KPK Indikasikan Potensi Suap di Munaslub Golkar
JAKARTA (29 Januari): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap indikasi adanya potensi suap-menyuap dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
"Mencegah memang lebih bagus, kami menangkap sinyal-sinyal (peredaran uang) itu ada. Bahkan kita menangkap jumlah yang bakal beredar itu berapa, tapi data intelijen tidak bisa di-share," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (29/1) seperti dilaporkan Antaranews.com.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta, Agung Laksono, mengusulkan agar pelaksanaan Munaslub Partai Golkar dengan agenda pemilihan ketua umum itu dapat diawasi KPK.
"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketua umum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," kata dia, Selasa (26/1).
Namun Situmorang yang juga mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu tidak mau membuka data yang dimiliki KPK mengenai potensi suap dalam Munaslub Golkar.
Saat ini sejumlah kader Golkar dinilai pantas maju sebagai kandidat calon Ketua Umum Partai Golkar, antara lain Ade Komarudin, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Aziz Syamsudin, Indra Bambang Utoyo, Idrus Marham, dan Priyo Budi Santoso.
Golkar berencana menyelenggarakan Munaslub untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan Partai Golkar. Selama satu tahun terakhir Golkar mengalami kepengurusan kembar yakni Golkar Hasil Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie dan Golkar hasil Munas Jakarta yang dipimpin Agung Laksono. Pemerintah sebelumnya mengakui Agung Laksono namun kemudian membatalkannya karena putusan pengadilan. Namun pemerintah tidak pernah mengakui Aburizal.
Pemerintah melalui Menkumham baru saja menghidupkan kembali Golkar Hasil Munas Riau yang sudah berakhir masa bhakti pada Desember 2015 untuk enam bulan ke depan sebagai pelaksana Munaslub Golkar sebelum Juni 2016.*
