Menghapus Presidential Threshold itu Haus Kekuasaan
JAKARTA (3 Mei): Mayoritas fraksi di DPR menghendaki Pemilu 2019 tanpa presidential threshold, sementara Partai NasDem bersama PDIP dan Partai Golkar bersikukuh ambang batas bagi parpol untuk bisa mencalonkan presiden itu dipertahankan.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyatakan, mempertahankan presidential threshold sama dengan menjaga kualitas calon yang diajukan dalam pilpres sekaligus menjaga kualitas pemilu itu sendiri.
Ditegaskan Surya, pihak yang ingin menghapus presidential threshold terlalu haus kekuasaan.
“Lucu sekali kita ini, terlalu sombong untuk menghapus presidential threshold. Jadi kalau ada yang bernasib baik, entah siapa, tidak jelas, bisa jadi calon presiden. Dia dapat pengawalan satu bulan penuh, hak protokoler, hak undang-undang. Tapi kemudian kita bingung, siapa dia ini jadi capres,” tegas Surya seusai peresmian Akademi Bela Negara NasDem di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Selasa (02/05).
Surya juga menambahkan, bila presidential threshold ditiadakan, sistem politik di Indonesia tidak terjaga. Partai NasDem ingin mempertahankan ambang batas perolehan jumlah kursi DPR bagi parpol yang hendak mengajukan capres sebesar 20% secara mandiri dan 25% jika berkoalisi.(*)