Bang Doel Lantang Percepat Pembangunan di Kalbar
PONTIANAK (3 Oktober): Di Kalimantan Barat, nama H Syarief Abdullah Alkadrie, SH, MH sangat akrab di masyarakat. Selain sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem dan Ketua Tim Sukses pasangan Gubernur-Wakil Gubernur H Sutarmidji-Ria Norsan, legislator Senayan ini kerap ‘balek kampong’ menemui konsistuennya yang tersebar di 14 kabupaten/kota.
Politisi yang pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dua periode (1999-2009) ini ternyata sangat ‘lantang’ di Senayan.
Percepatan pembangunan di Bumi Khatulistiwa, tanah kelahirannya itu, menjadi semangat perjuangannya sebagai sosok yang dipercaya rakyat mewakilinya di lembaga tinggi negara.
“Ini sebuah kewajiban saya sebagai wakil masyarakat di DPR RI untuk memperjuangkan dan membawa program-program pembangunan ke Kalimantan Barat. Percepatan pembangunan merupakan mimpi bersama sehingga Kalimantan Barat lebih maju dengan rakyat dekat, murah dan mudah mengakses kebutuhan dasar mereka. Kedekatan itu baik secara infrastrukur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik,” ucap Abdullah.
Masuk ke Senayan, Abdullah yang akrab disapa dengan panggilan ‘Bang Doel’ ini diberi kepercayaan dari Ketua Umum DPP Partai NasDem DPR RI, sebagai Sekretaris Fraksi Partai NasDem.
Di awal-awal berkarier sebagai wakil rakyat, oleh Fraksi Fraksi NasDem, Abdullah dipercaya menjadi anggota Komisi II yang membidangi Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Negara, Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretaris Kabinet, Ombudsman Republik Indonesia, KPU, BAWASLU, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa), Lembaga Staf Kepresidenan.
Persoalan CPNS Kabupaten Kubu Raya tahun 2009-2010 menjadi sorotan utamanya. Puluhan lulusan CPNS Kabupaten Kubu Raya 2009-2010 bertemu dan menceritakan tak kunjung mereka diangkat sebagai PNS.
Persoalan itu terus berulang-ulang ditekankan Abdullah saat beberapa kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara.
Sosok familiar ini menekankan bahwa CPNS ini harus diangkat segera. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai terutama guru dan tenaga kesehatan di Kubu Raya merupakan kabupaten baru. Selain itu juga, nasib ratusan lulusan berikut keluarganya menjadi dasar pemikiran.
Akhirnya, di tahun 2017 setelah para calon abdi negara itu tujuh tahun berjuang, pemerintah pusat mengangkat 326 CPNS Kubu Raya tersebut. Secara politik, Abdullah terlibat aktif dalam penyusunan Undang-undang Pemilu dan Pilkada.
Saat bertugas di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Abdullah berhasil memperjuangkan penambahan 2 kursi untuk DPR RI. Sebelumnya 10 kursi, menjadi 12 kursi alokasi bagi Kalbar di Senayan. Bukan itu saja, pemecahan daerah pemilihan (Dapil) juga berhasil diperjuangkannya dengan pembagian sebagai berikut, Dapil Kalimantan Barat 1 terdiri dari Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Landak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Kalimantan Barat 2 terbagi atas Kabupaten Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.
Abdullah kemudian dipercaya Fraksi Partai NasDem sejak tahun 2016 di Komisi V yang membidangi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS) serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi).
Di akhir 2016 dan tahun 2017, Abdullah intens mendorong pembangunan segera jembatan duplikasi Jembatan Sungai Landak. Hasil penyerapan aspirasi dan komunikasi aktif dengan pemerintah daerah terutama Walikota Pontianak saat itu, Sutarmidji, dilakukan berikut juga komunikasi dengan pemerintah pusat, terutama Kementerian PUPR. Usulan tersebut didorong saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian PUPR.
Sungguh fenomenal, di tahun 2018 Jembatan Duplikasi Jembatan Landak dibangun dan dalam proses pekerjaan.
Bukan itu saja, sejak berada di Komisi V, tercatat hampir 2.000 anggota masyarakat yang tak layak huni telah diperjuangkan dan dibangun kembali melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di tahun 2019 mendatang juga diusulkan 2000 rumah untuk direhab.
