Willy Aditya Tag

JAKARTA (12 November): Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, meminta semua pihak termasuk pemangku kebijakan dan masyarakat tembakau duduk bersama mencari titik temu terkait polemik Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik. "Jadi ayo kita sama-sama, ayo kita tidak tutup mata. Lebih bagus partisipatori. Kita tidak bicara kalah menang, tapi berbicara objektif. Nganggo (menggunakan) akal sehat. Ojo saksake (jangan semaunya). Banyak yang mau dimiskinkan, banyak yang kemudian dipinggirkan. Jangan. Nanti kalau seperti itu, berontak, susah loh," ujar Willy dalam Diskusi Mingguan

JAKARTA (1 November): Pendidikan hak asasi manusia (HAM) dinilai penting masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Bahkan jika perlu, Indonesia memiliki Universitas HAM sebagai bentuk nyata komitmen pendidikan HAM di negeri ini. "Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan (Korsel) bahwa penerapan nilai HAM dapat disebarkan melalui drama-drama Korea. Di Korsel, apresiasi terhadap HAM begitu tinggi. Ini yang sebaiknya kita pelajari agar masyarakat tak amnesia soal HAM,” ungkap Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri HAM Natalius Pigai, di Gedung

JAKARTA (31 Oktober): Usulan penambahan anggaran untuk Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) sebesar Rp20 triliun dari semula Rp64 miliar untuk pertebal citra HAM dinilai sebagai sesuatu yang positif. "Tapi kalau saya, kami dari Komisi XIII melihat, karena itu tupoksinya dalam proses membangun citra HAM, mengkoordinasikan HAM, itu lebih harus diperkaya, dipertebal, diperdalam dalam konteks membangun piranti-pirantinya," ungkap Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10). Legislator NasDem itu mengungkapkan, pihaknya bakal mendalami usulan penambahan anggaran dari Menteri HAM Natalius Pigai

JAKARTA (31 OKtober): Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya berharap adanya komitmen yang selaras antara pemerintah dan DPR dalam memberikan perhatian serius bidang sumber daya manusia (SDM). Hal itu akan menjadi energi baru dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Oleh karena itu Willy meminta agar RUU PPRT menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam 100 hari ke depan. "Ini akan menjadi salah satu fokus dalam 100 hari ke depan. Tidak terlampau sulit karena jejak kebersamaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan

JAKARTA (28 Oktober): Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menyebutkan mayoritas publik yakin akan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan modal kuat bagi pemerintahan Prabowo. "Itu bagus ya, jadi modal dasar yang cukup kuat, tentu kita butuh kepercayaan publik," ungkap Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10). Willy menegaskan, keyakinan publik juga memastikan pemerintahan dapat berjalan optimal. Hasil itu juga perlu didukung rekan-rekan koalisi. "Kita support karena kita berhadapan dengan ancaman resesi global. Tentu stabilitas politik,  kekompakan kita bersama menjadi

JAKARTA (23 Oktober): Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya resmi menjabat Ketua Komisi XIII. Penetapan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10). Ruang lingkup Komisi XIII meliputi reformasi, regulasi, dan HAM. Mitra kerja komisi itu meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, juga bermitra dengan Komnas HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

JAKARTA (1 Oktober): Anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 Willy Aditya mengungkap pesan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada para wakil rakyat di Senayan. Surya paloh berpesan agar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat segera disahkan. "Agenda prioritas kita adalah dua rancangan undang-undang itu sebab dalam dua periode ini masih tersisa. Sejak kehadiran NasDem di Gedung Senayan ini, NasDem memerjuangkan ini," kata Willy Aditya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10). Willy menjelaskan, dua RUU tersebut sangat penting

JAKARTA (1 Oktober): Ketua Panitia Kerja (Panja) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Willy Aditya, menyoroti pentingnya aturan turunan dari UU tersebut agar implementasinya dapat berjalan lebih baik. "UU TPKS sampai hari ini turunannya belum ada. Kita punya responsibility, maka kemudian collective obligation itu yang penting," ungkap Willy usai rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/9). DPR RI periode 2019-2024 berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) setelah lebih dari

JAKARTA (24 September): Aturan mengenai pengetatan berbagai aspek terkait rokok atau produk tembakau berpotensi menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dalam industri hasil tembakau (IHT). Oleh karenanya, aturan terkait pengetatan produk rokok yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, menuai kritik dari berbagai pihak. "Alih-alih membuka lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam hajat hidup orang banyak. Alih-alih menghidupkan ekonomi, kebijakan ini malah meredupkan sektor usaha, khususnya industri hasil tembakau," ungkap Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya, di Jakarta,