Martin Manurung Salurkan 15 Ekor Sapi Kurban di Dapilnya
BALIGE (10 Juli): Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI, Martin Manurung menyalurkan 15 ekor sapi kurban untuk 15 masjid/musala yang ada di Dapilnya Sumatera Utara II. Bantuan sapi kurban tersebut merupakan rutinitas Martin dalam setiap momen Idul Adha. Dapil Sumatera Utara II meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Nias Selatan, Samosir, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Hewan
NasDem Apresiasi Peluncuran Call Center Korban Perdagangan Digital
JAKARTA (24 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengapresiasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang telah meluncurkan layanan call center untuk menerima aduan dari korban perdagangan digital seperti aset kripto dan investasi robot trading. Layanan pengaduan yang dinamai Lini (Layanan Informasi) Bappebti tersebut merupakan salah satu hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Bappebti beberapa waktu lalu. “Kita apresiasi Bappebti yang telah melaksanakan hasil rapat kerja kita. Kita berharap peluncuran call center itu dapat membantu para korban perdagangan digital, seperti aset kripto
NasDem Sambut Baik Proposal Damai Hasil Voting PKPU Garuda Indonesia
JAKARTA (19 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menyambut baik hasil voting Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Garuda Indonesia. Dalam pemungutan suara yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (17/6), hampir seluruh kreditur menyetujui proposal damai yang diajukan maskapai plat merah tersebut. Dengan hasil tersebut, Ketua Panja Penyelamatan Garuda Indonesia itu berharap perbaikan Garuda Indonesia terus dilakukan, seiring dengan dukungan politik yang diberikan Komisi VI DPR RI. "Dengan hasil ini kita optimistis maskapai kebanggaan negara kita dapat terus terbang. Hasil ini
Limitasi Waktu Kurator BUMN tak Langgar UU
JAKARTA (14 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung mengatakan, pemberian batas atau limitasi waktu terhadap kurator untuk penyelesaian target pemberesan harta pailit perusahaan BUMN yang mengalami kepailitan tidak melanggar ketentuan undang-undang (UU) yang berlaku. “Saat ini banyak BUMN yang sedang dalam masa kepailitan, bahkan mau dijual. Nah, saya melihat kendala itu juga dari sisi waktu," kata Martin saat Rapat Panja Restrukturisasi dan Penyehatan BUMN dengan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/6). Legislator NasDem
NasDem Gelar FGD Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia
JAKARTA (8 Juni): DPP Partai NasDem menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pra-Rakernas, dengan tema 'Perkembangan Ekonomi, Pangan, dan Geopolitik Dunia', di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/6). Hadir memberikan keynote speech, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Sedangkan narasumber ialah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Andi Widjajanto; Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu; Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo; Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Arsjad Rasjid; Ketua Umum Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia
NasDem Dukung Penguatan Pengawasan KPPU
JAKARTA (7 Juni): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung menegaskan perlunya penguatan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari segi dukungan anggaran, terutama dukungan anggaran dalam program pengawasan persaingan usaha. Diketahui, KPPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp100 miliar. "KPPU dengan anggaran sekitar Rp100 miliar, maka anggaran pengawasannya cuma Rp15 miliar. Lalu kita minta KPPU mengungkap, membongkar mafia minyak goreng. Ini logikanya dimana?," kata Martin dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam),
Komisi VI DPR Setujui Pagu Indikatif Mitra Kerja Tahun 2023
JAKARTA (6 Juni): Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran 2023 untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung memaparkan persetujuan tersebut dengan rincian, pagu indikatif BP Batam tahun 2023 sebesar Rp1,7 triliun dengan usulan tambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp386 miliar untuk mendanai kegiatan prioritas nasional di BP Batam. Untuk BPKS Sabang, tambah
NasDem Desak Bappebti Buka Pusat Pengaduan Masyarakat dalam 30 Hari
JAKARTA (27 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) membangun pusat pengaduan untuk para korban robot trading, selambat-lambatnya dalam 30 hari ke depan. "Itu yang sekarang jadi keresahan masyarakat. Mereka (korban) tidak tahu harus mengadu ke mana," ujar Martin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/5). Menurut Legislator NasDem itu, masyarakat yang menjadi korban robot trading selama ini kebingungan untuk melapor, karena belum adanya pusat pengaduan. "Soal robot trading, sudah ratusan ribu orang jadi korban. Ini
NasDem Minta Bappebti Tingkatkan Pengawasan Robot Trading
JAKARTA (25 Mei): Komisi VI DPR RI mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) meningkatkan pengawasan dan pengamatan terhadap modus-modus baru penawaran investasi dengan robot trading. "Komisi VI DPR meminta Bappebti membangun layanan online atau call centre dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penyelewengan yang terjadi, termasuk pelarangan penjualan langsung dalam marketplace,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5). Legislator NasDem itu juga meminta
Martin Apresiasi Dicabutnya Larangan Ekspor CPO dan Migor
JAKARTA (20 Mei): Wakil Ketua Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Martin Manurung mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mencabut kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng (migor). "Saya mengapresiasi Presiden yang sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak termasuk dari DPR," ujar Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/5). Menurut Martin, jarak waktu satu bulan pelarangan ekspor CPO dan minyak goreng ini sudah lebih dari cukup untuk melihat dan memetakan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. "Larangan ekspor oleh Presiden itu sebagai shock