NasDem Tolak Percepatan Jadwal Pilkada 2024
JAKARTA (25 Oktober): Fraksi Partai NasDem DPR RI menolak percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Pilkada yang dijadwalkan berlangsung pada November akan dimajukan pada September dengan revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, heran mengapa tiba-tiba Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan revisi UU Pilkada, padahal Komisi II DPR menyetujui percepatan Pilkada 2024 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). "Saya, Fraksi Partai NasDem, dalam hal ini menolak proses percepatan ini karena banyak hal yang kami pertimbangkan," ujar Willy
Willy Pertanyakan Urgensi Revisi UU Pilkada
JAKARTA (24 Oktober): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, mempertanyakan urgensi pembahasan revisi UU No.1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Willy mengingatkan, saat ini DPR RI masih dalam masa reses. Untuk itu akan jadi tanda tanya seberapa genting revisi UU tersebut mesti dibahas di luar agenda masa sidang. “Ada kesan bukan hanya terburu-buru, tetapi sangat diburu-buru. Kita dalam masa reses. Tentu kita, walau politik tegang, tapi kewarasan dalam bertata negara menjadi hal yang sangat krusial sekali,” ujar Willy dalam Rapat Pleno
Willy Ajak Semua Pihak tak Gunakan Politik Kebencian
JAKARTA (20 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, mengajak semua pihak untuk tidak menggunakan politik kebencian dalam kontestasi Pemilu 2024. Perbedaan pilihan merupakan suatu hal biasa dalam kontestasi. "Kita berlawan dalam pemilu, tapi kita berkawan sebagai anak-anak bangsa Indonesia. Mari bergandengan tangan. Pemilu hanya per kala satu kali lima tahun, tapi Indonesia harus kita jaga sampai akhir hayat," ujar Willy di sela pendaftaran pasangan capres AMIN di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (19/10). Willy menegaskan, perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Namun, selama ini hal
NasDem Desak OJK Perketat Pengawasan Pinjol Ilegal
JAKARTA (17 Oktober): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berhenti pada pemblokiran rekening yang berafiliasi dengan judi online (judol). OJK didorong melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap aktivitas pinjaman online (pinjol) ilegal yang masih meresahkan masyarakat. "OJK diharapkan lebih proaktif lagi menindak jasa keuangan ilegal dan meresahkan. Judi online dan pinjol ilegal sudah sangat meresahkan. Jangan hanya fokus pada penegakan hukumnya, tapi pengawasan dan pemblokiran rekening sejak awal," kata Willy, Senin (16/10). Anggota Komisi XI DPR RI itu
Willy Terima Mahasiswa HTN Undip
JAKARTA (17 Oktober): Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, menerima lapangan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Ruang Rapat Baleg, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/10). Dalam pertemuan itu, Willy dan para mahasiswa HTN berdiskusi berbagai masalah ketatanegaraan, termasuk mekanisme pembuatan peraturan, hingga kewenangan pembuatan UU di Tanah Air. Willy menegaskan pembentukan suatu UU harus berdasarkan pendekatan ilmiah (scientific approach). Selain itu, ia mengajak semua pihak keluar dari jebakan populisme dalam pembentukan UU. "UU itu harus berdasar pada scientific approach. Kita
Willy Apresiasi Pemblokiran Ribuan Rekening Terkait Judi Online
JAKARTA (16 Oktober): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya, mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memblokir 1.700 rekening terkait dengan kasus judi online (judol). Willy berharap langkah itu bisa terus berlanjut ke rekening pinjaman online (pinjol) ilegal. Menurutnya, dampak pinjol dan judol sangat nyata di masyarakat. "Suksesnya pemblokiran rekening bank oleh OJK adalah hasil kerja sama yang efektif. Ini perlu dilakukan, bahkan sejak awal sebuah perusahaan atau entitas hukum sudah terindikasi akan melakukan operasi judi online atau pinjaman online," ujar
Willy Sesalkan Pernyataan Menag Terkait Bid’ah
JAKARTA (18 September): Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI, Willy Aditya, menyesalkan pernyataan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang menyebutkan memilih Amin merupakan perbuatan bid'ah. Apalagi, Yaqut merupakan seorang pejabat publik. "Sebagai pejabat publik ia milik semua pihak, milik semua warga negara. Karena milik semua pihak, ya alangkah baiknya beliau tidak menunjukkan preferensi akan pilihan atau kecondongan politiknya di depan publik. Baik itu tersirat atau bercanda, apalagi secara langsung. Biarlah itu menjadi rahasia atau kesunyian diri yang bersangkutan saja," ujar Willy, Minggu (17/9). Seperti diketahui
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi Resmi Nahkodai NasDem NTB
MATARAM (28 Agustus): Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dilantik. Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi pun telah resmi menjabat sebagai Ketua DPW NasDem NTB. Prosesi pelantikan dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Willy Aditya di Lombok Raya Hotel Mataram, baru-baru ini. Acara yang dihadiri para pengurus dan Bacaleg NasDem NTB itu juga dirangkai dengan rapat konsolidasi agenda pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Dalam sambutannya, Willy Aditya berpesan agar seluruh jajaran pengurus dan kader
NasDem Minta Pemerintah Punya Skala Prioritas Selesaikan PSN
JAKARTA (4 Agustus): Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Willy Aditya meminta pemerintah untuk menyiapkan skenario guna mempercepat penyelesaian 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor infrastruktur. Menurut Willy, komitmen pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan PSN tersebut, sehingga bisa segera memberi manfaat ke masyarakat. "Pemerintah perlu mengambil tindakan cepat dan tepat untuk menyelamatkan proyek-proyek strategis sehingga dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat," kata Willy, Kamis (3/8). Sebanyak 58 PSN dengan nilai investasi mencapai Rp470 triliun terancam mangkrak karena diperkirakan tidak akan selesai hingga akhir masa pemerintahan
Survei Utting Research: Mayoritas Rakyat Inginkan Perubahan
JAKARTA (28 Juli): Lembaga Survei Australia Utting Research merilis hasil survey tentang elektabilitas tiga kandidat calon presiden di Indonesia. Survei yang dilakukan 12-17 Juni 2023 itu menunjukkan bahwa persaingan antarkandidat masih sangat ketat. Tiga kandidat yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto hanya terpaut sangat kecil. Lembaga survei independen ini melakukan survei dengan responden sebanyak 1.200 di seluruh Indonesia dengan metode multi stage random sampling. Dari survei yang dilakukan angka keterpilihan Ganjar Pranowo sebanyak 34%, Prabowo Subianto 33%, dan AniesBaswean 27%. Sementara sisanya 3% menjawab