Program Nusantara Sehat Terhambat Program DLP

JAKARTA (30 September): Pemerintah harus meninjau ulang program Dokter Layanan Primer (DLP) yang justru menjadi kontraproduktif terhadap program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan. Demikian disampaikan Irma Suryani, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem.

"Sebab dari 9.815 puskesmas di Indonesia, masih ada 938 puskesmas yang tidak memiliki dokter umum," ujarnya, Kamis (29/9).

Legislator asal Dapil Sumatera Selatan II ini juga menyebut, umumnya puskesmas tersebut berada di daerah-daerah terpencil. Akses yang sulit biasanya jadi alasan para dokter enggan praktik di daerah tersebut.  Selain tidak memiliki dokter umum, sebanyak 4.121 puskesmas juga tidak memiliki dokter gigi. Masih ada 255 puskesmas tidak memiliki perawat, dan 364 puskesmas yang tidak memiliki bidan.

Sementara itu, dari sekitar 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, 29 persennya ternyata tidak memiliki dokter spesialis anak. Kemudian 27 persennya tidak ada dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan dan kebidanan). Tidak hanya itu, masih ada 32 persen rumah sakit yang tidak memiliki spesialis bedah. Sementara 33 persennya tanpa spesialis penyakit dalam.

"Ini karena 52,8 persen dokter spesialis lebih memilih praktek atau bekerja di Jakarta," tuturnya, seperti dilansir dari mediaindonesia.com.

Irma menegaskan, dari data itu saja, program Dokter Layanan Primer (DLP) akan berdampak pada penambahan waktu kuliah selama tiga tahun bagi dokter yang akan ditempatkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini tentu saja akan menghambat pemenuhan kebutuhan dokter.

"Kondisi ini tentu akan menghambat target yang akan dicapai Menkes dalam program Nusantara Sehat," pungkasnya. (*)