Abdullah juga berhasil memboyong pembangunan jembatan gantung tahun 2018 di Kalbar dengan lokasi di Desa Tanjungsaleh Kabupaten Kubu Raya dan Desa Seburing Kabupaten Sambas.
Sejak 2017-2018, puluhan Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) mendapatkan bantuan irigasi persawahan melalui Program Percepatan Penataan Guna Air Irigasi (P3AI) dan di tahun 2019 mendatang telah diusulkan lebih 100 P3A se Kalbar.
Perbaikan dan mengoperasikan kembali pelabuhan Sintete Pemangkat Kabupaten Sambas menjadikan dirinya melakukan kunjungan spesifik. Dorongan dan perjuangannya berbuah hasil, pelabuhan Sintete kembali beroperasi secara maksimal.
Pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar terus menjadi perjuangannya.
Pemerintah pusat telah menyetujui dan tinggal pelaksanaan pembangunannya yang diharapkan di tahun 2019. Begitu juga jalan Trans Nasional Mensere-Segarau yang terus dibangun pemerintah pusat.
Hampir 45 desa telah mengenyam jalan poros desa yang diperjuangkan Syarief Abdullah melalui Program Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Satu unit Rusunawa juga dibangun di Pondok Pesantren di Desa Penibung Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah melalui aspirasi yang diajukannya. Beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) berhasil mendapatkan bantuan permodalan dari Kementerian Desa, begitu juga beberapa desa mendapatkan bantuan pembangunan embung desa serta jalan strategis termasuk asrama pelajar di Kabupaten Kapuas Hulu.
Selain itu, lebih dari 10.000 pelajar dari tingkatan SD, SMP, SMA dan SMK berhasil mendapatkan beasiswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang sebelumnya diajukan Syarief Abdullah.
“Percepatan pembangunan Kalimantan Barat masih membutuhkan intervensi dana dari Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU PR, Kamis 27 September 2018 kemarin, sejumlah progam pembangunan di tahun 2019 telah kita sampaikan dan Insya Allah direalisasikan menjadi program strategis nasional,” papar Abdullah.
Usulan yang disampaikan dari hasil penyerapan aspirasi (reses) di antaranya: meminta Pemerintah Pusat menyelesaikan pembangunan Jalan straregis, Merbau-Sambas Kabupaten Sambas. Meminta pemerintah pusat merealisasikan pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar (yang sudah diusulkan tahun 2017) dan saat ini sudah selesai Detil Enginiring Desain (DED) serta mengingat masyarakat sudah tidak mempersoalkan lagi lokasi pembangunan.
Pembangunan jembatan ini sangat berdampak besar terhadap arus transportasi barang dan manusia serta membuka dan menghidupkan sentral ekonomi masyarakat.
Untuk menunjang pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar, Abdullah juga meminta pemerintah pusat untuk membangun jalan akses sepanjang 3 kilometer menuju lokasi rencana pembangunan jembatan Sungai Sambas Besar.
Untuk menuju pembangunan wisata sejarah, regilius dan budaya serta menjadi daya tarik wisatawan mancanegara maupun domestik, kita juga mengusulkan agar pemerintah pusat menganggarkan untuk Detail Enginiring Desain (DED) dan pembangunan fisik Jembatan Gantung Kapuas dengan bentangan sekitar 360 meter dari kawasan Senghie (Pontianak Barat) menuju Keraton Kadriah Pontianak, Pontianak Timur.
“Saya juga meminta pemerintah pusat di tahun 2019 menganggarkan minimal untuk FES pembangunan jalan bebas hambatan (tol) dari Kota Pontianak menuju Kota Singkawang. Selain itu, kita juga pemerintah pusat membangun jalan strategis Rawas-Sukadana Kayong Utara yang akan memberikan dampak besar bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Kayong Utara, dan memendekan rentang menuju Jalan Trans Nasional sekitar 40 KM. Selain itu juga, kita mengusulkan pembangunan jembatan gantung 2 di Kabupaten Kubu Raya dan 3 di Kabupaten Sambas serta hampir 160 program P3TGAI, 2000 rumah yang akan dibedah,” pungkasnya.(*)
