Martin Manurung Berharap BMTH Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DENPASAR (26 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan, proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang tengah dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi. "Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pascapandemi covid 19," ungkap Martin saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4). Martin juga menjelaskan, PSN tersebut
Pemerintah Harus Lakukan Diplomasi Ekonomi Sikapi Melemahnya Rupiah
JAKARTA (22 April): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan, nilai tukar rupiah yang terus merosot terhadap dolar AS hingga menembus Rp 16.257,89 per 1 dolar AS pada Minggu (21/4), penting bagi pemerintah untuk melakukan diplomasi ekonomi. “Diplomasi ekonomi ini, baik menteri luar negeri maupun menteri-menteri di sektor ekonomi harus aktif melakukan diplomasi ekonomi ke berbagai negara yang kita punya hubungan perdagangan, baik kita mengekspor maupun mengimpor. Toh sama-sama membutuhkan juga,” ungkap Martin dalam keterangannya, Minggu (21/4) Bagi Martin, solusi atas nilai tukar rupiah
Penindakan Pelanggaran Industri Digital Jangan Tebang Pilih
JAKARTA (5 Maret): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengungkapkan segera memanggil Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM, TikTok, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemanggilan empat pihak tersebut terkait sejumlah pelanggaran yang mengemuka ke publik, yakni TikTok melalui fitur TikTok Shop masih terhubung dengan platform media sosial. "Sehubungan dengan rencana pemanggilan pihak TikTok, Kemendag, Kemenkop dan UKM, serta KPPU, akan kami pertimbangkan sebagai bagian dari tanggung jawab pengawasan dan legislasi. Kolaborasi dengan semua pihak terkait diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan
Pemerintah Pusat Harus Segera Ambil Sikap Terkait Pengungsi Rohingya
JAKARTA (8 Desember): Pemerintah pusat diminta segera membangun komunikasi yang efektif dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam menyingkapi masalah pengungsi Rohingya di Aceh. Jangan sampai permasalahan pengungsi Rohingya hanya dianggap masalah kecil yang cukup ditangani Pemerintah Kota. “Pemerintah Pusat segera berkomunikasi dengan UNHCR terkait nasib pengungsi, jangan pengungsi Rohingya hanya diurus sekelas Pemerintah Kota,” kata Ketua Bidang Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Martin Manurung, di Jakarta, Jumat (8/12). Martin yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengingatkan, sebagai
Martin Harap Gabungan TikTok-GoTo tidak Timbulkan Monopoli
JAKARTA (1 Desember): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mengingatkan agar jangan sampai ada dominasi pasar di berbagai sektor bisnis yang hanya dikuasai oleh satu konglomerasi. Hal itu ditekankan Martin menanggapi kabar TikTok bakal bergabung dengan PT GoTo Gojek Tokopedia (GoTo) terkait rencana pembukaan kembali platform layanan jual-belinya, TikTok Shop, di Indonesia. GoTo merupakan perusahaan teknologi besar di Tanah Air yang memiliki beragam lini bisnis, mulai dari keuangan, transportasi, hingga e-commerce. "Jika GoTo tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko monopoli dan persaingan tidak sehat
Martin Pimpin Uji Kelayakan Calon Anggota BPKN
JAKARTA (30 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) masa jabatan 2023-2026. Uji kelayakan dan kepatutan dilangsungkan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu-Kamis (29-30/11). Martin mengatakan pihaknya melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 25 calon anggota BPKN. “Sesi pertama penyampaian visi dan misi calon anggota BPKN sesi kedua tanya jawab,” imbuh Martin. “Hasil fit and proper test akan dikirim DPR ke Presiden untuk ditindaklanjuti,” kata Legislator NasDem dari Dapil Sumatra
NasDem Sayangkan Pemerintah Lambat Antisipasi Lonjakan Harga Beras
JAKARTA (28 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, menyayangkan sikap pemerintah yang terlambat mengantisipasi lonjakan harga beras. Walhasil, menjelang kenaikan permintaan saat Natal dan Tahun Baru seperti saat ini, harga beras melambung tinggi. "Soal beras, memang harus diakui, pemerintah terlambat melakukan antisipasi," ujar Martin, Senin (27/11). Martin tidak memungkiri, strategi jangka pendek paling efektif dalam mengendalikan harga beras adalah dengan operasi pasar. Sayangnya, meski sudah lebih dari sebulan harga beras terus terkerek, pemerintah masih enggan memasifkan operasi pasar beras. Hasilnya sudah bisa ditebak, beras
Martin Pertanyakan Langkah Pemerintah Redam Kenaikan Harga Bahan Pokok
JAKARTA (27 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, mempertanyakan langkah pemerintah untuk meredam kenaikan harga barang-barang pokok dan kebutuhan penting lainnya. "Sebagaimana kita tahu, hari ini hampir seluruh harga bahan-bahan pokok seperti beras, daging, cabai, kedelai, dan sebagainya meroket naik," ujar Martin dalam keterangannya, Senin (27/11). Martin mengatakan, inflasi pada Oktober 2023 tercatat meningkat sebesar 2,56% (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan September yang 2,28%. "Ini disebabkan masalah di sisi supply dan rantai pasok global yang terganggu, sehingga terjadi cost-push inflation (inflasi akibat sisi penawaran). Bagaimana pemerintah
Martin Harap Pembangunan Tol Bayung Lencir-Tempino Sesuai Jadwal
JAMBI (23 November): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, berharap pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino dapat berjalan sesuai jadwal dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. "Kehadiran proyek ini menjadi jalan tol pertama di Provinsi Jambi yang menghubungkan daerah Jambi ke Palembang hingga Lampung. Proyek senilai Rp2,76 triliun ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus mendapat dukungan masyarakat, pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah," ujar Martin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI ke Provinsi Jambi, Rabu (22/11). Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino
Martin Manurung Terus Dorong Percepatan Elektrifikasi di Kepulauan Nias
JAKARTA (13 November): Sekitar 97% desa di Indonesia yang sudah teraliri listrik, dan tinggal 3% lagi yang belum menikmati aliran listrik. Sejumlah desa di Nias, Sumatra Utara (Sumut) termasuk dalam 3% tersebut. Semua desa atau daerah yang belum teraliri listrik tersebut harus terus diperjuangkan. "Listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Di tengah zaman yang sedemikian canggih, di saat sudah ada mobil listrik, kereta cepat, tetapi masih ada ribuan desa yang belum teraliri listrik. Padahal, listrik menjadi kebutuhan pokok masyarakat, karena listrik terkait dengan pendidikan, usaha, dan