NasDem Tolak Sertifikasi Khotib dan Dai
JAKARTA (8 Februari): Anggota Komisi VIII DPR RI Khairul Muna menyatakan ketidaksetujuannya terkait rencana pemerintah yang akan melakukan sertifikasi khotib dan dai. Hal ini menurut Politisi NasDem itu akan banyak kendala yang dihadapi.
“Saya cocok untuk menyetop hal itu. Tetapi yang perlu diingat sistem dan mekanismenya itu seperti apa, itu yang perlu dirancang sebaik-baiknya. Saya kurang setuju dengan adanya sertifikasi khotib, tapi untuk menangkal radikalisasi yang tidak membuat suatu polemik di masyarakat saya setuju,” ujar Gus Muna, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/02).
Legislator asal Jawa Tengah VI ini mempertanyakan bentuk sertifikasi khotib dan dai itu seperti apa. Karena banyak kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya. Secara terus terang Gus Muna mendukung bagaimana untuk mensiasati supaya khotib dan dai tidak memberikan tausiah yang berbau radikal.
Munurutnya, Fraksi Partai NasDem mendukung adanya cara untuk meredam radikalisasi yang ada di Indonesia tetapi jangan dengan sertifikasi.
“Jangan sertifikasi, kalau khotibnya berhalangan hadir yang punya sertifikat, sholat Jumat yang sedang berlangsung dan khotib yang seharusnya khotbah tidak bersertifikasi bisa atau tidak. Jangan-jangan khotib ini ketika mau naik mimbar ditangkap polisi karena tidak bersertikasi, kan jadi tidak karu-karuan,” ujarnya.
Lebih jauh Gus Muna juga mengakui, khotbah Jumat sangat riskan karena berhubungan dengan jamaah. Ia menyampaikan khotbah Jumat yang baik yaitu memberikan kesejukan tidak membuat orang menjadi geram terhadap sesuatu.
“Memberikan kesejukan berpasrah diri kepada Allah SWT tetapi tidak memberikan rasa geram kepada seseorang atau negara,” imbuhnya.
“Ada orang yang memberikan motivasi jihat pada Allah tapi dengan catatan menghantam yang lain, itu khotbah yang tidak tepat. Khotbah semestinya, berpasrah diri kepada Allah SWT bahwa kita ini makhluknya yang banyak kekurangan, kelemahan dan dosa, supaya orang mau bertobat,” jelasnya. (*)
