan dengan pihak tertentu," ungkap Sahroni dalam keterangannya, Jumat (3/5). Sebelumnya Korlantas Polri telah menyetop penerbitan pelat khusus berkode

JAKARTA (25 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri bekerja sama dengan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) guna mendapatkan pemahaman lebih terkait narkoba jenis baru serta modus baru peredaran narkotika berupa liquid ganja. Modus itu terungkap setelah personel Polres Metro Jakarta Selatan menangkap selebgram dan atlet e-sports yang kini tengah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka ditangkap lantaran menghisap vape berisi liquid ganja mengandung tetrahydrocannabinol (THC). “Polri harus makin adaptif dan canggih. Jenis narkoba sekarang makin aneh-aneh. Untuk mempelajari dan

JAKARTA (24 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendesak Polri menindak tegas anggota Polsek Sawahan, Polrestabes Surabaya, Aipda K, 53. Oknum polisi itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak tirinya yang berusia 15 tahun. “Jadi kalau bisa langsung tegas saja, PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) dan pidanakan, beri hukuman yang berat. ," tegas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (24/4). Bendahara Fraksi Partai NasDem DPR RI itu menilai perbuatan pelaku sangat bejat dan tidak dapat dimaafkan. Ia melakukan aksi bejat tersebut selama empat

JAKARTA (19 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, meminta Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bersinergi dalam memberikan pembinaan pada para terduga teroris sambil terus memburu jaringan terorisme yang masih tersisa di Indonesia. "Saya yakin, prestasi ini akan berlanjut di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya dengan sinergi antara Densus 88 dan BNPT dalam mencegah terorisme. Densus 88 yang memburu, dan BNPT yang membina mereka hingga bisa kembali ke masyarakat. Ini kerjasama yang baik sekali," ungkap Sahroni

JAKARTA (18 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendorong Polri bekerja sama dengan TNI guna memantau penggunaan pelat dinas palsu. Menurut Sahroni, banyak oknum yang menggunakan pelat dinas palsu. Pernyataan Sahroni tersebut merespons polemik arogansi pengendara Toyota Fortuner berpelat dinas TNI palsu. Menurut dia, pengawasan ketat harus dilakukan untuk menjaga nama baik institusi. “Permasalahan pelat dinas itu banyaknya akibat ulah oknum. Baik itu ternyata dipakai saudara, kerabat, atau bahkan oknum tak bertanggung jawab. Nah kita tidak ingin gara-gara mereka ini, nama baik institusi

JAKARTA (18 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta aparat kepolisian untuk terus waspada terhadap modus-modus baru penyelundupan narkoba di tengah momentum mudik Lebaran 2024. “Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka,” ungkap Sahroni dalam keterangannya, Rabu (17/4). Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu)

JAKARTA (16 April): Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyakini pemerintah dan lembaga legislatif tak memiliki keraguan dalam menindak kelompok separatis Papua. Seluruh pihak terkait diyakini serius menyikapi berbagai tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal itu disampaikan Sahroni merespons pandangan pengamat militer Khairul Fahmi yang menyebut TNI-Polri bisa saja memberantas OPM bila ada keputusan politik dari pemerintah dan DPR. “Kita semua sudah sangat konsisten dari awal bahwa apapun yang mengancam NKRI harus diberantas. Dan jangan sampai ada lagi aparat TNI-Polri serta warga

JAKARTA (5 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni meminta agar petugas Damkar Jakarta Timur berinisial SN yang mencabuli anak kandungnya dihukum berat. Legislator NasDem itu juga menekankan agar korban diberikan perlindungan dan pemulihan. "Saya minta polisi langsung memberikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal," kata Sahroni dalam keterangannya, Kamis (4/4). Sahroni menilai dalam kasus itu pelaku adalah pelaku kejahatan, bukan ayah korban. Menurutnya, tidak ada ayah yang tega melakukan

JAKARTA (4 April): Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polres Jakarta Utara (Jakut) menjadi mediator polemik warga Kampung Susun Bayam. Legislator NasDem dari Dapil Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu) itu meminta kepolisian tidak represif. “Saya meminta kepolisian agar tidak menggunakan cara-cara represif, dan berharap justru polisi bisa memediasi antara warga Kampung Bayam dan pihak Jakpro dan Pemprov DKI. Karena itu, dibutuhkan cara-cara dialog yang konstruktif dan saling percaya,” tegas Sahroni dalam keterangannya, Rabu (3/4). Bendahara Umum Fraksi Partai NasDem

JAKARTA (28 Maret): 13 oknum anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengeroyok satpam di kantor leasing di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, ditangkap. Aparat berwajib didorong menindak tegas oknum tersebut. "Jangan ada yang dibiarkan lolos. Karena oknum-oknum bergaya preman ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Semua serba ‘mentang-mentang’, dikira negara punya mereka. Main pukul tanpa peduli hukum,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Kamis (28/3). Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu meminta pihak kepolisian mendalami aktivitas ormas tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian