Fraksi NasDem DPR Terima Warga Kuantan Singingi Adukan Soal Lahan
JAKARTA (6 Desember): Fraksi Partai NasDem DPR RI diwakili Willy Aditya dan Ary Egahni Ben Bahat menerima audiensi masyarakat Desa Sumberjaya, Singingi Hilir, Kuantan Singingi, Riau di Ruang Rapat Fraksi NasDem, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12). Kedatangan masyarakat tersebut guna mengadukan masalah perselisihan lahan antara warga Desa Sumberjaya dengan PT Wanasari Nusantara. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya menyambut baik kedatangan warga Kuantan Singingi yang mengadukan masalah tersebut. “Kami menerima dengan baik, mendengar permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat. Kalau bisa kami bantu mencarikan
Kenaikan CHT Suburkan Pasar Rokok Ilegal
JAKARTA (1 Desember): Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan kenaikan target Cukai Hasil Tembakau (CHT) dalam APBN Tahun 2022 dapat menurunkan produktivitas Industri Hasil Tembakau (IHT). "Selain menurunkan produktivitas IHT, kenaikan CHT akan menyuburkan pasar rokok ilegal, apalagi dalam situasi pemulihan saat ini," kata Willy dalam keterangan persnya di Jakarta, Selasa (30/11). Legislator NasDem itu menyatakan ia sering mendapatkan keluhan dan penolakan terhadap kenaikan tarif CHT dari para pekerja di sektor IHT dan para petani atas kelangsungan hidup mereka. Willy yang juga Wakil Ketua
Hukum Positif belum Cukup Lindungi Korban Kekerasan Seksual
JAKARTA (26 November): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya mengatakan UU yang ada saat ini belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. “Bicara urgensinya undang-undang yang ada, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi dan lain sebagainya, masih belum cukup untuk menjadi payung hukum terhadap tindak kekerasan seksual. Jadi butuh payung hukum,” kata Willy dalam diskusi di DPR RI memperingati Hari Internasional Penghapusan Kekerasan
Revisi UU Pemilu Sulit Masuk Prolegnas 2022
JAKARTA (26 November): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya menyangsikan revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. "Tidak bisa revisi UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2022, kalau DPR dan pemerintah menolak," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Ia mengatakan revisi payung hukum pemilu yang sebelumnya diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu tidak bisa ditentukan sendiri oleh DPD. Daftar bakal beleid yang akan dibahas selama satu tahun itu harus disepakati pemerintah dan DPR.
Pengesahan Draf RUU TPKS Ditunda
JAKARTA (25 November): Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) batal melaksanakan rapat pleno pengesahan draf RUU tersebut. Pembatalan karena dua fraksi mengajukan penambahan waktu pertimbangan. "Ada beberapa fraksi yang bersurat minta untuk ditunda, minta pendalaman sembari kami juga ada masukan beberapa fraksi tertulis kemarin. Yang bersurat secara resmi ya Golkar dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan)," kata Ketua Panja RUU TPKS, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11). Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengatakan, draf RUU TPKS
Panja RUU TPKS Berusaha Satukan Pandangan Fraksi-Fraksi DPR
JAKARTA (23 November): Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Willy Aditya tidak ingin terburu-buru dan memaksakan pengesahan draf RUU TPKS. Ia ingin memastikan sikap mayoritas fraksi di DPR mendukung pengesahan draf RUU tersebut. "Kalau bisa sesuai jadwal 25 November, alangkah lebih bagus dan berbahagianya saya dan teman-teman yang lain," kata Willy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11). Willy yang juga Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu mengatakan, pembahasan RUU TPKS berpotensi terhenti jika pleno pengesahan dipaksakan. Sebab masih terdapat perbedaan
RUU Masyarakat Hukum Adat Rawat Kekayaan Budaya
JAKARTA (23 November): Problem utama belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah adanya narasi negatif yang selalu mendiskreditkan RUU MHA. Yang menjadi momok dan ketakutan adalah selalu dikaitkan dengan pembangunan, investasi dan korporasi-korporasi besar. Hal tersebut diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU MHA, Willy Aditya dalam diskusi Forum Legislasi yang mengambil tajuk ‘Urgensi RUU Masyarakat Hukum Adat’ di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11). Willy menjelaskan, RUU MHA sudah menempuh perjalanan panjang sejak pertama kali diusulkan Fraksi Partai NasDem DPR RI periode 2014-2019 dan diusulkan
NasDem Terus Berikhtiar RUU TPKS Disahkan
JAKARTA (19 November): Perjalanan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ditentukan dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) minggu depan. Mayoritas fraksi diharapkan menyetujui draf RUU TPKS tersebut. "Semoga saja bisa lolos. Ini memang spekulasi juga, kalau tidak lolos di Baleg, gugur lah UU ini," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/11). Willy yang juga Wakil Ketua Baleg DPR itu meminta publik tidak menyalahkan DPR jika RUU TPKS gagal di tengah jalan. Alasannya, pengambilan keputusan di lembaga legislatif
RUU TPKS Terbentur Usul Perluasan Cakupan
JAKARTA (18 November): Perjalanan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) masih terbentur beberapa hal. Beberapa Fraksi di DPR RI menginginkan RUU tersebut mencakup tindak pidana asusila dan tindak pidana seksual. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya mengatakan perdebatan terjadi karena ada usulan agar RUU ini mencakup lebih luas. “Konsekuensi logis tentu harus sesuai dengan logical framework yang mendasari itu, maka tindak pidana seksual, tindak pidana asusila, tidak kemudian compatible lagi. Cuma teman-teman tetap bersikeras memasukkannya. Kalau dimasukkan penyimpangan seksual, kebebasan seksual itu maka tidak
RUU Dikdok Ciptakan Dokter Bermental Humanis, Republikan
JAKARTA (17 November): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya mengatakan Fraksi Partai NasDem DPR selalu konsisten dalam merevisi UU Nomer 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok). “Revisi UU Dikdok awalnya inisiasi srikandi Fraksi Partai NasDem DPR sejak 2014, dokter Yayuk yang sudah almarhum. Kemudian menjadi inisiatif Fraksi NasDem,” kata Willy dalam Forum Diskusi Denpasar 12 bertajuk ‘Pergantian UU Pendidikan Kedokteran Sebagai Solusi Disrupsi Pelayanan Kesehatan dalam Revolusi Industri 4.0’ di Ruang Delegasi MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/11). RUU Dikdok,