Masa Reses Mendengar Banyak Keluhan
DEMAK, JATENG (28 Desember): Selama ini keberadaan perempuan dengan latar belakang petani dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Padahal sebagai perempuan petani, mereka memberikan kontribusi terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan di daerah.
Hal tersebut disampaikan Nur Hidayah, anggota kelompok tani wanita yang ada di kabupaten demak saat bertemu Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Ir. Ali Mahir, MM, di Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Mendengar keluhan tersebut, Ali Mahir segera berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten dan Propinsi terkait apa saja kebutuhan yang diminta kelompok tani wanita tersebut.
“Hal ini dilakukan agar segera dapat membantu kaum perempuan yang bergerak dalam bidang pertanian,” ungkap Ali Mahir.
Aspirasi tersebut akan dibawa dan diteruskan ke Fraksi NasDem DPR RI untuk secepatnya ditindaklanjuti. Salah satunya melalui pemberdayaan petani perempuan, utamanya lewat program pelatihan pengolahan hasil pertanian dikembangkan mendukung industri rumahan.
Dalam kesempatan itu, Ali Mahir juga mendapat masukan tentang program pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dalam penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.
“Hal ini masyarakat harus berani melaporkan dengan data yang lengkap sehingga permasalahannya akan mudah di selesaikan dengan diganti penerima yang benar-benar membutuhkan. Memang harus segera ada perbaikan data yang digunakan pemerintah untuk penyaluran programnya agar tepat sasaran,” papar Ali Mahir.
Legislator dapil Jawa Tengah II ini juga mendapat keluhan tentang pelayanan BPJS Kesehatan yang masih diskriminatif. Untuk itu Ali Mahir akan menyampaikan ke BPJS Kesehatan agar di evaluasi dan ditingkatkan pengawasannya.
Warga juga menyampaikan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan jamu di Semarang. Mereka mengaku belum dibayar manajemen perusahaan. Menjawab masalah itu, Ali Mahir meminta mereka mengadukan secara resmi masalah tersebut ke Komisi IX DPR RI supaya dilakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait untuk mencari solusi bersama.(*)
